Kabarindo24jam.com | Cibinong – Keberadaan sekolah dan madrasah swasta di Kabupaten Bogor kembali dihadapkan pada persoalan keberlanjutan dukungan pemerintah daerah. Hilangnya bantuan hibah pendidikan yang sebelumnya menjadi salah satu penopang penyelenggaraan pendidikan swasta memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana keberpihakan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap lembaga pendidikan yang selama ini turut mencerdaskan masyarakat?
Persoalan tersebut kini mendorong munculnya seruan konsolidasi di kalangan pengelola sekolah dan madrasah swasta. Mereka menilai, kebijakan yang berdampak pada penghentian atau tidak tersedianya hibah pendidikan perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah. Sebab, sekolah swasta bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan, melainkan bagian penting yang selama ini ikut menanggung beban pelayanan pendidikan masyarakat.
Di tengah tuntutan pemerataan akses pendidikan, keberadaan sekolah swasta justru tidak boleh dipandang sebelah mata. Banyak masyarakat menggantungkan pilihan pendidikan anaknya pada lembaga swasta, sementara penyelenggara pendidikan harus tetap memenuhi kebutuhan operasional, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kualitas pembelajaran. Ketika dukungan anggaran daerah tidak lagi tersedia seperti sebelumnya, muncul kekhawatiran bahwa beban tersebut akan semakin besar dan berpotensi berdampak pada keberlangsungan layanan pendidikan.
Aspirasi yang berkembang di kalangan sekolah dan madrasah swasta setidaknya memuat tiga tuntutan utama. Pertama, meminta penjelasan terbuka dari Pemkab Bogor mengenai kebijakan penghentian atau tidak tersedianya hibah pendidikan. Kedua, mendesak adanya kebijakan anggaran pendidikan yang adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Ketiga, meminta komitmen pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan dukungan terhadap sekolah dan madrasah swasta.
Seruan konsolidasi ini ditujukan kepada pengelola sekolah, ketua yayasan penyelenggara pendidikan, kepala sekolah dan madrasah, organisasi serta asosiasi pendidikan, hingga guru dan tenaga kependidikan. Mereka didorong untuk menyatukan aspirasi agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai keluhan masing-masing lembaga, tetapi menjadi agenda bersama yang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pertanyaan mendasarnya, apakah tanggung jawab mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor hanya dibebankan kepada sekolah negeri? Jika sekolah swasta turut membantu pemerintah menyediakan layanan pendidikan, semestinya keberadaan mereka juga mendapatkan perhatian yang layak. Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas dan mekanisme penganggaran, tetapi kebijakan tersebut harus dijelaskan secara transparan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Sekolah swasta tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka menuntut keadilan, kesetaraan perhatian, dan kepastian kebijakan. Sebab, pendidikan bukan urusan satu kelompok atau satu jenis lembaga saja. Ketika sekolah swasta dibiarkan berjuang sendiri, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan yayasan, melainkan juga akses pendidikan bagi masyarakat.
Kini, Pemkab Bogor dituntut memberikan penjelasan. Jangan sampai semangat pemerataan pendidikan hanya terdengar dalam pidato dan dokumen kebijakan, sementara lembaga pendidikan yang ikut menjalankan tanggung jawab tersebut justru kehilangan dukungan. Sekolah swasta bukan anak tiri pembangunan. (Man*/)






