Selasa, 26 Oktober 2021

Masuk ke Negara Tetangga Secara Ilegal, Gubernur Papua Cuma Ditegur Keras

PAPUA – Menyusul tindakan Pemerintah Papua Nugini yang memulangkan Gubernur Papua Lukas Enembe secara paksa pada Jumat (2/4/2021) lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan sudah memberikan sanksi berupa teguran keras kepada Lukas.

Sanksi itu diberikan setelah Tito melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal di rumah jabatan Wakil Gubernur di Jayapura, akhir pekan kemarin. Mendagri ke Papua usai melakukan kunjungan kerja ke Timika.

“Pak Lukas bilang mau berobat, dan saya memang tahu kalau gubernur kondisi kesehatannya kurang baik. Beberapa kali ke Jakarta, beliau berobat ke rumah sakit. Saya terakhir (bertemu) pak Lukas sebulan lalu,” ujar Tito dalam keterangan persnya, Senin (5/4/2021).

Ketika disinggung terkait kepergian Gubernur Papua, Lukas Enembe secara ilegal ke Papua Nugini, dirinya mengatakan yang bersangkutan sempat dihubungi melalui telepon dan Gubernur Lukas beralasan hanya ingin berobat atau jalani terapi kesehatan.

“Cuma saya mengenai masalah ke PNG, saya sudah sampaikan, apapun alasannya langkah itu salah, tidak sesuai aturan yang ada. Pergi tanpa izin, apalagi di tengah situasi pandemi Covid,” kata mantan Kepala Polri ini.

Baca Juga :  Demi Redam Lonjakan Kasus Covid, Presiden Jokowi Ambil Keputusan Berat tapi Berani

Tito kembali menegaskan, bahwa Kemendagri tidak akan pernah melarang bila ada kepala daerah yang ingin berobat keluar daerahnya. Bahkan keluar negeri pun, Kemendagri pasti akan memberikan izin,” imbuhnya.

“Sampai hari ini Pak Lukas tidak pernah mengajukan izin ke Kemendagri, tidak pernah. Kalau memang urgent sekali, bisa langsung komunikasi dengan saya sebagai otoritas yang memberikan izin, setelah itu surat boleh menyusul. makanya saya mau temui. Sementara saya sudah berikan sanksi teguran keras,” tambah Tito.

Sebelumnya diberitakan, Lukas Enembe mengakui bahwa dirinya masuk ke wilayah Papua Nugini secara ilegal dengan memakai jasa ojek yang biasa mengantar penumpang melalui jalan tikus. Ia pun beralasan, terpaksa melakukan hal itu karena hendak berobat di Papua Nugini.

“Memang benar saya ke Vanimo 31 Maret, melalui jalan setapak dengan menggunakan ojek untuk berobat,” ujar Gubernur Lukas Enembe saat menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Jayapura usai dideportasi oleh pihak keamanan Papua Nugini. ((***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...
Baca Juga :  LPPI Apresiasi Strategi Kapolri Mencanangkan Gerakan Vaksinasi Merdeka

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

PPATK dan Kemenkeu Fokus pada Masalah Pencegahan Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyoroti aspek Tax Evasion atau penggelapan pajak dan Trade Based Money Laundering atau pencucian uang dengan skema...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here