Kamis, 2 Desember 2021

Mau Diperiksa KPK pada Hari Keramat, Azis Syamsuddin Kirim Surat Ada Kegiatan Lain

JAKARTA — Dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran menjadi fasilitator pertemuan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Walikota Tanjungbalai M Syahrial, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin malah mengirimkan surat tak bisa hadir.

Menurut jadwal, pada hari Jumat (7/5/2021) yang terkenal disebut Hari Keramat untuk penetapan tersangka korupsi, penyidik memanggil Aziz dan sejumlah saksi untuk diperiksa terkait kasus Wali Kota Syahrial yang memberi uang suap miliaran Rupiah kepada AKP Stepanus yang kini sudah berstatus non aktif.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, melalui surat konfirmasi yang dikirim Azis ke KPK,  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengaku tak bisa menghadiri pemeriksaan saksi lantaran masih ada kegiatan lain yang dilakukan.

“Informasi yang kami terima, saudara Azis Syamsuddin hari ini mengkonfirmasi secara tertulis bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir memenuhi panggilan karena masih ada agenda kegiatan yang dilakukan,” jelas Fikri kepada wartawan, Jumat petang (5/7).

Ditambahkannya, selain Aziz, penyidik lembaga antirasuah itu juga memanggil dua saksi untuk tersangka lain kasus tersebut, yakni Sekda Kota Tanjungbalai Yusmada dan Darwansyah Merta Wijaya selaku PNS/protokoler.

Sebagai informasi, tim KPK telah menggeledah di ruang kerja Azis di Gedung DPR RI dan rumah dinas Azis di Jakarta Selatan, pada Rabu (28/4). Selanjutnya penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadi Aziz di tiga lokasi berbeda di Jakarta Selatan pada Senin (3/5).

Baca Juga :  Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

Dalam kedua kegiatan itu tim KPK mengamankan bukti-bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang yang terkait dengan kasus tersebut. Dan atas kasus ini, KPK juga telah mencegah Azis bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 27 April 2021.

Nama Azis terseret kasus ini karena diduga menjadi perantara yang mengenalkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan Stepanus. KPK menduga pertemuan keduanya terjadi di rumah di Azis, pada Oktober 2020 lalu.

Dalam pertemuan tersebut diduga Wali Kota Tanjungbalai Syahrial meminta bantuan Stepanus untuk mengurus kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki KPK agar tidak naik ke penyidikan. KPK menduga Stepanus menerima uang Rp 1,3 miliar dari Rp 1,5 miliar yang dijanjikan.

Dalam kasus suap yang bikin heboh negeri ini, KPK telah menetapkan Stepanus, Syahrial, dan pengacara Maskur Husain (MH) sebagai tersangka utama. Banyak pihak menilai Aziz berperan penting sehingga berpotensi besar menjadi tersangka. (***/CP)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  Tegaskan Tak Larang Media Meliput di Lingkungan Polri, Jendral Listyo Minta Maaf

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here