Sabtu, 25 September 2021

Menko Polhukam Tegaskan Kritik Masyarakat Menjadi Pertimbangan Kebijakan

JAKARTA — Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof.Dr. Mahfud MD, ikut bicara soal polemik “kritik” masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik dari masyarakat sudah ada sejak lama, dan hal itu merupakan keniscayaan dalam berdemokrasi. Dan saat ini, setiap kritik diambil untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan.

Lantas mengenai kekuatiran setelah kritik akan dipanggil polisi seperti yang dikemukakan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah melaporkan pengkritik ke penegak hukum. Justru pelapor ke polisi adalah masyarakat biasa juga.

Mahfud pun mengaku pemerintah tidak bisa menghalangi masyarakat untuk melapor jika merasa dirugikan terkait dengan kritik yang mengemuka. “Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan,” kata Mahfud dalam video berisi keterangan persnya dikutip dari Kompas TV, Senin (15/2/2021).

Menurut Mahfud, kritik masyarakat terhadap pemerintah memang sudah terjadi sejak dulu. Bahkan terjadi saat JK masih menjabat wapres. “Pemerintah dihadapkan pada dilema. Kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar. Itu juga terjadi zaman Pak JK, masih menjadi Wapres,” katanya.

Mahfud lantas mencontohkan bahwa era JK menjadi Wapres, polisi juga menangkap para pelaku yang sering kali mengkritik pemerintah tanpa batasan ataupun etika. Bahkan dengan hasutan kebencian maupun berita bohong alias hoax.

Baca Juga :  Cetak Prajurit Berjiwa Ulama, TNI AD Kirim Prajurit ke Masjid Istiqlal

“Di zaman Pak JK tuh kita masih ingat ada misalnya Saracen, ada Muslim Cyber Army, ada Piyungan, sampai setiap hari itu menyerang pemerintah. Kan ada di zaman Pak JK juga. Ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut,” tutur Mahfud.

Namun demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyadari bahwa kritikan atau penyampaian pendapat merupakan sikap demokrasi dalam bernegara. “Inilah demokrasi. Oleh sebab itu, kritik-kritik tentu kita masukkan dalam pertimbangan-pertimbangan untuk kebijakan,” tuturnya.

Mahfud pun menyatakan bahwa laporan masyarakat kepada kepolisian merupakan hak dan seharusnya tidak menjadi masalah. “Calon Wali Kota Makassar juga dilaporkan keluarganya Pak JK ke polisi. Nggak papa melapor nanti polisi yang menentukan proses hukumnya,” jelas Mahfud.

Seperti diketahui, dalam kegiatan diskusi daring PKS pada Jumat 12 Januari 2021, JK merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah. “Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata JK. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

KPK Ajak Polisi Militer Kerjasama Tangani Perkara Korupsi di Lingkungan TNI

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI kedepan akan bekerjasama secara khusus dalam penanganan perkara kasus korupsi. Salah satunya...
Baca Juga :  Paparkan Strategi Penanganan Khusus KKB, Panglima TNI dan Kapolri Turun Gunung ke Papua

Dalam Situasi Apapun, Perwira TNI AL Harus Berani Tampil di Depan

JAKARTA - Para perwira menengah (Pamen) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dituntut dan harus berani dalam mengambil keputusan, termasuk ketika berada pada situasi...

Sebentar Lagi Pensiun, Panglima TNI Bongkar Pasang Posisi 150 Jendral dan Kolonel

JAKARTA -- Dua bulan sebelum memasuki masa pensiun, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di tubuh TNI. Lebih dari 150...

Calon Panglima TNI Hanya Jendral Andika dan Laksamana Yudo, DPR Tunggu Surat Presiden

JAKARTA -- Siapa sosok perwira tinggi (Pati) bintang empat yang ditunjuk sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI masih menjadi tebak-tebakan alias belum pasti,...

Hari Jadi ke 76, Pasukan dan Armada TNI AL Siap Siaga Tempur

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memberikan instruksi khusus kepada seluruh prajurit TNI AL untuk selalu bersiap siaga di seluruh...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here