Rabu, 16 Juni 2021

Menko Polhukam Tegaskan Kritik Masyarakat Menjadi Pertimbangan Kebijakan

JAKARTA — Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof.Dr. Mahfud MD, ikut bicara soal polemik “kritik” masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik dari masyarakat sudah ada sejak lama, dan hal itu merupakan keniscayaan dalam berdemokrasi. Dan saat ini, setiap kritik diambil untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan.

Lantas mengenai kekuatiran setelah kritik akan dipanggil polisi seperti yang dikemukakan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah melaporkan pengkritik ke penegak hukum. Justru pelapor ke polisi adalah masyarakat biasa juga.

Mahfud pun mengaku pemerintah tidak bisa menghalangi masyarakat untuk melapor jika merasa dirugikan terkait dengan kritik yang mengemuka. “Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan,” kata Mahfud dalam video berisi keterangan persnya dikutip dari Kompas TV, Senin (15/2/2021).

Menurut Mahfud, kritik masyarakat terhadap pemerintah memang sudah terjadi sejak dulu. Bahkan terjadi saat JK masih menjabat wapres. “Pemerintah dihadapkan pada dilema. Kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar. Itu juga terjadi zaman Pak JK, masih menjadi Wapres,” katanya.

Mahfud lantas mencontohkan bahwa era JK menjadi Wapres, polisi juga menangkap para pelaku yang sering kali mengkritik pemerintah tanpa batasan ataupun etika. Bahkan dengan hasutan kebencian maupun berita bohong alias hoax.

Baca Juga :  Panglima TNI Geser Dua Panglima Kodam ke Jabatan Bintang Tiga

“Di zaman Pak JK tuh kita masih ingat ada misalnya Saracen, ada Muslim Cyber Army, ada Piyungan, sampai setiap hari itu menyerang pemerintah. Kan ada di zaman Pak JK juga. Ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut,” tutur Mahfud.

Namun demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyadari bahwa kritikan atau penyampaian pendapat merupakan sikap demokrasi dalam bernegara. “Inilah demokrasi. Oleh sebab itu, kritik-kritik tentu kita masukkan dalam pertimbangan-pertimbangan untuk kebijakan,” tuturnya.

Mahfud pun menyatakan bahwa laporan masyarakat kepada kepolisian merupakan hak dan seharusnya tidak menjadi masalah. “Calon Wali Kota Makassar juga dilaporkan keluarganya Pak JK ke polisi. Nggak papa melapor nanti polisi yang menentukan proses hukumnya,” jelas Mahfud.

Seperti diketahui, dalam kegiatan diskusi daring PKS pada Jumat 12 Januari 2021, JK merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah. “Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata JK. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Kapolda Metro Lepas Jendral Penjaga Etalase Negeri jadi Panglima Kostrad

JAKARTA -- Mayor Jendral (Mayjend) TNI Dudung Abdurachman kini bukan lagi Panglima Kodam Jakarta Raya, dia kini mendapat promosi jabatan menjadi Panglima Komando Strategis TNI...
Baca Juga :  Aksi Terorisme Merajalela di Papua, Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Ditembak Mati

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Gelar Apel Pasukan Tempur di Papua Barat

SORONG -- Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Agus Rohman, memimpin Apel Gelar Pasukan Satuan Tugas Operasi TNI wilayah Sorong di Dermaga...

Marsekal Hadi Tjahjanto Serah Terimakan Empat Posisi Strategis di Markas Besar TNI

JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) strategis di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Empat jabatan...

Kementerian Pertahanan Segera Buka Perwakilan Tingkat Provinsi se-Indonesia

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kini tengah intens menggodok rencana pembentukan Satuan Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (Satkowil TNI) sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis...

Sinergi Atasi Masalah Bangsa, TNI dan Polri Gelar Kegiatan Bersama Pendidikan Perwira

BANDUNG -- Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun Anggaran 2021 (PKB Juang 2021) resmi dibuka Kapolri Jendral Listyo Sigit bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada...
- Advertisement -

Related news

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Zona Merah Covid-19!! Wilayah Bandung Raya Tertutup untuk Kunjungan Wisatawan

BANDUNG -- Lonjakan kasus postif Covid-19 pasca liburan lebaran dan musim liburan sekolah terjadi di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, trend kenaikan...

Ceko dan Slowakia Menang, Spanyol Ditahan Imbang Swedia

LONDON -- Tiga pertandingan lanjutan Piala Eropa 2020 digelar sejak Senin malam WIB. Berikut ini adalah hasil dan klasemen lanjutan laga Piala Eropa 2021 hingga...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here