JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly secara terbuka mengungkapkan kejengkelannya terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan beberapa pengurus DPP Demokrat, lantaran telah melontarkan tudingan-tudingan kepadanya dan juga pemerintah.
Bahkan, Yasonna juga menyebut mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah satunya yang membuat jengkel atau dongkol. Ia pun membeberkan bahwa satu tudingan yang ditujukan kepadanya yaitu bahwa ia melakukan pertemuan dengan Moeldoko terkait kisruh Demokrat.
“Sejak awal Bang Karni, saya sudah sampaikan sikap netral, pada saat Pak SBY atau sebelumnya Andi Arief dan orang-orangnya, termasuk AHY, Bahkan AHY mengirim surat ke istana, kita itu sudah apa yah, gitu yah, sebetulnya dongkol banget,” kata Yasonna di kanal YouTube pendiri Indonesian Lawyer Club, Karni Ilyas, pada Jumat (2/4/2021).
“Nama saya dicatat, dia bilang ‘wah itu ada pertemuan Menteri Hukum dan HAM dengan Moeldoko.’ Ya memang ada lah pertemuan, kalau kita di Istana Presiden kan pasti ketemu. Tapi kita nggak pernah membicarakan soal Demokrat,” ujarnya.
Padahal, sejak awal, Yasonna mengaku telah menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Partai Politik (Parpol) dan juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
“Saya sudah katakan akan bertindak sesuai ketentuan peraturan dalam penyelesaian masalah Parpol, pendaftaran atau kepengurusan Parpol, perubahan Anggaran Dasar harus merujuk Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang 62 Tahun 2011 yang merujuk juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Parpol tersebut,” jelasnya.
Namun, kubu AHY justru melancarkan tudingan-tudingan tidak beralasan kepadanya, bahkan sebelum Kongres Luar Biasa (KLB) berlangsung.. “Saya katakan kami akan konsisten, tapi belum ada KLB pun, sudah ribut menuding-nuding. Sebetulnya kita gondok ke AHY karena tudingan-tudingan yang tidak beralasan,” kata Yasonna.
Lebih lanjut, Yasonna mengatakan bahwa tudingan-tudingan yang dilancarkan kubu SBY dan AHY itu menunjukkan bahwa mereka seperti orang yang tidak dewasa dalam menangani masalah Politik. Dan publik pun dapat melihat secara terbuka.
“Tapi udahlah, kita mau tunjukkan kita netral dalam hal ini. Makanya dalam pengumuman kemarin juga saya sampaikan pemerintah sangat menyesalkan adanya menyesalkan tudingan-tudingan yang menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan intervensi pemerintah. Kadang-kadang tudingan itu seperti orang tidak dewasa dalam menangani Parpol,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Keputusan itu disampaikan Menkumham Yasonna H Laoly melalui konferensi pers pada Rabu (31/3/2021).
“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” kata Yasonna seraya menyebutkan dasar penolakan, diantaranya ialah kelengkapan dokumen fisik berupa perwakilan dari DPP, DPC serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. (***/CP)
