Selasa, 26 Oktober 2021

Menteri PAN-RB Beri Jaminan Lindungi ASN Pelapor Korupsi di Tempat Kerjanya

TANGSEL — Aparatur Negeri Sipil (ASN), baik di instansi pusat maupun di daerah, wajib atau harus melaporkan jika mengetahui adanya korupsi di instansinya. Setelah melapor, ASN tersebut dipastikan akan mendapatkan perlindungan instansi berwenang, termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Hal itu disampaikan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (14/4/2021). Dijelaskan Tjahjo, ASN maupun warga negara lainnya memiliki hak untuk melaporkan dugaan korupsi. Selama, laporan itu bisa dipertanggung jawabkan.

“Setiap warga negara, maupun ASN, punya hak untuk melaporkan. Sepanjang laporannya itu bisa dipertanggung jawabkan atau berdasarkan data fakta, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan koleganya,” kata mantan Menteri Dalam Negeri itu.

Lebih jauh, pihaknya menyarankan agar laporan itu disampaikan melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam menangani dugaan korupsi, baik kepolisian, kejaksaan, hingga KPK. Tidak hanya itu, Tjahjo juga menjamin ASN yang melapor.

“Silahkan mau lewat kepolisian, kejaksaan, ke KPK gak ada masalah. Saya kita tidak boleh (ada intervensi). Saya kira ada (perlindungan), KemenPAN-RB menjamin ASN pelapor korupsi, jangan sampai diperlakukan sewenamg-wenang,” ujarnya.

Baca Juga :  Aziz Tahu Diri Setelah Ditahan KPK, Jabatan Wakil Ketua DPR Dilepas

Tjahjo mengemukakan hal.ini sebagai respon atas sikap petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Sandi Butar Butar, yang nekat menggelar aksi protes membongkar dugaan korupsi pengadaan sepatu dan insentif dana Covid-19 yang diduga dilakukan oleh pimpinan di DPKP.

Aksi tersebut, dilakukan Sandi dengan membentang poster berisi tulisan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusut dugaan korupsi di tempatnya bekerja. Foto itu kemudian viral di sosial media dan menjadi pemberitaan hangat dari sejumlah media.

Atas laporan Sandi itu, Kejari Kota Depok langsung memanggil enam orang saksi untuk diperiksa. Tak cuma itu, Polres Metro Depok melalui Unit Tindak Pidana Korupsi sudah mengecek ke personil Damkar dan meminta klarifikasi dari jajaran pimpinan DPKP Kota Depok. (***/Nur Ali)

- Advertisement -

Latest news

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...
Baca Juga :  Pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Pembatasan Transaksi Uang Dikebut

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

PPATK dan Kemenkeu Fokus pada Masalah Pencegahan Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyoroti aspek Tax Evasion atau penggelapan pajak dan Trade Based Money Laundering atau pencucian uang dengan skema...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here