JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini bergejolak dan terancam pecah. Beberapa hari terakhir, ratusan kader di berbagai daerah menyerukan desakan muktamar luar biasa (MLB). Mereka menuding telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019 sehingga perlu adanya evaluasi lewat MLB.
Satu di antaranya, DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC. Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi Muhaimin mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP untuk diputuskan Muhaimin.
Terkait dengan gejolak di PKB itu, Yenny Wahid, putri sulung KH.Abdurrahaman Wahid atau Gus Dur (pendiri PKB, Red), ikut angkat bicara melalui juru bicaranya Imron Rosyadi Hamid. Yenny mengaku prihatin dan meminta para sesepuh di PKB untuk mencermati hal ini.
“Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan para pengurus di berbagai daerah,” ujar Imron dalam keterangan persnya, Rabu (14/4/2021).
Menurut Yenny yang menjadi Ketua Umum DPP PKB sebelum.didepak Muhaimin pada era Presiden SBY berkuasa, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar kini semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi di tanah air, dan PKB sendiri.
“Oleh karena itu, kami mengetuk kesadaran semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh agar mengingatkan Muhaimin Iskandar dan lingkaran elitenya untuk kembali kepada sejarah awal berdirinya partai,” ujar Imron.
Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Gus Dur, lanjut Imron, tidak sekedar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu.
“Kami khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal,” kata Imron. (***/CP)
