YANGON — Ratusan anak muda pengunjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar terperangkap dalam kepungan pasukan keamanan junta militer di distrik Yangon sejak Senin siang (8/3) sampai Selasa pagi (9/3/2021). Namun setelah pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan, seluruh pendemo akhirnya bisa bebas.
“Mereka berhasil keluar dengan selamat setelah adanya pihak PBB dan sejumlah negara barat memprotes sekaligus melakukan tekanan kepada penguasa militer,” kata seorang aktivis kepada kantor berita Channel News Asia (CNA).
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya juga menyerukan “pengekangan maksimum” dan pembebasan aman untuk semua pengunjuk rasa tanpa kekerasan atau penangkapan. Seruan yang juga digemakan oleh kedutaan besar AS dan Inggris di Myanmar.
Dilaporkan CNA, ribuan orang menentang jam malam untuk turun ke jalan-jalan di kota utama Myanmar dan mendukung para pemuda di distrik Sanchaung, tempat mereka mengadakan protes setiap hari menentang kudeta pada 1 Februari lalu.
Di Kota Sanchaung, polisi menembakkan senjata dan menggunakan granat untuk meneror rakyat. Militer mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan memeriksa rumah-rumah dan akan menghukum siapa pun yang tertangkap menyembunyikan pendemo.
Aktivis pemuda Shar Ya Mone mengatakan dia telah berada di sebuah gedung dengan sekitar 15 hingga 20 orang lainnya, tetapi sekarang akhirnya bisa pulang. “Ada banyak orang menyambut kebebasan para pengunjuk rasa,” kata Shar Ya melalui hubungan telepon.
Dia juga menegaskan kembali tekadnya bersama mayoritas rakyat Myanmar untuk terus melakukan aksi unjuk rasa dan berbagai cara protes sampai kediktatoran atau rezim militer berakhir alias tumbang.
Sementara itu, saksi mata dan media lokal melaporkan bahwa tiga pengunjuk rasa tewas dalam demonstrasi di Myanmar utara dan Delta Irrawaddy pada hari Senin. Kematian baru-baru ini menambah jumlah korban yang tewas selama aksi kudeta berlangsung.
PBB mencatat lebih dari 50 orang tewas oleh polisi dan tentara sejauh ini, saat melawan rezim militer. Pekan lalu, PBB mengatakan jumlah kematian sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi daripada jumlah korban yang dapat dikonfirmasi.
Tutup 5 media
Terkait dengan pemberitaan yang cenderung menyudutkan pemerintahan militer Myanmar, lima perusahaan media di negara miskin tersebut telah dicabut izin operasionalnya pada Selasa (9/3). Dengan demikian kelima media itu secara resmi tak boleh lagi terbit atau siaran.
Lima media yang dicabut izinnya untuk menerbitkan atau menyiarkan berita adalah Mizzima Media, Myanmar Now, 7 Day, Khit Thit, dan Democratic Voice of Burma. Pasukan militer dikabarkan telah menggeledah beberapa kantor media tersebut.
“Kami sekarang berada pada titik di mana melanjutkan pekerjaan kami berarti berisiko dipenjara atau dibunuh. Yang pasti adalah kami tidak akan berhenti meliput kejahatan besar yang telah dilakukan rezim ini,” kata Pemimpin Redaksi Myanmar Now Swe Sin. (CNA/UPI)
