Minggu, 17 Oktober 2021

Pastikan Dana Desa Tepat Sasaran, Kemendes PDTT Segera Terapkan Model Pengawasan Dana Desa

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menegaskan terkait dengan pengawasan Dana Desa, pihaknya kini masih terus merumuskan model pengawasan yang efektif untuk memastikan penggunaan dana desa lebih tepat sasaran dan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Pak Menteri Abdul Halim Iskandar telah memerintahkan kepada saya dan Inspektorat Jenderal untuk menyusun model pengawasan Dana Desa agar lebih tepat sasaran. Jadi saat ini kami tengah mengerjakannya,” jelas Taufik dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Senayan , Selasa (23/3/2021).

Dana Desa, papar Taufik, menurut PP Nomor Tahun 2015 menjadi mandat dari Kementerian Desa, tapi tata kelola keuangannya diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara tata cara penyaluran berada di Kementerian Keuangan. “Jadi hal ini harus dikoordinasikan agar tidak terjadi tumpang tindih setiap regulasi yang diterbitkan masing-masing Kementerian,” ujarnya.

“Dan ini memang menjadi pesan khusus Bapak Presiden Joko Widodo, Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tambah Taufik.

Turut hadir bersama Sekjen Kemendesz, Inspektur Jenderal Ekatmawaty, Kepala Badan Pengembangan Informasi Suprapedi dan Plt Kepala Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Jajang.

Sekjen Taufik dan Pejabat Eselon I hadir memaparkan program kerja prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2021 serta terkait persoalan refocusing kegiatan pada tahun 2021 agar bisa mencapai output kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPR RI Terseret Kasus Penyuapan Anggota KPK Oleh Walikota Tanjungbalai

Menjawab pertanyaan dan masukan dari anggota Komisi V terkait program kerja yang dipaparkan, Sekjen Taufik mengatakan, pandangan dan catatan yang diberikan oleh anggota Komisi itu menjadi masukan bagi Kemendes PDTT untuk bisa meningkatkan kinerja.

Taufik menjelaskan, Sekretariat Jenderal miliki fungsi koordinatif dam dimasukkan sebagai unsur pembantu pimpinan Kementerian dan berikan suport untuk Unit Kerja Eselon I yang lain.

“Fungsi Pengawasan ada di Inspektorat, fungsi pelaksanaan program ada di Unit Kerja Eselon I dan fungsi pembantu ada di Badan-Badan,” kata Sekjen.

Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, Taufik mengatakan, konsep itu miliki indikator-indikator yang jelas. Pencapaiannya seperti Desa Tanpa Kelaparan, Tanpa Kemiskinan, Desa Sehat Sejahtera hingga poin ke-18 Lembaga dan Budaya Desa yang adaptif.

“Saat ini, Kemendes sedang menyusun penghitungan secara kuantitatif dan kualitatif agar bisa menggambarkan SDGs itu dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” kata Taufik seraya menambahkan Kemendes segera menurunkan ASN ke desa untuk mengetahui jalannya program SDGS Desa. (***/Sally)

- Advertisement -

Latest news

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....
Baca Juga :  Menolak Hasil Tes Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Dianggap Melawan UU ASN

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...

Peningkatan Nilai Tambah Industri Sangat Penting untuk Kepentingan Rakyat

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai tambah dari industri energi dan mineral di Tanah Air harus terus ditingkatkan. Oleh karena nilai tambah yang...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here