Sabtu, 25 September 2021

Pastikan Pemda Sejalan dengan Pusat, Kemendagri Rumuskan Aturan Baru

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperkuat proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah agar kedepan perumusan program.dan kebijakan serta penyusunan anggaran maupun pelaksanaan pembangunan di daerah dapat sejalan dengan prioritas kerja pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pemerintah akan merumuskan aturan baru dalam perencanaan, pembinaan dan pengawasan (Rebinwas) penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda). Sehingga nantinya daerah-daerah dapat sejalan dengan rencana kerja pemerintah (RKP).

“Sesuai arahan Presiden, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tak hanya sent tapi juga delivered. Untuk itu, penting untuk merumuskan suatu Rebinwas pemda yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP,” ungkap Inspektorat Jenderal (Itjen)  Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak dalam keterangan persnya, Jumat (19/3/2021).

Kemendagri tidak sendirian dalam menyusun kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan pemda. Rapat bersama telah digelar dengan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Kemenpan RB, BPKP, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Baca Juga :  Akhirnya, KPK Periksa Ketua Komisi III DPR Terkait Kasus Bansos Covid-19

Haposan melanjutkan, rapat digelar untuk merumuskan agenda prioritas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemda. Menurutnya, kebijakan baru tersebut akan berlaku untuk Binwas pemda mulai tahun fiskal 2022.

“Catatan evaluasi Itjen Kemendagri selama ini, dokumen perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan penyelenggaraan pemda yang diusulkan oleh K/L teknis masih belum didekatkan secara maksimal dengan RKP,” ujarnya.

Haposan menambahkan, ada juga rencana perubahan kebijakan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah sebagai sinergi pusat dan daerah dalam mendukung serta mengawal pelaksanaan program prioritas nasional.

Menurutnya, pemerintah daerah akan ikut dilibatkan dalam lanjutan perumusan kebijakan baru pada ranah pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yang dihelat pada April 2021.

“Untuk mewujudkan semua itu, kami juga arahkan APIP di daerah untuk mereview, baik dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran untuk mendukung 7 Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tersebut,” tuturnya. (***/CP).

- Advertisement -

Latest news

Elite PDIP Ancam Berikan Sanksi, Relawan Ganjar Mengecam

BENGKULU -- Merebaknya kabar di media massa tentang DPP PDI Perjuangan akan memberikan sanksi kepada salah satu kader terbaiknya, Ganjar Pranowo, terkait isu sebagai...

Diduga Terima Suap Rp 250 Juta, KPK Jadikan Bupati Kolaka Timur Tersangka

JAKARTA - Terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari (22/9/2021), Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan anak...
Baca Juga :  KPK Gusar dan Beri Peringatan Keras Terhadap Saksi-Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Bintan

Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa siang (21/9/2021), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) terkait...

Ketua DPR Redam Spekulasi Soal Panglima TNI, Pilihan Presiden Pasti yang Terbaik

JAKARTA -- Beberapa pekan terakhir ini beredar berbagai spekulasi dan analisa politik soal figur atau perwira tinggi bintang empat pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto...

Dilarang Anggarkan Pengadaan Pakaian, Sekretaris Dewan Nekat Lawan Ketua DPRD Jambi

JAMBI -- Kegaduhan politik terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Hal itu menyusul perseteruan antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Jambi Emi Nopisah...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here