Kamis, 2 Desember 2021

PBB Desak Segera Penarikan Pasukan Bersenjata di Libya untuk Wujudkan Perdamaian

TRIPOLI — Sesuai dengan komitmen Perjanjian Gencatan Senjata untuk mewujudkan keamanan serta perdamaian di negara Libya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak semua pihak untuk secepatnya menarik pasukan militer dan tentara bayaran dari Libya.

“Dewan Keamanan (PBB) meminta semua pihak untuk mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata secara penuh dan mendesak negara-negara anggota (Dewan Keamanan) untuk menghormati dan mendukung perjanjian tersebut,” demikian pernyataan Dewan Keamanan PBB, Minggu (14/3/2021).

Berdasarkan data yang dimiliki Dewan Keamanan PBB, kurang lebih 20 ribu personil pasukan militer negara lain dan tentara bayaran masih berada di dalam wilayah Libya pada akhir tahun 2020 lalu. Namun, pengurangan pasukan sejauh ini belum terlihat.

“Dewan Keamanan menyerukan kepatuhan penuh terhadap embargo senjata PBB oleh semua negara anggota, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan,” seru PBB yang diamini 15 anggota Dewan Keamanan seperti dilaporkan kantor berita Al Jazera.

Sejumlah pakar sebelumnya mengatakan bahwa aturan embargo senjata tersebut sudah berulang kali dilanggar. Sehingga diperlukan tindakan konkret berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat serta disetujui seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga :  Tidak Melulu Penindakan, Kejaksaan Wajib Menjaga Iklim Usaha yang Kondusif

Sebagai informasi, Libya, salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, telah jatuh ke dalam perang saudara sejak 2015 lalu selepas tumbangnya rezim Moamar Qadhaffi, dimana negara tersebut pecah menjadi dua fraksi, yakni pihak pemerintah resmi yang diakui oleh PBB (GNA) dan pasukan militer pimpinan Khalifa Haftar (LNA).

Pada April 2019, pasukan Haftar yang mendapat dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab dan Rusia telah meluncurkan sejumlah tindakan agresif untuk mengambil alih ibukota, Tripoli, dari tangan pasukan pemerintah. Namun, upaya tersebut gagal usai Turki meningkatkan jumlah pasukan militernya untuk mendukung GNA.

Pada akhirnya, pakta perjanjian gencatan senjata akhirnya tercapai pada Oktober 2019, dimana seluruh pasukan asing harus segera keluar dari Libya dalam waktu tiga bulan sehingga PBB dapat mencabut aturan embargo senjata atas Libya. (AJ/CP) itu

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...
Baca Juga :  Kuatkan Kebersamaan, Keluarga Besar Kasepuhan Jawa Barat-Banten Gelar Silaturrahmi Terbatas

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...

Presiden Jokowi Tegur Para Kepala Daerah agar Realisasikan Serapan ABPD

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kuasa menahan emosinya mendapati situasi banyaknya Pemerintah Daerah yang masih mengendapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here