Kamis, 17 Juni 2021

Pemerintah Ingin Tuntaskan Penanganan Laporan Ribuan Transaksi Pencucian Uang

JAKARTA — Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNPP TPPU) Profesor.Dr.Mahfud MD menyatakan pihaknya mendapat beragam persoalan dalam penerapan Undang-Undang tindak Pencucian Uang. Salah satunya, sikap aparat penegak hukum yang tidak kunjung nenindaklanjuti pelaporan atas ratusan transaksi keuangan yang mencurigakan.

“Jumlahnya ribuan, bukan puluhan atau ratusan. Transaksi-transaksi mencurigakan itu sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum. Tetapi sangat sedikit yang ditindaklanjuti. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat” kata Mahfud MD dalam keterangannya di akun YouTube Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jumat (2/4).

Mahfud yang sehari-hari menjabat Menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini, mencontohkan, ada pihak yang sudah dicurigai memiliki dana untuk kegiatan teroris, dan sudah disalurkan, kemudian kegiatannya sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun, agi-lagi banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

“Misalnya saya punya dana yang dicurigai, atau ini kegiatan teroris, cuma dikirim ke saya dan disalurkan ke siapa lagi. Sesudah dilaporkan itu lebih banyak yang tidakdilanjuti di aparat penegak hukum untuk dibangun konstruksi baru,” ungkap Mahfud.

“Ya alasannya itu tadi, jangan-jangan pertama apakah ini hasil penyelidikan proyustisia atau tidak, atau jangan-jangan ini sudah diadili pidana pokoknya, pidana asalnya dan macam-macamlah,” tambah mantan Ketua Makamah Konstitusi ini.

Baca Juga :  KPK Dalami Kasus Suap Bantuan Keuangan Provinsi ke Indramayu

Oleh sebab itu, tambah Mahfud, saat ini KNPP TPPU sedang mengerjakan upaya penanganan terkait perkara transaksi mencurigakan tersebut dalam rangka produktifitas penegakan hukum dalam pencucian uang. “Penanganan perkara TPPU ini sedang kami kerjakan agar dapat dituntaskan,” ujarnya.

Sebelumnya pada Kamis (18/3/2021) lalu, PPATK menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang  membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar instansi pemerintah.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, MoU ini akan menjadi landasan bagi PPATK dan BPKP dalam melaksanakan kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU. “MoU ini cukup strategis untuk keduanya, apalagi BPKP memiliki informasi berupa data hasil pengawasan yang dapat dioptimalkan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU,” katanya.

Dia melanjutkan, bahwa sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK berkepentingan untuk melindungi stabilitas sistem perekonomian dan integritas sistem keuangan. Beberapa rencana kerja PPATK guna mendukung tujuan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada penegak hukum dalam berbagai pengungkapan perkara, termasuk monitoring penyaluran dana penanganan pandemi Covid-19.

Bagi PPATK, kerja sama dengan BPKP akan menjadi sinergi positif dalam menjaga integritas pembangunan hingga ke berbagai daerah. “Kerja sama dengan BPKP akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan,” tuturnya. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...
Baca Juga :  Puspomad dan Bareskrim Bersinergi Tangani Tindak Kejahatan Konvensional

Ada Apa PDIP dengan Ganjar Pranowo? Capres Tertinggi Popularitasnya Malah Diabaikan

JAKARTA -- Popularitas kader PDI Perjuangan yang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, melesat tinggi dari hasil survei berbagai lembaga konsultan dan survei politik...

Kinerja Jaksa Agung Mentereng, 11 Pejabat Kejaksaan yang Nakal Langsung Dicopot

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin kian mentereng. Kinerjanya memberantas korupsi semakin...

Inggris Bersama Belanda dan Austria Petik Kemenangan Tipis di Penyisihan Euro 2020

LONDON -- Laga babak penyisihan grup Euro 2020 tadi malam, Minggu hingga Senin (14/6/2021) dini hari WIB, menyajikan tiga pertandingan. Di stadion Wembley, timnas Inggris...

Diciduk Polisi Narkoba, Anji Tersandung Kasus Kepemilikan Ganja

Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat memastikan musisi sekaligus penyanyi papan atas, AN, yang ditangkap polisi bawa ganja adalah Anji atau Erdian Aji Prihartanto. Anji...
- Advertisement -

Related news

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here