Sabtu, 18 September 2021

Pemerintah Jamin Keamanan Warga Pelapor Buruknya Pelayanan Publik

JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI Purn Moeldoko memastikan bahwa pemerintah tidak akan menciduk atau memidanakan warga yang melaporkan kondisi buruknya pelayanan publik. Hal dilakukan demi memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak pada peningkatan investasi juga kemudahan bagi masyarakat luas.

“Saya dapat pastikan, kalau Anda lapor tidak akan kami tangkap. Jadi jangan ragu-ragu. Silakan gunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya,” kata mantan Panglima TNI ini dalam acara Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar melalui kanal Youtube, Kamis, 11 Februari 2021.

Untuk pengaduan atau meneruskan informasi, lanjut Moeldoko, masyarakat bisa menggunakan laman lapor.go.id untuk menyampaikan persoalan yang dialaminya. “Demikian juga kalau ada kesalahan dari kami. Hal-hal yang belum memuaskan saya mohon maaf, tapi sekali lagi setidaknya kami mendengar keluhan anda,” ujarnya.

Menurutnya lagi, selama ini KSP melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan laporan tersebut dengan cepat. “Kepada siapa pun dapat menyampaikan di lapor.go.id. Dan ini juga sesuai dengan arahan Presiden yang ingin memperbaiki pelayanan publik,” cetusnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai tingkatan pemerintahan.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau potensi maladminstrasi dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada 8 Februari 2021.

Baca Juga :  Audit Rampung, Kerugian Negara dalam Kasus Asabri Segera Diungkap BPK

Sementara itu, pihak Ombudsman RI menyampaikan catatan khusus, bahwa institusi kepolisian mendapatkan pengaduan paling tinggi dari seluruh instansi. Sebanyak delapan ribu pengaduan diterima dari 2000-2020 atau selama 20 tahun.

“Kita sudah menyelesaikan 4.500 lebih, tiga ribu di antaranya masih dalam proses penyelesaian,” ujar Anggota Ombudsman Ninik Rahayu dalam diskusi daring, Kamis (11/2). Ninik mengatakan, kasus yang banyak dilaporkan salah satunya indikasi kekerasan di tempat penahanan, bahkan sampai mengakibatkan kematian. 

Kasus-kasus yang diterima selalu disampaikan dalam catatan tahunan Ombudsman. Karenanya, Ninik memandang penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap seorang tersangka terlau panjang sampai sebelum dibawa ke pengadilan. 

Penahanan yang terlalu lama itu berpotensi menimbulkan kekerasan. “Kekerasan yang terus menerus dalam proses penegakan hukum ini secara langsung semakin memperburuk profesionalitas kerja aparat penegak hukum kita,” ungkapnya.

Ninik juga beranggapan aparat kepolisian belum memiliki pemahaman yang merata soal makna dari penyiksaan. Sebab, penyidik memerlukan pengakuan dari seorang tersangka. “Tapi, tetap menggunakan cara-cara yang sebetulnya oleh Undang-Undang itu sudah dijamin tidak boleh dilakukan,” tutur Ninik. (Sup/ CP)

- Advertisement -

Latest news

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...
Baca Juga :  Marzuki Nilai AHY Menindas Demokrasi, Kubu Moeldoko Harus Selamatkan Demokrat

Kasus Suap Lelang Proyek, Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Dikirim ke Penjara

JAKARTA -- Setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada Rabu (15/9/2021) malam, KPK melangsungkan pemeriksaan terhadap tujuh orang dan...

Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

JAKARTA -- Lembaga non Government Pro Demokrasi (ProDEM) menduga proses penerbitan izin tanah yang dipegang oleh PT.Sentul City Tbk bermasalah. Bahkan, Sentul City dituding...

Calon Panglima TNI Hanya Jendral Andika dan Laksamana Yudo, DPR Tunggu Surat Presiden

JAKARTA -- Siapa sosok perwira tinggi (Pati) bintang empat yang ditunjuk sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI masih menjadi tebak-tebakan alias belum pasti,...

Spekulasi Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dihentikan

TANGERANG -- Menyusul musibah kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang-Banten, pada Rabu 8 September 2021, beragam spekulasi dan juga hoax seputar penyebab...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here