Minggu, 17 Oktober 2021

Penyadapan dan Penggeledahan Tak Perlu Izin Pengawas, KPK Tindaklanjuti Putusan MK

JAKARTA — Menyusul dikabulkannya permohonan gugatan uji materiil UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pihak KPK bakal menyesuaikan kembali mekanisme tindakan khusus penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan, dalam penanganan kasus dugaan korupsi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, menyatakan penyesuaian kembali ini merupakan tindaklanjut atas putusan Majelis Hakim MK yang mencabut kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) dalam memberikan izin tertulis terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

“KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud,” kata Fikri dalam keterangan persnya yang diterima pada Jumat (7/5/2021). Ia memastikan segala proses tindakan KPK dalam rangka penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

KPK juga berterima kasih dan mengapresiasi kepada pihak-pihak yang telah menjadi pemohon dalam proses Judicial Review. “Kami yakin semua pihak yang terlibat menjadi pemohon, bertujuan untuk terus memperkuat dan mendukung pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Dewas KPK mengaku menghormati hasil putusan MK yang mencabut kewenangan Dewas dalam memberikan izin tertulis terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dewas berharap putusan MK tersebut dapat memperkuat kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Baca Juga :  Corona Varian Delta dari India Ganas, Pemerintah Gelar 400 Ribu Testing Dalam Sehari

“Dewas tentu menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK,” demikian Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta KPK memastikan kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tetap dilaksanakan secara profesional dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan putusan tersebut, upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK tidak perlu lagi mengajukan izin kepada Dewan Pengawas namun cukup memberitahukan.

“Karena upaya paksa ini (penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan) adalah bagian pelaksanaan kewenangan pro-justicia, maka KPK harus memastikan pelaksanaannya tetap proper dan profesional, dan tidak melanggar hak termasuk HAM,” kata Didik. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....
Baca Juga :  Akhirnya, KPK Periksa Ketua Komisi III DPR Terkait Kasus Bansos Covid-19

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here