Sabtu, 18 September 2021

Presiden Jokowi Targetkan Penyederhanaan Birokrasi Optimalkan Pelayanan Publik

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah terus menggenjot percepatan penyederhanaan birokrasi sesuai target Presiden Jokowi yang ingin menyederhanakan birokrasi pemerintahan menjadi dua level dan mengoptimalkan peran jabatan fungsional.

Harapannya, kata Tjahjo, dengan penyederhanaan birokrasi ini berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi. Termasuk juga upaya untuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis dan mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategisnya.

“Penyederhanaan birokrasi itu sendiri merupakan salah satu arahan Bapak Presiden yang bertujuan untuk memangkas rangkaian hirarki pengambilan keputusan yang terlalu panjang. Sehingga selama ini kerap kali menghambat proses pelayanan publik,” papar Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya, Jumat (5/3/2021).

Tjahjo menambahkan, terkait dengan penyederhanaan birokrasi, berdasarkan laporan terbaru, Kemenpan RB telah menetapkan 42 jabatan fungsional baru. Dan masih ada sekitar 124 usulan jabatan fungsional baru yang sedang dalam proses pembentukan. “Sehingga secara total jabatan fungsional yang telah kita miliki sebanyak 242 jabatan saat ini,” ujarnya.

Namun demikian, Tjahjo pun mengingatkan jabatan fungsional baru yang dibentuk bukanlah jabatan fungsional rasa struktural. “Disamping itu, Bapak Presiden pada hakekatnya menginginkan seluruh ASN, khususnya para penyelenggara negara, daerah dan yang terkait pelayanan publik, dapat merubah pola pikirnya,” katanya.

Sebab, menurut Tjahjo, pada umumnya para birokrat lebih berorientasi pada jabatan struktural. Seolah-olah bahwa para pemangku jabatan struktural memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sedemikian kuat. Sehingga pegawai ASN seringkali cenderung lebih meminta dilayani ketimbang melaksanakan tugas utamanya. Yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Soal Capres 2024, Ganjar Pranowo Menunggu Perintah Megawati

“Melalui penyederhanaan birokrasi, pola pikir seperti ini akan kita ubah menjadi pola pikir yang lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi spesifik tugas pemerintahan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Karena itu, kata dia, proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui proses penyederhanaan struktur organisasi, dan tidak dengan serta merta memindahkan kewenangan dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tetapi dengan pertimbangan yang matang. Ini sangat penting untuk menjaga agar di satu pihak ASN yang dialihkan tidak dirugikan.

“Akan tetapi di lain pihak ASN yang dialihkan juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang berlaku dalam jabatan fungsional. Kita tidak ingin proses pengalihan ini menjadi “jabatan fungsional rasa struktural” yang berarti tidak menghilangkan hirarki,” tegas Tjahjo.

Sejauh ini, kata Tjahjo,sampai dengan bulan Februari 2021, ditingkat pusat atau di level kementerian atau lembaga, pemerintah berhasil menyelesaikan 90 persen proses penyederhanaan birokrasi. Konkritnya, sekitar 39.000 jabatan setingkat eselon III dan eselon IV atau jabatan administrasi yang berhasil dipangkas, dialihkan ke jabatan fungsional.

“Dan dalam kaitan dengan penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah, Kemenpan RB bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tampaknya masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Namun segera siapkan strategi untuk percepatan di daerah,” pungkasnya. (***/Husni)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  GOW Kabupaten Bogor Ajak IGRA, KKRA dan KKG Sukseskan Pancakarsa

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Jabatan Setara, Kades dan Lurah Ada Perbedaan Khusus

JAKARTA -- Selama ini ternyata banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwasanya posisi Kepala Desa (Kades) dengan Lurah memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Padahal masyarakat beranggapan...

2004 – 2020, Provinsi Jabar Terbanyak Kasus Korupsi

JAKARTA -- Sebagai daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat (Jabar), merupakan daerah yang berkembang pesat ekonomi dan pembangunannya. Namun dibalik...

KPK Bongkar Kekayaan Pejabat Negara dan Legislatif, Ada yang Punya Rp 8 Triliun

JAKARTA -- Divisi Pencegahan dan Monitoring pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan pundi-pundi uang serta aset dari 365.925 orang pejabat yang telah menyampaikan...

Formula E Habiskan Uang Triliunan Rupiah, Masa Demo Gubernur dan DPRD DKI

JAKARTA -- Massa berjumlah ratusan orang yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat untuk Keadilan (Formula) dan Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB) menggelar unjuk rasa mendesak...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here