JAKARTA — Bupati atau Kepala Daerah Kabupaten se-tanah air diminta concern melakukan konsolidasi anggaran untuk mengeksekusi program kerja. Sebab konsolidasi anggaran dinilai penting lantaran sejak awal tahun lalu sampai saat ini pemerintah tengah tergoncang akibat pandemi Covid-19.
“Konsolidasi anggaran artinya rencana APBD harus betul-betul dilihat betul oleh para Bupati, yang biasanya enggak buka secara detail, sekarang buka secara detail. Cek secara detail ke mana penempatan dan penggunaannya agar efektif dan efisien,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Output apa, outcome apa semua harus dikalkulasi. Semua harus dihitung. Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja yang tidak fokus,” tambah Presiden saat membuka Munas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3).
Eks Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, lebih baik para bupati mengalokasikan anggaran pada program prioritas. Ia mencontohkan lebih baik hanya ada dua program kerja prioritas daripada banyak tapi tak fokus.
Misalnya, program pembangunan pasar atau pembuatan sawah. “Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun. Ya sudah, konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat ‘Oh ini besar besaran membuat sawah, oh ini rampung. Ada 60 pasar di kabupaten, semua dibangun,” jelas Jokowi.
Dalam kaitan efisiensi dan tepat sasaran, Presiden Jokowi meminta para bupati tidak menghambur-hamburkan anggaran kepada dinas-dinas. “Semua uang jangan diberikan ke dinas. Nanti tahun depan naik anggarannya, semua diberi tambahan 10 persen 10 persen, enggak akan jadi barang itu,” katanya.
Para Bupati pun kembali diingatkan agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, harus fokus pada aspek-aspek esensial dan penting di suatu daerah. “Inilah yang harus menjadi rujukan para bupati dalam merancang program dan menyusun anggaran,” tutup Presiden. (***/Louis)
