Rabu, 17 Agustus 2022

Ratusan Bidang Tanah Pemda Belum Bersertifikat, Bupati Mabar Buat Gebrakan

MANGGARAI BARAT – Bupati Manggarai Barat (Mabar), Edistasius Endi mengungkapkan saat ini masih ada 700-an bidang tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang belum memiliki sertifikat hak milik.

“Sejak awal kami menjabat, masih ada 700-an bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum disertifikat,” ucap Bupati Mabar yang biasa disapa Edi Endi itu kepada wartawan dalam satu kesempatan acara di Labuan Bajo, baru-baru ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya membentuk Satgas Penertiban Aset Pemerintah yang melibatkan sejumlah unsur seperti, Kejaksaan Negeri, Kepolisan, BPN, TNI, Toko Masyarakat, Toko Agama dan pihak terkait lainnya.

Tujuan pembentukan Satgas ini, jelas Bupati Edi, dalam rangka menertibkan dan mengurus semua dokumen untuk keperluan pembuatan sertifikat atas sejumlah aset pemerintah yang saat ini Pemda Mabar belum memilikinya.

Bahkan, dirinya merasa senang dan bersyukur, karena usai Satgas ini dibentuk beberapa bulan yang lalu, sejumlah aset yang menjadi fokus perhatian Pemda Mabar, dokumennya sudah dinyatakan beres.

“Puji tuhan dalam kurun waktu enam bulan ini, dari 23 lokus yang menjadi konsentrasi Satgas, 5 yang sudah dinyatakan clear and clean, dan sudah dipasang plang bahwa tanah tersebut milik Pemda Mabar,” ujar Politisi Partai Nasdem itu.

Pihaknya juga berkomitmen bahwa aset-aset Pemda yang tak memiliki dokumen legal yang jumlahnya mendekati angka ribuan tersebut, kata dia, dalam kurun waktu dua tahun ke depan akan di-clear-kan. Sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi lagi kesimpangsiuran atau ketidakpastian mengenai aset milik Pemda.

Baca Juga :  Bupati Bogor dan Gabungan Organisasi Wanita Apresiasi Peran IWAPI Mengembangkan Perekonomian Daerah

Ketika ditanya soal solusi dari pemerintah terkait jika ada oknum/pihak tertentu yang menguasai secara fisik lahan/aset Pemda, Bupati Bumi Komodo itu mejelaskan bahwa salah satu tugas Satgas Penertiban Aset yakni melakukan pendekatan secara persuasif.

“Bila pendekatan persuasif tidak mempan, maka langkah berikutnya kita dorong untuk diselesaikan di Pengadilan,” jelas Mantan Ketua DPRD Mabar itu.

Selain itu, dirinya mengungkapkan, Pemda juga telah membuat Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak BPN terkait kepengurusan sertifikat tanah pemerintah (baik tanah milik Pemda, Pemrov maupun Pempus) dilakukan di Loket tersendiri (Loket pertama) dengan layanan 1X24 jam.

Kemudian, layanan pada Loket kedua untuk pembuatan sertifikat tanah warga/masyarakat yang diajukan sendiri oleh pemiliknya. Pelayanan pada loket kedua tersebut, tambah Bupati Mabar, pemberlakuannya sama seperti pada loket pertama.

Sedangkan, layanan pada Loket ketiga, dikhususkan bagi pemilik tanah yang hendak membuat sertifikat yang bukan dilakukan oleh pemilik sendiri tapi dititipkan/dikuasakan kepada seseorang/pihak lain termasuk para calo. Terkait layanan pada loket ketiga tersebut, kata Bupati, tidak secepat seperti layanan pada loket pertama dan kedua.

“Yang itu tidak dilayani secara cepat sebagaimana pemberlakuan tanah pemerintah dan tanah milik masyarakat yang diajukan oleh masyarakat sendiri,” pungkasnya. (Richard Bon)

Latest news

Baca Juga :  Bupati Tapanuli Utara Dorong Pengembangan Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat Petani

Anak Mantan Bupati Bogor Soroti Penyebab Terjadinya Kasus Suap BPK

CIBINONG -- Kasus suap pejabat dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat yang menyeret Bupati Bogor (non aktif) Ade Yasin dan tiga...

PLN UPHK Medan Bantu Perbaikan Jalur Mangrove Danau Siombak

MEDAN -- PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pemeliharaan Pembangkitan Medan (UPHK Medan) melalui Program TanggungJawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN Peduli menyerahkan bantuan perbaikan Jalur...

Tindaklanjuti Perintah Presiden, Moeldoko Terjun ke Biak Numfor

PAPUA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Jendral TNI (Purn) Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Biak Numfor - Provinsi Papua, Senin (30/5/2022). Kunjungan ini...

Erick Thohir Mulai Raup Dukungan Maju ke Pilpres 2024

BOJONEGORO -- Komunitas Petani di Bojonegoro -Jawa Tengah menggelar deklarasi dukungan kepada Erick Thohir untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Meskipun sampai saat...

Demi Formula E, Sponsor Bir Menjadi Halal

JAKARTA -- Perhelatan balap listrik Formula E di Jakarta ternyata juga disponsori oleh produsen bir (minuman beralkohol). Seketika saja, ribuan netizen menyuarakan sindiran...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here