Kabarindo24jam.com | Bogor kota -Komisi III DPRD Kota Bogor akhirnya menyikapi keresahan masyarakat di Kelurahan Kayu Manis dan sekitarnya atas rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang akan membangun Pusat Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL). Dewan juga menyoroti minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemkot kepada masyarakat, sehingga muncul sikap penolakan.
Ketua Komisi III DPRD, Ahmad Aswandi, menegaskan bahwa pendekatan kepada warga harus menjadi prioritas sebelum proyek dijalankan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan menyeluruh menjadi kunci agar masyarakat memahami manfaat dari teknologi PSEL.
“Pemkot Bogor seharusnya mendengarkan dulu suara warga Kayumanis, bukan langsung menentukan atau memutuskan program. Sebab sosialisasi itu penting dan tidak boleh dianggap sepele,” ujar politisi PPP yang akrab disapa Qwonk itu dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (7/5/2026).
Meski pun proses nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah pusat, Kota Depok, dan Kota Bogor telah dilaksanakan, Qwonk menilai pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah memastikan masyarakat benar-benar paham dan menerima proyek tersebut.
Sebelumnya dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota Bogor beberapa waktu lalu, lanjut Qwonk, pihak DPRD telah mengingatkan Pemkot agar sosialisasi tidak hanya menyasar tokoh masyarakat, tetapi juga menjangkau warga secara luas, khususnya yang berada di sekitar lokasi pembangunan. “Kami sudah ingatkan, seluruh masyarakat harus tahu dan merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Diketahui, isu penolakan pembangunan PSEL di wilayah Kayumanis, ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warga menyuarakan kekhawatiran, mulai dari minimnya sosialisasi hingga potensi dampak terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan.
Penolakan keras muncul dari warga Munjul, Kelurahan Kayumanis, yang menilai proyek tersebut tidak lahir dari komunikasi yang terbuka. Bahkan, sebagian masyarakat mengaku baru mengetahui rencana pembangunan PSEL dari pemberitaan media saja.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim tidak memberikan tanggapan panjang terkait adanya penolakan dari warga. Saat dikonfirmasi, ia hanya menjawab singkat dan menyatakan tidak ada persoalan seperti yang disampaikan. “Gausah lah, kita kan nggak ada yang gitu-gitu,” ujar Dedie kepada wartawan, Rabu (6/5).
Namun begitu, Wali Kota Dedie Rachim menyatakan komitmennya untuk mengedepankan kolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dirinya menilai program ini menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan energi berkelanjutan dan menekan produktifitas sampah ke TPA.
“Kami akan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan melibatkan masyarakat,” tutup Dedie seraya berharap PSEL menjadi solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan pengembangan energi di Kota Bogor.
Adapun warga berharap Pemkot Bogor dapat mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum melanjutkan rencana pembangunan PSEL di wilayah Kayumanis. Warga juga meminta adanya sosialisasi yang terbuka serta kajian yang jelas terkait dampak lingkungan dan kesehatan dari proyek tersebut.
Tokoh pemuda Munjul, Aden, menyebut warga sempat mengira lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas lain. “Warga di sini mengira akan dibangun Wisma Atlet, bukan PSEL. Tahu PSEL pun dari berita-berita yang muncul di media,” ujarnya.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam. Warga merasa informasi yang disampaikan sebelumnya tidak sesuai dengan rencana yang kini muncul ke publik. “Seolah-olah kami dikelabui. Tiba-tiba muncul rencana pengolahan sampah di wilayah kami,” katanya seraya keberadaan PSEL berpotensi menimbulkan risiko serius bagi kualitas udara dan kehidupan masyarakat sekitar.
Senada, warga lainnya, Adit, mempertanyakan urgensi proyek tersebut. Ia menilai kontribusi energi dari PSEL tidak sebanding dengan potensi dampak negatif yang harus ditanggung masyarakat. “Kontribusi energinya kecil, tapi dampaknya langsung ke warga. Ini yang kami tolak,” katanya. (Man/*)
