Rabu, 26 Januari 2022

Sejumlah Pejabat Pemkot Depok Jadi Tersangka Mafia Tanah

DEPOK —  Kasus dugaan mafia tanah yang merugikan seorang pensiunan Jendral bintang dua TNI AD di Kota Depok – Jawa Barat, berhasil diungkap Tim Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. Dalam perkara tersebut, sebanyak 4 orang tersangka yang merupakan pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Penyidik Tipikor telah menetapkan Burhanudin Abu Bakar, Hanafi, Nurdin Al-Ardisoma alias Jojon dan Eko Herwiyanto sebagai tersangka,” ungkap Dirtipidum Bareskrim, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Andi menjelaskan, tersangka Eko Herwiyanto merupakan mantan Camat Sawangan dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok. Sementara Nurdin merupakan mantan staf Kelurahan Bedahan Kota Depok dan sekarang merupakan anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat.

“Kasus ini berdasarkan laporan polisi dari seorang korban Mayor Jenderal AD (Purn) H. ES diwakili kuasa hukumnya, sebagaimana laporan dengan nomor polisi: LP/B/0372/VII/2020/Bareskrim tanggal 8 Juli 2020,” ungkap dia.

Adapun duduk perkara kasus ini bahwa terjadi dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan pihak swasta (pengembang) yang dibuat oleh Hanafi dan Nurdin, dengan dibantu Eko selaku Camat Sawangan.

Baca Juga :  Polantas Polsek Medan Area Gelar Operasi Patuh Toba 2021

Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diduga palsu itu, Andi melanjutkan, telah digunakan tersangka Burhanudin sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik korban ES kepada Pemkot Depok.

Isi dokumen permohonan itu ialah tentang peruntukan sebagai Taman Pemakaman Umum (TPU). “Di mana faktanya terhadap tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindah tangankan oleh korban ES,” kata Andi.

Lebih lanjut, penyerahan tanah makam tersebut dilakukan tersangka Burhanudin sebagai persyaratan penerbitan IMB atas nama PT Abdiluhur Kawuloalit atau kepentingan Burhanudin Abubakar sendiri. “Atas penyerahan tanah tersebut telah diproses serta diterima Pemkot Depok,” imbuhnya.

Para tersangka pun dijerat Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55, Pasal 56 KUHP tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, penipuan dan/atau penggelapan. (***/Dwi)

Latest news

Pernyataan Arteria Dahlan Terkait Bahasa Sunda Resahkan Masyarakat

BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jabar Ono Surono telah melapor ke DPP PDIP terkait dinamika di Jawa Barat menyusul pernyataan kontroversial Arteria Dahlan...

Gempa di Laut Goyang Empat Daerah, 17 Kecamatan di Pandeglang Paling Terdampak

PANDEGLANG - Guncangan gempa berkekuatan 6,7 Magnitudo yang berpusat di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, Jum'at (14/1/2022), menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan mengakibatkan kepanikan luar...
Baca Juga :  Bupati Bogor Sidak Destinasi Wisata, Satpol PP Gerebek Tempat Hiburan Malam

Puluhan Perwira Polda Lampung Naik Pangkat, Eks Sekpri Kapolri Jadi Komisaris Besar

BANDAR LAMPUNG - Puluhan perwira pertama dan 3 perwira menengah Polda Lampung naik pangkat setingkat lebih tinggi. Salah satunya adalah Direktur Reserse Kriminal Umum...

Kantor Baru PWRI Kabupaten Bogor Megah dan Representatif

BOGOR -- Menyambut pergantian tahun 2021 ke 2022, Jumat (31/12/2021), DPC Persatuan Wartawan Republik IIndonesia (PWRI) Kabupaten Bogor menggelar syukuran dan selamatan kantor baru...

Alun-alun Kecamatan Leuwiliang Rampung, Camat Tak Mau Dibebani Masalah Perawatan

LEUWILIANG- Rampungnya alun-alun Kecamatan Leuwiliang - Kabupaten Bogor, jangan membuat beban Pemerintah Kecamatan di kemudian hari. Pihak Pencam mengharapkan adanya petugas perawatan dan...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here