Rabu, 26 Januari 2022

Pengelola Keuangan Harus Segera Ditetapkan, Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong para kepala daerah untuk segera menunjuk pejabat pengelola keuangan daerah. Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor 903/9232/KEUDA yang ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia.

“Surat tersebut meminta kepala daerah untuk menetapkan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022,” ucap Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni.

“Sekretaris Daerah (Sekda) selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA),” tanbah Agus dalam keterangan persnya, Rabu (5/1/2022).

Tidak hanya itu, lanjutnya, kepala daerah juga perlu menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Khusus.

Baca Juga :  Berpotensi Besar, Kemendag Dorong Optimalisasi Mata Uang Kripto

Selanjutnya, Kemendagri juga meminta penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam hal adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA, serta Bendahara Pengeluaran dalam hal terdapat pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA.

“Kemendagri mendorong Kepala SKPD segera menetapkan Pejabat SKPD pelaksana APBD TA 2022,” ucap Agus seraya menambahkan pejabat tersebut meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), PPK Unit SKPD, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dia juga menjelaskan PA bisa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, tetapi tidak diperkenankan untuk menyerahkan seluruhnya. “Namun proses pelimpahan sebagian kewenangan tersebut harus memperhatikan dua aspek.

Yaitu pertimbangan besaran anggaran kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan rentang kendali,” jelasnya. “Kedua, pada prosesnya pelimpahan kewenangan juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit perangkat daerah yang dipimpin KPA,” pungkas Agus. (***/CP)

Latest news

Tirta Kahuripan Permudah Layanan Pelanggan Lewat ‘Si Cantik’

BOGOR -- Masyarakat pelanggan air bersih kini tak perlu lagi harus datang ke kantor Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk mencari tahu...

BTN Serahkan Bantuan CSR ke HKBP dan UKM Danau Toba

MEDAN -- PT Bank Tabungan Negara atau Bank BTN, Minggu (5/12/2021) lalu, menyalurkan Dana Umat Bappekris Bank BTN ke Dana Pensiun HKBP dan Pembinaan...
Baca Juga :  BTN melalui perantara KPKNL mengadakan LeLang

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Erick Thohir Sapu Bersih Jual Beli Jabatan Direksi BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, membongkar adanya praktek jual-beli jabatan Dewan Direksi dan Komisaris di perusahaan pelat merah di masa...

BTN melalui perantara KPKNL mengadakan LeLang

MEDAN -- Kabar gembira dari bank BTN Cabang Medan bagi anda yang belum memiliki rumah atau ingin berinvestasi properti, khususnya rumah. Kini impian anda...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here