Sabtu, 25 September 2021

Setelah Dicopot Karena Dugaan Suap, Pejabat Ditjen Pajak Dicegah Keluar Negeri

JAKARTA – Tak lama setelah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KPK kembali mempublikasikan pihaknya telah meminta kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah dua pejabat Ditjen Pajak dan empat orang swasta pergi ke luar negeri.

Salah satu yang dilarang meninggalkan tanah air ialah eks Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji. “KPK telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (4/3/2021).

Ali mengatakan bahwa pencegahan itu dilakukan dalam memperlancar penanganan kasus pajak yang sudah masuk tahap penyidikan. “Agar apabila dibutuhkan kehadirannya untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri atau mudah dikondisikan,” katanya.

Sebelumnya, Alexander Marwata menyebutkan KPK bersama dengan Kemenkeu sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus suap pajak. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pegawai yang diduga menerima suap telah dibebastugaskan dari jabatannya dan mengajukan pengundurkan diri.

Baca Juga :  Sukses Habisi Praktik Sogok dalam Pengesahan APBD, Ganjar Apresiasi Bantuan KPK

Sementara itu, Bagian Humas Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ditjen Pajak Kemenkeu dan empat orang lainnya dari kalangan swasta.

“Permintaan cekal Ini atas permintaan penyidik KPK terkait proses hukum yang sedang berjalan,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Arya Pradhana Anggakara, dalam keterangan persnya.

Dikatakannya, dua ASN tersebut berinisial APA dan DR serta empat orang lainnya, yaitu RAR, AIM, VL dan AS dicegah karena dugaan kasus korupsi. Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan terhitung 8 Februari hingga 5 Agustus 2021.

“Pencegahan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Pria Wibawa pada 8 Februari 2021,” pungkas Arya. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Elite PDIP Ancam Berikan Sanksi, Relawan Ganjar Mengecam

BENGKULU -- Merebaknya kabar di media massa tentang DPP PDI Perjuangan akan memberikan sanksi kepada salah satu kader terbaiknya, Ganjar Pranowo, terkait isu sebagai...

Diduga Terima Suap Rp 250 Juta, KPK Jadikan Bupati Kolaka Timur Tersangka

JAKARTA - Terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari (22/9/2021), Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan anak...
Baca Juga :  Orang Kuat di Jakarta Terseret Pusaran Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Telegram Kapolri Sebagai Bukti Komitmen Polri Semakin Humanis

JAKARTA -- Kebebasan berpendapat menyampaikan aspirasi merupakan hak dari semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan aspirasinya dengan bebas tanpa adanya batasan kecuali menyebarkan...

Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa siang (21/9/2021), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) terkait...

Anak Buah Ketangkap Polisi Lalu Bernyanyi, Bandar Kecil Akhirnya Terciduk

SIMALUNGUN -- Pengakuan atau nyanyian pemuda pengangguran pecandu sabu, Adi Sahputra alias Adi (27), akhirnya menyeret sang bandar sabu, Saf alias Memet (30), warga...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here