Kamis, 17 Juni 2021

Setelah Dicopot Karena Dugaan Suap, Pejabat Ditjen Pajak Dicegah Keluar Negeri

JAKARTA – Tak lama setelah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KPK kembali mempublikasikan pihaknya telah meminta kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah dua pejabat Ditjen Pajak dan empat orang swasta pergi ke luar negeri.

Salah satu yang dilarang meninggalkan tanah air ialah eks Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji. “KPK telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (4/3/2021).

Ali mengatakan bahwa pencegahan itu dilakukan dalam memperlancar penanganan kasus pajak yang sudah masuk tahap penyidikan. “Agar apabila dibutuhkan kehadirannya untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri atau mudah dikondisikan,” katanya.

Sebelumnya, Alexander Marwata menyebutkan KPK bersama dengan Kemenkeu sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus suap pajak. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pegawai yang diduga menerima suap telah dibebastugaskan dari jabatannya dan mengajukan pengundurkan diri.

Baca Juga :  Rumah Sakit Pungut Biaya Pasien Covid Akan Ditindak

Sementara itu, Bagian Humas Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ditjen Pajak Kemenkeu dan empat orang lainnya dari kalangan swasta.

“Permintaan cekal Ini atas permintaan penyidik KPK terkait proses hukum yang sedang berjalan,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Arya Pradhana Anggakara, dalam keterangan persnya.

Dikatakannya, dua ASN tersebut berinisial APA dan DR serta empat orang lainnya, yaitu RAR, AIM, VL dan AS dicegah karena dugaan kasus korupsi. Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan terhitung 8 Februari hingga 5 Agustus 2021.

“Pencegahan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Pria Wibawa pada 8 Februari 2021,” pungkas Arya. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Ada Apa PDIP dengan Ganjar Pranowo? Capres Tertinggi Popularitasnya Malah Diabaikan

JAKARTA -- Popularitas kader PDI Perjuangan yang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, melesat tinggi dari hasil survei berbagai lembaga konsultan dan survei politik...
Baca Juga :  Rumah Sakit Pungut Biaya Pasien Covid Akan Ditindak

Kinerja Jaksa Agung Mentereng, 11 Pejabat Kejaksaan yang Nakal Langsung Dicopot

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin kian mentereng. Kinerjanya memberantas korupsi semakin...

Inggris Bersama Belanda dan Austria Petik Kemenangan Tipis di Penyisihan Euro 2020

LONDON -- Laga babak penyisihan grup Euro 2020 tadi malam, Minggu hingga Senin (14/6/2021) dini hari WIB, menyajikan tiga pertandingan. Di stadion Wembley, timnas Inggris...

Diciduk Polisi Narkoba, Anji Tersandung Kasus Kepemilikan Ganja

Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat memastikan musisi sekaligus penyanyi papan atas, AN, yang ditangkap polisi bawa ganja adalah Anji atau Erdian Aji Prihartanto. Anji...
- Advertisement -

Related news

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here