Rabu, 26 Januari 2022

Setelah Satu Tahun FPI Dibubarkan, Mahfud Sebut Masyarakat Senang

JAKARTA — Mayoritas masyarakat ternyata merasa senang pemerintah bisa membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). Kini, tepat satu tahun Pemerintah telah membubarkan organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab itu, persisnya pada 30 Desember 2020.

Sejak saat itu, masyarakat luas dinilai senang FPI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. “Sesudah itu kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan, maka politik stabil,” kata Menko Polhukam Prof Mahfud MD dalam keterangan persnya, Minggu (26/12/2021).

Menurut Mahfud, pemerintah secara tegas ingin mengakhiri kelompok-kelompok yang kerap kali membuat onar di daerah. Terlebih FPI enggan menyesuaikan aturan baru seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga tidak heran FPI dibubarkan.

“Kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada,” ucap mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur menjabat itu.

Baca Juga :  Terkait Suap Penyidik KPK, Nasib Wakil Ketua DPR RI Ditentukan MKD Setelah Lebaran

Sebagai informasi, pemerintah secara resmi menyatakan organisasi massa FPI adalah organisasi terlarang. FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai organisasi masyarakat (ormas). Hal ini karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas tersebut sudah habis dan tidak diperpanjang.

FPI dibubarkan setelah Habib Rizieq Shihab pulang dari Arab Saudi pada 10 November 2020. Kepulangannya pun membuat kontroversi karena membuat kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Rizieq kemudian ditetapkan sebagai tersangka kerumunan massa, akibat menggelar pesta acara pernikahan putrinya dan maulid nabi. Dia pun kemudian ditahan oleh polisi dan kemudian menjalani proses persidangan yang hasilnya Hakim menghukum Rizieq 4 tahun penjara.

Selanjutnya, pada Rabu 30 Desember 2021, Pemerintah resmi menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang. Pemerintah pun meminta kepada aparat kepolisian untuk mencegah jika nantinya ada aktivitas ormas ataupun organisasi yang mengatasnamakan FPI. (***/Ded)

Latest news

Pemerintah Putuskan Moratorium Usulan Jabatan Fungsional

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa jabatan fungsional akan dihentikan sementara alias dimoratorium. Ini...

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...
Baca Juga :  Pemuda Muhammadiyah Harus Ikut Dalam Menentukan Masa Depan Bangsa

Desak Pecat Jaksa Berbahasa Sunda, Anggota DPR Dikritik Habis-Habisan

JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengkritisi pernyataan koleganya sesama politisi PDI Perjuangan, Arteria...

Presiden Murka Kerugian Negara 800 M, Kasus Satelit Kemenhan Harus Dituntaskan

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar kasus dugaan pelanggaran hukum satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) semasa Jendral Purn TNI Ryamizard Ryacudu menjabat Menteri Pertahanan....

PDI Perjuangan Minta Mendagri Tunjuk Penjabat Kepala Daerah Non Partisan

JAKARTA – Menjawab anggapan atau tudingan miring dari sejumlah kalangan, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh berasal...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here