Kamis, 2 Desember 2021

Setelah Singkirkan Keluarga Cendana, Pemerintah Bentuk Tim Transisi Taman Mini

JAKARTA – Usai mengambil alih manajemen sekaligus pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang dimiliki keluarga Presiden Republik Indonesia kedua almarhum Soeharto, pemerintah bertindak cepat dengan membentuk tim transisi manajemen.

Tim transisi tersebut diberikan waktu selama tiga bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait pengelolaan TMII yang selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dan dikelola oleh keluarga besar Cendana (kediaman alm.Soeharto, Red).

“Pembentukan tim tersebut sudah dilakukan, jadi sekarang langsung kerja,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral Purn TNI Moeldoko dalam keterangan persnya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Ia mengungkapkan, tim transisi terdiri dari pengarah yang terdiri dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Watik Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, KSP Moeldoko, dan Sekretaris Kemensetneg yang menjabat Ketua Tim Transisi.

“Selain itu, juga ada tim asistensi, ada yang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dirjen Kekayaan Negara, Kementrian Pariwisata dan Kementerian BUMN, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya,” katanya.

Sebagai informasi, Mensesneg Pratikno telah mengeluarkan Keputusan Mensesneg (Kepmensesneg) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Transisi Pengelolaan dan Serah Terima TMII.

Baca Juga :  PPP Benar-Benar Bersatu, Semakin Optimis Merebut Kejayaan di Pemilu 2024

Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Mensesneg. Masa kerja tim terhitung sejak Kepmen ini ditetapkan sampai dengan 30 September 2021.

Berikut susunan tim transisi pengelolaan TMII:

1. Pengarah

a. Menteri Sekretaris Negara

b. Sekretaris Kabinet

c. Kepala Staf Kepresidenan

2. Ketua

a. Sekretaris Kemensetneg

3. Anggota:

a. Sekretaris Militer Presiden, Kemensetneg

b. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kemensetneg

c Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur, Kemensetneg

d. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, Kemensetneg

e. Staf Ahli Bidang Hukum, Kemensetneg

f. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemensetneg

g. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kemensetneg

h. Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Kemensetneg

i. Inspektur, Kemensetneg

j. Direktur Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu

k. Asisten Deputi Bidang Kawasan, Logistik dan Pariwisata, Kementerian BUMN

4. Sekretaris

a. Kepala Biro Umum, Kemensetneg

Tim Asistensi:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu

3. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

4. Kapolda Metro Jaya

5. Pangdam Jaya

6. Chandra Marta Hamzah

(***/CP)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  PPP Benar-Benar Bersatu, Semakin Optimis Merebut Kejayaan di Pemilu 2024

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here