Rabu, 17 Agustus 2022

Mantan Bupati Naik Level Jadi Kepala LKPP

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi periode 2010-2020, Abdullah Azwar Anas, resmi menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setelah dilantik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di Kantor Bappenas-Jakarta, Kamis (13/1/2022).

LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri PPN/Bappenas.

Diketahui, Anas merupakan putra daerah Banyuwangi. Selama menjabat sebagai bupati, Anas berhasil mengubah wajah Banyuwangi dengan berbagai inovasi. Di tangan Anas, Banyuwangi menjadi daerah yang penuh prestasi.

Di antaranya terpilih sebagai daerah terinovatif, kabupaten pertama yang memiliki SAKIP dengan nilai A, juara UNWTO di bidang pariwisata dan berbagai prestasi lainnya.

Anas juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit, pendapatan perkapita masyarakat Banyuwangi meningkat tajam, dan lainnya.

Baca Juga :  PPKM Kembali Berlanjut Dengan Berbagai Kelonggaran di Daerah Dengan Level 3 dan 2

Dengan dilantiknya Anas sebagai Kepala LKPP, merupakan yang pertama kalinya jabatan Kepala LKPP dijabat oleh sosok non PNS/ASN. Baru kali ini LKPP melakukan seleksi calon kepala LKPP memberikan kesempatan bagi calon Non PNS/ASN untuk ikut sebagai calon kepala LKPP.

Selain Anas, ada dua calon lainnya, yakni Sarah Sadiqa dan Setya Budi Arijanta, keduanya berasal dari internal LKPP. Akhirnya melalui serangkaian seleksi, Anas memiliki nilai tertinggi dan terpilih sebagai Kepala LKPP.

Sebagaimana diketahui, Kepala LKPP kosong sejak 8 September 2021 lalu, karena Kepala LKPP periode 2019-2021 Roni Dwi Susanto menjadi Widyaiswara Utama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. (***/Cok)

Latest news

Prabowo – Muhaimin Jajaki Duet di Pilpres 2024

JAKARTA -- Usai hiruk-pikuk Rakernas Partai Nasdem 2022 yang mengusulkan tiga nama Calon Presiden, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung merespon hal tersebut dengan...

Ketum PAN Jabat Menteri Perdagangan, Eks Panglima TNI Jadi Menteri ATR

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan reshuffle dengan melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI...
Baca Juga :  Industri Media Kesulitan Akibat Pandemi Covid, Presiden Berikan Insentif Khusus Pajak

Dari 435, Cuma 123 Pemda yang Kembangkan E-Katalog Lokal

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merilis data terbaru tentang komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) terkait e-katalog lokal. Berdasarkan catatan LKPP, 123 Pemda...

Wali Kota se-Indonesia Tak Bisa Hapus Tenaga Honorer di 2023

BOGOR -- Larangan mempekerjakan tenaga honorer bagi instansi pemerintah (khususnya di daerah) mulai 2023 nanti, dipastikan bakal berdampak serius bagi pemerintah daerah. Untuk itu,...

Prabowo Ungkap Pandangan soal Tantangan dan Kebijaksanaan

JAKARTA -- Berbicara dalam forum diskusi internasional bertajuk "Mengelola Persaingan Geopolitik di Kawasan Multipolar" di Singapura, baru-baru ini, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan,...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here