Sabtu, 25 September 2021

Terlibat Kasus Korupsi Asabri Rp 23 Triliun, Kejaksaan Tahan Dua Pensiunan Jendral

JAKARTA — Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil mengurai alur kronologi kejahatan penggelapan uang milik BUMN PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang nilainya fantastis, sekira Rp 23 triliun lebih. Dalam kasus korupsi skala besar ini, Senin (1/2/2021) sore, Kejagung benar-benar membuktikan tidak kalah berani dari KPK, delapan orang penting ditetapkan sebagai tersangka. 

Kejagung pun bernyali besar, sebab dua orang dari delapan tersangka, adalah pensiunan jendral bintang tiga dan dua, yaitu mantan Dirut PT Asabri, Letjen (Purn) SW dan Mayjen (Purn) ARD. Kedua eks petinggi militer itu diduga berperan penting dalam memuluskan aksi korupsi dana Asabri.

“Ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak dalam keterangan persnya di kantor Kejagung, Jakarta. Selain SW dan ARD, tersangka lainnya ialah BE – mantan Direktur Keuangan Asabri; HS – Direktur Asabri; IWS – Kadiv Investasi PT Asabri; LP – Dirut PT Prima Jaringan; BT dan HH.

Leonard mengungkapkan peran delapan tersangka yang terbongkar setelah gelar perkara. “Mereka terlibat pembelian dan penukaran saham yang semua transaksinya itu semu,” katanya seraya menyebut kasus ini bermula ketika ARD bersepakat dengan BT untuk mengatur dan mengendalikan transaksi, investasi saham, dan reksadana Asabri. 

Aksi jahat itu terjadi dari 2012 sampai 2016. “Transaksi dan investasi saham dan reksadana Asabri dilakukan melalui BT dan pihak yang terafiliasi dengan BT dan LP yang merugikan Asabri dan menguntungkan BT, LP, dan pihak yang terafiliasi dengan BT,” jelasnya.

Tersangka kedua ialah SW – Dirut Asabri periode 2016 – 2020. SW melakukan tindakan melanggar hukum pada 2016 sampai 2019. SW diduga bersepakat dengan HH untuk mengatur dan mengendalikan transaksi, investasi saham, dan reksadana Asabri. “Transaksi dilakukan melalui HH, dan pihak yang berafiliasi dengan HH yang merugikan Asabri dan menguntungkan HH serta pihak terafiliasi dengan HH,” tuturnya.

Baca Juga :  Pastikan Dana Desa Tepat Sasaran, Kemendes PDTT Segera Terapkan Model Pengawasan Dana Desa

Tersangka ketiga, BE yang menjabat Direktur Keuangan Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014. Keempat, HS selaku Direktur Asabri masa jabatan 2013-2014 dan 2015-2019. BE dan HS sebagai penanggung jawab dalam perencanaan pengelolaan investasi dan keuangan serta menyetujui pengaturan dan pengendalian investasi saham dan reksadana Asabri. 

Transaksi itu dilakukan oleh tersangka BT dan HH tanpa melaui analisis fundamental dan analisis teknikal. “Yang merugikan merugikan Asabri dan menguntungkan BT dan HH,” ujar Leonard seraya menambahkan tersangka kelima, IWS selaku Kepala Divisi Investasi Asabri masa jabatan 2012 – 2017. Keenam, LP yang merupakan Dirut PT Prima.

Leonard memaparkan, tersangka pihak swasta LP, BT, dan HH berperan mengatur transaksi saham dan reksadana dalam portofolio milik Asabri. Tindak pidana dilakukan dengan cara memasukkan saham-saham milik LP, BT, dan HH dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi portofolio milik Asabri.

“Dan mengendalikan transaksi serta investasi Asabri yang didasarkan atas kesepakatan dengan Asabri yang menguntungkan LP, BT, dan HH serta merugikan Asabri. Tersangka ketujuh dan delapan juga merupakan terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Yakni, BT dan HH,” tambahnya.

Sementara itu, dari pengamatan di Kejagung, selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, para tersangka yang mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan langsung dibawa petugas masuk ke dalam mobil tahanan. Mereka ditahan oleh penyidik untuk 20 hari ke depan.

Baca Juga :  Kapolsek Percut Seituan Turun Tangan, Preman Pajak Gambir Terciduk

Leonard menyatakan kerugian atas dugaan korupsi PT Asabri ditaksir mencapai lebih dari Rp 23 triliun. Jumlah tersebut merupakan hasil perhitungan secara internal tim penyidik. “Saat ini, kerugian uang negara sedang dihitung oleh pihak BPK. Namun tim penyidik sementara telah menghitung sebesar Rp 23.739.936.916.742,58,” pungkasnya. (CP/Arien)

- Advertisement -

Latest news

Elite PDIP Ancam Berikan Sanksi, Relawan Ganjar Mengecam

BENGKULU -- Merebaknya kabar di media massa tentang DPP PDI Perjuangan akan memberikan sanksi kepada salah satu kader terbaiknya, Ganjar Pranowo, terkait isu sebagai...

Diduga Terima Suap Rp 250 Juta, KPK Jadikan Bupati Kolaka Timur Tersangka

JAKARTA - Terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari (22/9/2021), Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan anak...

Telegram Kapolri Sebagai Bukti Komitmen Polri Semakin Humanis

JAKARTA -- Kebebasan berpendapat menyampaikan aspirasi merupakan hak dari semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan aspirasinya dengan bebas tanpa adanya batasan kecuali menyebarkan...

Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa siang (21/9/2021), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) terkait...

Anak Buah Ketangkap Polisi Lalu Bernyanyi, Bandar Kecil Akhirnya Terciduk

SIMALUNGUN -- Pengakuan atau nyanyian pemuda pengangguran pecandu sabu, Adi Sahputra alias Adi (27), akhirnya menyeret sang bandar sabu, Saf alias Memet (30), warga...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here