Sabtu, 25 September 2021

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dianggap Tak Penting

JAKARTA — Wacana masa jabatan Presiden Republik Indonesia tiga periode atau boleh lebih dari dua periode terus bergulir. Lucunya, wacana ini digulirkan oleh barisan tokoh oposisi dan pengamat yang berpihak pada salah satu kompetitor di Pemilihan Presiden 2019 lalu, bukannya oleh koalisi partai pengusung Joko Widodo.

Politikus senior PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan hingga saat ini tidak ada langkah-langkah politik yang diambil PDI Perjuangan maupun MPR RI untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Sehingga ia menganggap wacana itu tidak penting.

“Sejauh ini kami belum pernah memikirkan apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Demikian juga di MPR, belum pernah membahas isu masa jabatan presiden dan mengubahnya,” ucap dia kepada wartawan, Minggu (14/3/2021).

Baca Juga :  Kapolri Perintahkan Penyidik Kedepankan Rasa Keadilan dalam Tangani Kasus UU ITE

Ditambahkannya, masa jabatan presiden dua periode sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, sudah ideal dan tidak perlu diubah lagi. “Bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi,” kata Basarah.

Saat ini, kata Basarah, yang diperlukan adalah kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional, sehingga visi misi dan program pembangunan tidak berubah setiap adanya pergantian Presiden.

“Atas dasar itu, yang dibutuhkan bangsa kita saat ini adalah perubahan terbatas UUD 1945 untuk memberikan kembali wewenang MPR menetapkan GBHN dan bukan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini,” tegasnya. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Elite PDIP Ancam Berikan Sanksi, Relawan Ganjar Mengecam

BENGKULU -- Merebaknya kabar di media massa tentang DPP PDI Perjuangan akan memberikan sanksi kepada salah satu kader terbaiknya, Ganjar Pranowo, terkait isu sebagai...

Diduga Terima Suap Rp 250 Juta, KPK Jadikan Bupati Kolaka Timur Tersangka

JAKARTA - Terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari (22/9/2021), Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan anak...
Baca Juga :  Polsek Medan Area Ringkus Pria Pemilik Senjata Api Rakitan

Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa siang (21/9/2021), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) terkait...

Ketua DPR Redam Spekulasi Soal Panglima TNI, Pilihan Presiden Pasti yang Terbaik

JAKARTA -- Beberapa pekan terakhir ini beredar berbagai spekulasi dan analisa politik soal figur atau perwira tinggi bintang empat pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto...

Dilarang Anggarkan Pengadaan Pakaian, Sekretaris Dewan Nekat Lawan Ketua DPRD Jambi

JAMBI -- Kegaduhan politik terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Hal itu menyusul perseteruan antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Jambi Emi Nopisah...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here