Kamis, 2 Desember 2021

Warga Perantauan Desak Polri Usut Pesta Ultah Gubernur Jawa Timur di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA – Pesta ulang tahun (ultah) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang videonya sempat viral di media sosial kini berbuntut panjang meskipun pihak Pemprov Jawa Timur (Jatim) sudah membantah adanya pesta ultah besar-besaran.

Beberapa elemen masyarakat Jatim pun melaporkan Gubernur Jatim ke Polda Jatim karena menduga terjadi pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 dalam pesta Ultah yang diakui Pemprov Jatim tidak ada kerumunan massa.

Sikap prihatin juga datang dari warga perantauan asal Jatim yang tergabung dalam SWARA JATI (Silaturahmi Warga Perantau Jawa Timur) yang bernukim di Jakarta. Mereka menyampaikan protes atas pesta ultah Gubernur Jatim ke kantor penghubung Pemprov Jatim di Menteng, Kamis siang (27/5/2021).

Dipimpin oleh Bambang selaku koordinator dan sejumlah pengurus, perwakilan massa SWARA JATI menyampaikan petisi serta plakat penghargaan Duta Taat Prokes sebagai sindiran yang diterima oleh Kepala Kantor Penghubung Daerah Jatim Zainal Fanani.

Terkait kasus ini, SWARA JATI mengutarakan keprihatinannya sehingga mendorong Mabes Polri, khususnya dalam hal ini Polda Jatim, agar serius menuntaskan dugaan pelanggaran Prokes yang dilakukan oleh Gubernur Jatim dan Jajaran Pemprov Jatim.

Baca Juga :  Kasus Suap Lelang Proyek, Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Dikirim ke Penjara

“Perbuatan Gubernur dan jajaran Pemprov Jatim yang menggelar pesta ultah di tengah pandemi Covid-19 ini jelas sangat memalukan dan menyakitkan hati kami para perantau yang terpaksa tidak pulang karena patuh pada larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah,” ujar Bambang.

Warga Jatim di perantauan merasa berat hati tidak bertemu dengan keluarga demi mematuhi larangan mudik tersebut dan untuk mendukung program Presiden Jokowi agar Indonesia segera terbebas dari pandemi Covid-19 ini.

“Namun sebaliknya Ibu Gubernur Jatim telah memberikan tauladan buruk dengan melanggar aturan pemerintah yang melarang ada kegiatan yang mengundang kerumunan massa dan melanggar Prokes,” kata Bambang kepada awak media.

Bambang pun meminta agar petisi ini ditindaklanjuti dan dikirim ke Gubernur dan Pemprov Jatim. “Dan kami juga mendorong agar Polda Jatim serius memproses dugaan pelanggaran Prokes tersebut demi tegaknya keadilan,” tegasnya.

Sementara itu, selaku perwakilan Pemerintah Daerah Jatim di Jakarta, Zainal Fanani menerima petisi tersebut dan berjanji akan menyampaikannya segera kepada Pemda Jatim di Surabaya. (Husni/Ali).

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  Habis Beli Sabu Simpan di Kost, Mau Dipake Keburu Diciduk Polisi

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

Bupati Bogor Janji Permudah Perizinan Setelah Ditegur Gubernur Jabar

BOGOR -- Bupati Bogor, Ade Yasin, berjanji akan mengawal kemudahan berinvestasi di wilayahnya, demi melakukan pemulihan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, dia menginstruksikan...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here