Kabarindo24jam.com | Cibinong — Pemerintah Kabupaten Bogor berencana melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyusul rendahnya realisasi anggaran hingga awal Desember 2025. Hingga 5 Desember, serapan anggaran dinas tersebut baru mencapai 37,43 persen dari total pagu yang tersedia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan evaluasi akan digelar pada pekan depan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan selaras dengan proses administrasi pencairan anggaran. “Minggu depan kita adakan evaluasi kembali,” ujar Ajat di Cibinong, Kamis.
Menurut Ajat, keterlambatan serapan anggaran bukan disebabkan minimnya progres pekerjaan fisik. Sejumlah proyek infrastruktur dinilai telah berjalan cukup baik, namun belum diikuti dengan pengajuan pembayaran oleh pihak terkait. “Kalau progres fisik bagus, cuma keuangan belum karena banyak yang belum pengajuan,” katanya.
Data Laporan Realisasi Anggaran per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dirilis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor mencatat, hingga saat ini DPUPR baru merealisasikan anggaran sebesar Rp334,25 miliar dari total alokasi Rp893,08 miliar pada APBD 2025. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp558,83 miliar yang belum terserap.
Capaian tersebut menempatkan DPUPR sebagai perangkat daerah dengan tingkat serapan terendah dibandingkan SKPD lainnya. Sebaliknya, sejumlah instansi mencatat realisasi anggaran yang jauh lebih tinggi, antara lain BPKAD sebesar 93,82 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87,72 persen, Satuan Polisi Pamong Praja 87,13 persen, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 86,40 persen.
Pemerintah daerah berharap evaluasi yang akan dilakukan dapat mendorong percepatan administrasi keuangan sehingga serapan anggaran DPUPR dapat meningkat hingga akhir tahun anggaran. (Man*/)
