Kabarindo24jam.com | Cibinong -Pelaksanaan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor akhir-akhir ini menuai sorotan dan kritik dari masyarakat luas. Atas hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana, menegaskan pihaknya tidak akan segan menutup operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika terbukti tidak memenuhi standar gizi dalam penyaluran MBG.
Irvan mengaku Komisi I menindaklanjuti laporan masyarakat dan orang tua murid terkait menu MBG yang dinilai tidak layak dan tidak sesuai standar gizi dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur SPPG baru-baru ini. Dari hasil sidak tersebut, Irvan menduga adanya oknum yang memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan pribadi.
“Ini adalah salah satu program Pak Prabowo. Saya tidak ingin program ini justru dicoreng oleh SPPG yang hanya mencari keuntungan pribadi. Terlebih di bulan Ramadan, jangan sampai penyaluran dirapel hingga tiga hari,” Kata Ipeck, sapaan Akrabnya, dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (10/3/2026).
Ia juga mempertanyakan kandungan gizi dari paket MBG yang dibagikan kepada para siswa, yang terdiri dari buah salak, telur, kue, dan keripik tempe. “Ini harus dievaluasi. Jika tidak ada perbaikan, kami tidak akan segan-segan merekomendasikan penutupan operasionalnya,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dapat tercapai.
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, juga menyoroti ketidaksesuaian menu MBG yang disalurkan selama bulan Ramadan. Sebagai koordinator Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Agus berencana mengarahkan Komisi IV untuk ikut membantu melakukan pengawasan terhadap penyaluran program MBG di satuan pendidikan.
“Memang penyaluran MBG ini yang pertama kalinya dilakukan saat bulan puasa. Namun, karena adanya laporan dan keluhan, seharusnya segera dilakukan evaluasi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pengecekan langsung sekaligus membantu komunikasi dengan pihak terkait agar penyaluran MBG dapat dievaluasi dan diperbaiki. “Kami akan melakukan pengecekan dan membantu komunikasi agar penyaluran MBG ini dievaluasi,” tambahnya.
Agus juga meminta pihak terkait lebih terbuka dalam menerima masukan dari masyarakat, agar hak para penerima manfaat program MBG tetap terpenuhi. “Jangan sampai hak anak-anak justru berkurang di bulan Ramadan ini,” imbuh wakil rakyat yang juga kerap berdakwah ini. (Man/*)
