Kabarindo24jam.com | Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2025 lalu telah menyelesaikan tugasnya pada Maret 2026 ini, dan juga telah merampungkan materi rekomendasi untuk perbaikan institusi Polri yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo dalam waktu dekat ini.
“Ada 7 buku dengan 3 dokumen pengantar. Dokumen pengantar tadi ada executive summary, ada ikhtisar ringkasan yang cuma 4 itu, lalu ada pengantarnya kepada Presiden,” kata anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang juga mantan Menko Polhukam di era Presiden Joko Widodo, Prof.Dr Mahfud MD dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (12/3/2026).
Prof Mahfud menjelaskan, terdapat delapan rekomendasi utama yang dituangkan dalam executive summary sebanyak 18 lembar. Dari delapan rekomendasi komisi yang dipimpin Prof Jimly Asshidiqie tersebut, diringkas menjadi empat poin utama.
“Kalau rekomendasi dalam bentuk executive summary ada 8. Kemudian diringkas lagi dalam bentuk pointers menjadi 4. Yang dalam bentuk pointers ya kira-kira tiga lembar. Kemudian yang 8 rekomendasi itu tertuang di dalam executive summary sebanyak 18 lembar,” ungkap Mahfud tanpa merinci isi rekomendasi tersebut.
Selain itu, Tim Reformasi juga menghasilkan tujuh buku tebal. Buku tersebut berisikan komentar dari masyarakat terkait institusi Polri, analisis pemberitaan media, hingga pendapat di ruang persidangan. “Itu ada hasil verbatim dari masyarakat, dan komentar-komentar di media juga itu jadi satu buku sendiri. Kemudian ada analisis media satu buku sendiri. Kemudian ada pendapat di sidang-sidang, satu buku sendiri,” jelas dia.
Hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri secara substansial memuat rekomendasi perbaikan untuk Polri dan apa-apa saja yang sudah atau belum dilakukan. Mahfud menyebut dokumen tersebut nantinya akan diusulkan menjadi informasi publik. “Nanti ada Keppres-nya bahwa itu menjadi dokumen publik. Siapa pun nanti bisa baca pada saatnya, karena tidak ada yang rahasia,” imbuhnya. (Cok/*)
