JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sangat mengapresiasi atas realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mencapai angka Rp 73,98 triliun. Padahal, dana yang dialokasikan pemerintah hanya sebesar Rp 16,25 triliun.
Dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (21/5/2021), Airlangga menyebutkan bahwa dana KUR tersebut disalurkan kepada 422.501 debitur. Dengan jumlah debitur sebanyak itu, tentu saja membawa dampak besar pada perekonomian masyarakat.
“Tentu pemerintah mengapresiasi kerja sama BPD dalam mendorong penyaluran kredit sehingga mencapai 422.501 debitur, leverage-nya cukup tinggi sehingga bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di daerah,” papar Airlangga.
Adapun program penempatan dana pemerintah di perbankan, lanjutnya, merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada UMKM juga untuk korporasi. Tercatat hingga 23 April 2021, realisasi penempatan dana telah mencapai Rp 29,25 triliun.
Perbankan harus menyalurkan dana tiga kali lipat lebih banyak, sehingga realisasinya kini mencapai Rp 373,09 triliun. Airlangga menyebut, penempatan dana di perbankan sangat strategis mendukung UMKM kembali pulih karena mendapat akses modal.
“Penempatan dana terutama di BPD sangat strategis untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah dan pembangunan daerah dibantu dengan optimalisasi potensi daerah masing-masing,” paparnya.
Airlangga menambahkan, penyaluran KUR telah terealisasi Rp 3,18 triliun atau 24,31 persen dari plafon yang ditetapkan sebesar Rp 13,36 triliun pada tahun 2021. Ketua Umum Partai Golkar ini pun berharap, BPD terus selalu aktif menyalurkan KUR hingga restrukturisasi kredit.
“Saya berharap kepada seluruh BPD untuk terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha di daerah, berupa pinjaman modal usaha, modal kerja, investasi, dan restrukturisasi untuk memulihkan aktifitas usahanya,” pungkasnya. (***/CP)
