JAKARTA — Berbagai elemen atau kelompok masyarakat hari ini (Senin, 13/9/2021) kembali akan turun ke jalan sebagai aksi lanjutan menolak digelarnya sirkuit balap listrik Formula E di kawasan Monas, Jakarta pada 2022 mendatang, yang memakan biaya triliunan Rupiah.
Aksi unjuk sikap gabungan kelonpok masyarakat bertajuk ‘Jakarta Bergerak’ itu juga merupakan bentuk keprihatinan mendalam serta protes keras atas sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang tidak mengindahkan penderitaan rakyat di masa pandemi Covid 19 dengan tetap menggelar Formula E.
Juru bicara Jakarta Bergerak Sisca Rumondor, menyebutkan massa aksi tolak Formula E akan menyuarakan aspirasinya di depan kantor Gubernur dan gedung DPRD DKI Jakarta di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari penyebaran virus Covid.
“Kami akan turun ke jalan sebagai upaya terakhir menggagalkan event Formula E yang menelan uang rakyat Jakarta senilai triliunan Rupiah sekaligus mengecam sikap Gubernur dan DPRD DKI yang mengabaikan kesulitan warga yang lebih butuh makanan di masa pandemi Covid,” kata Sisca dalam perbincangan melalui telepon, Senin pagi (13/9).
Aksi Jakarta Bergerak ini, lanjut Siaga, adalah aspirasi dari sebagian besar warga Jakarta yang kecewa, berduka, marah, sedih, dan terluka atas keputusan Gubernur Anies Baswedan serta tujuh Fraksi di DPRD yang menyetujui anggarannya.
“Dana triliunan rupiah dipakai hanya untuk event sehari. Ini adalah pemborosan yang tidak berdampak positif untuk masyarakat. Itu uang rakyat, harusnya gunakan untuk kebutuhan rakyat Jakarta yang 500an orang hidup dalam kemiskinan dan juga untuk meringankan beban warga di masa pandemi Covid,” ujarnya.
Sisca menambahkan, bahwa puluhan kelompok masyarakat yang bergabung dalam Jakarta Bergerak melihat Gubernur Anies Baswedan gagal memprioritaskan program kerjanya untuk kesejahteraan dan pemulihan ekonomi rakyat. Anies malah memaksakan gelaran Formula E yang jelas-jelas tidak berdampak pada kesejahteraan warga.
“Dan yang paling menyakitkan hati rakyat, adalah keputusan pengesahan anggarannya oleh 7 Fraksi di DPRD, minus Fraksi PDIP dan PSI yang menggulirkan interpelasi. Mengapa DPRD mendukung balapan yang tidak ada manfaatnya secara ekonomi maupun untuk kesejahteraan warga Jakarta?” tandas Sisca. (COK)
