Kamis, 2 Desember 2021

Berantas Kemiskinan, Ketua PBNU Gugah ASN dan Pengusaha Keluarkan Zakat

JAKARTA — Guna mendukung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga zakat di manapun berada, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta kepada pemerintah agar menginstruksikan kepada seluruh pegawai negeri (ASN) agar mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.

Selain ASN, Kiai Said juga menyebut para pengusaha muslim harus dirangkul dan diarahkan oleh pemerintah mengeluarkan zakat. Langkah ini, lanjutnya, sebagai upaya ikhtiar untuk segera keluar dari kemiskinan, apalagi di saat pandemi Covid 19, tentu sangat penting sekali.

“Percuma kita mengaku mayoritas beragama Islam kalau kemiskinan masih kita lihat di depan mata kita, di tanah air kita,” ujar kiai yang menamatkan studi pendidikan tingginya di Arab Saudi dan kerap memunculkan pernyataan yang menarik perhatian publik itu.

Kiai Said pun mengakui, bahwa banyak di antara orang miskin itu adalah warga NU. Mereka masih terlihat tinggal di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, yang kebanyakan masyarakat warga Nahdliyin.

Baca Juga :  BNPT Tak Bisa Menindak, HTI dan Ormas Sejenis Masih Leluasa Bergerak

Melihat hal itu, Kiai Said menegaskan bahwa tidak boleh kita kenyang sendirian, tidak boleh hanya sekelompok yang kenyang sendirian tapi membiarkan yang lain kelaparan.

“Bukan umat kami, kata Nabi Muhammad, ketika sekelompok kecil yang sejahtera tapi sebagian yang lain mayoritas masih dalam kemiskinan,” tegas Kiai Said dikutip dari laman resmi NU Online, Senin (11/4/2021).

Oleh karena itu, menurutnya, penting ada upaya memobilisasi sedekah, zakat, infak, wakaf, dan hibah di tengah-tengah ekonomi yang sedang terancam seperti ini. Ia mengajak agar hal-hal tersebut dijadikan sebagai upaya membangkitkan ekonomi.

“Mari, kita jadikan zakat, infak, sedekah jariyah, hibah andalan ekonomi kita,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan itu.

“Insyaallah, ekonomi yang sedang sepi dan merosot ini bisa diatasi dengan mudah jika mobilisasi gerakan sedekah, zakat, infak, hibah itu berjalan dengan baik,” pungkasnya. (****)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...
Baca Juga :  Program Penanganan Covid dan PEN Diliputi Banyak Permasalahan, BPK Berikan Rekomendasi

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here