Kabarindo24jam.com | Cibinong – Bupati Bogor Rudy Susmanto menilai keberadaan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bogor sangat penting dan strategis untuk menjadi mitra pembangunan daerah. Karena itu, Bupati Rudy menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik.
Menurutnya, seluruh organisasi kemasyarakatan harus menjadi ruang kolaborasi yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. “Jangan diberikan warna apa pun kecuali warnanya, warna Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Bupati Rudy dalam pernyataan persnya yang dikutip, Rabu (5/8/2026).
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, Bupati Rudy meminta TP PKK membangun sinergi dengan dua organisasi besar lainnya, yakni Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Ikatan Keluarga Istri Anggota (IKIA) DPRD. Ketiga organisasi tersebut diharapkan menjadi penghubung pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung berbagai program prioritas.
Program tersebut antara lain penurunan angka kematian ibu dan bayi, penanganan stunting, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberdayaan ekonomi keluarga, pelayanan kesehatan, hingga pengembangan desa wisata dan kampung budaya.
“Kami meminta Tim Penggerak PKK berkolaborasi terlebih dahulu dengan dua organisasi besar, yaitu DWP dan IKIA,” ujarnya. Adapun DWP merupakan organisasi para istri Aparatur Sipil Negara dan pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor. Sedangkan IKIA adalah wadah berhimpun para istri anggota DPRD.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, Eva Rudy Susmanto, menyatakan bahwa kolaborasi dengan DWP dan IKIA sudah mulai berjalan dan akan terus diperkuat hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Selain itu, lanjut Eva yang juga istri dari Bupati Rudy Susmanto, TP PKK juga tengah menyiapkan situs web resmi sebagai sarana pelaporan kegiatan sekaligus media komunikasi publik – termasuk untuk penandaan stunting dan isu sosial lainnya.
Bupati Rudy pun mendorong agar sinergi lintas organisasi ini segera ditindaklanjuti lewat penyesuaian program bersama perangkat daerah. Ia menargetkan kolaborasi tersebut dapat berjalan optimal mulai tahun 2027 agar manfaat pembangunan makin meluas. “Kami minta proses itu bisa segera berjalan di awal tahun 2027,” imbuhnya. (Cok/*)
