Minggu, 17 Oktober 2021

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Para Kades Akan Dapat Edukasi Hukum dan Pendampingan

JAKARTA — Guna menghindari tindak pidana korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melakukan pendampingan dan edukasi hukum kepada Kepala Desa (Kades).

Pernyataan ini disampaikan Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo saat bertemu sambil berdiskusi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).

“Nanti ada edukasi oleh aparat Polri kepada para Kades berkaitan dengan kegunaan dana desa dan kalau ada penyimpangan dipastikan ada sanksi hukumnya,” kata Jendral Listyo Sigit dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (26/5/2021)

Menurut Kapolri, pendampingan dan edukasi terkait penggunaan dana desa tersebut dilakukan oleh kepolisian guna memastikan implementasi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa.

Ditegaskannya, pendampingan ini dilalukan supaya masyarakat punya usaha yang benar dan masyarakat terlindungi. “Perlu sosialisasi kepada para kades melalui Vccon, silahkan dimanfaatkan dan kami akan mendampingi,” ujarnya..

Selain penggunaannya sesuai dengan tujuan, mantan Kepala Bareskrim itu juga menyebut, adanya pendampingan tersebut untuk meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan dana yang selama ini kerap terjadi.

Baca Juga :  Simpan Sabu di Chasing HP, Pecandu Narkoba Dibekuk Polisi

Kapolri juga menyatakan, seluruh pihak terkait juga bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) dalam mengawal penggunaan dana desa. Di mana, aplikasi itu merupakan pemantapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan apresiasinya kepada TNI dan Polri yang selama ini sudah terlibat aktif dan membantu pihaknya dalam menjalankan program pemerintah kepada masyarakat.

“Penyaluran BLT jadi percaya diri dan tidak khawatir dengan adanya pendampingan oleh Polri dan TNI,” kata Abdul Halim seraya meminta dukungan pendampingan dan pengawasan dana desa tahun 2022 di 74.841 desa.

Tak hanya itu, Abdul Halim menyatakan ada desa yang memiliki potensi wisata juga memerlukan pendampingan dan pengawasan oleh Polri. “Mohon dukungan pendampingan dan pengawasan tahun 2022, dana desa untuk penggunaan dana desa,” pungkas Abdul Halim. (***/Husni)

- Advertisement -

Latest news

GANN Bengkulu Utara gelar Sosialisasi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

BENGKULU UTARA -- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Bahaya Narkoba di Lapas...
Baca Juga :  Majukan Ekonomi Biak Numfor, Menko Marves Segera Bangun Kargo Bandara dan Pelabuhan

Akhirnya, Pemerintah Desa Cicadas Memulai Pekerjaan Program Samisade

GUNUNG PUTRI -- Pemerintah Desa (Pemdes) Cicadas-Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, melakukan launching program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) bertempat di aula Kantor Desa,...

BNN Gelar Pelatihan Wira Usaha di Kawasan Rawan Narkoba Provinsi Yogyakarta

YOGYAKARTA -- Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, baru-baru ini melaksanakan Program Pemberdayaan Alternatif pengembangan Wirausaha (Life Skill) yang menyasar...

Realisasikan Program Bupati Bogor, Pemdes Hambalang Bangun Stadion Mini

CITEREUP -- Pemerintah Desa (Pemdes) Hambalang-Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, telah menyelesaikan pembangunan stadion mini yang terletak di dekat kantor desa. Stadion mini tersebut merupakan...

NU Bengkulu Utara Memperingati Maulid Nabi Pertama kali Setelah Pandemi Covid

BENGKULU UTARA -- PCNU (Pengurus Cabang Nadhatul Ulama) Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, bersama Pengurus Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan acara peringatan Maulid...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here