Rabu, 26 Januari 2022

Dapat SK Menkumham, APDESI Segerakan Penyusunan Pengurus dan Pembenahan

JAKARTA — Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) hasil Musyawarah Nasional di Jakarta pada tanggal 18-20 Agustus telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Surat Keputusan perubahan Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021.

APDESI di bawah kepemimpinan Ketua Umum, Arifin Abdul Majid, kini berfokus pada program pembenahan yang dimulai dengan penyusunan pengurus tingkat nasional. Arifin sendiri, terpilih menjadi ketua umum APDESI periode 2021-2026 mengantikan Suhardi Buyung pada Munas yang baru lalu.

“Alhamdulillah kami telah menyelesaikan administrasi perubahan organisasi dan beberapa minggu lalu mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sebagai Ketua Umum, Sdr. Muksalmina dari Aceh sebagai Sekretaris Jenderal dan H. Tasman dari Sulawesi Tenggara sebagai Bendahara Umum,” jelas Arifin di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Menurut Arifin, sebuah organisasi yang berbadan hukum harus mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

APDESI yang ia gagas sejak tahun 2001 dan menemui banyak problem sehingga akhirnya pada dua periode ini secara hukum legalitasnya baru diakui oleh pemerintah. “Tapi saat Suhardi Buyung menjabat, APDESI sudah dapat legalitas SK Kemenkumham Nomor AHU.0072972-AH.01.07 Tahun 2016 dan kini kepengurusan baru APDESI mendapatkan SK,” katanya.

Baca Juga :  Mabes Polri Diterobos Terduga Teroris, Sempat Tembak Pos Jaga Sebelum Ditembak Mati Polisi

Dia menambahkan, bahwa DPP APDESI akan memfokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa, selain penataan dan peningkatan managemen Organisasi secara internal, penguatan kapasitas Anggota serta Advokasi Hukum kepada pemerintah desa yang menghadapi kendala dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

“Kami mengajak semua komponen kelembagaan, Ormas, Media dan Pemerhati Desa untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendorong percepatan lahirnya desa-desa mandiri menjadi lebih banyak lagi dan menyebar seluruh indonesia, khususnya diluar pulau Jawa,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal APDESI, Muksalmina, mengatakan bahwa, belakangan ini ada organisasi yang mengatasnamakan APDESI namun mereka tak punya legalitas. “Kami tidak masalah dengan banyaknya organisasi desa, namun jika penamaannya sama dengan oraganisasi kami, itu yang disayangkan” tuturnya.

Muksalmina menghimbau kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemerintahan lainnya agar dapat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyamaratakan sebuah organisasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. (***/CP)

Latest news

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...
Baca Juga :  Babinkamtibmas dan Babinsa se-Indonesia Siap Distribusikan Paket Bansos Covid

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...

Instansi Pemerintahan Sebentar Lagi Bebas Pegawai Honorer, Tinggal PNS dan PPPK

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, kedepan cuma ada dua status pegawai di instansi pemerintahan, yakni pegawai...

Mantan Bupati Naik Level Jadi Kepala LKPP

BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi periode 2010-2020, Abdullah Azwar Anas, resmi menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setelah dilantik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala...

Kritik Rencana Formula E, Giring PSI Kuatir Indonesia Dipermalukan

YOGYAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha terus memberikan sorotan kritis terhadap rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022 yang...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here