Kabarindo24jam.com | JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, dan surat tersebut telah diterima oleh Jaksa Agung.
Informasi mengenai pengunduran diri itu muncul di tengah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum dan menyeret nama pejabat tersebut.
Sejumlah sumber yang mengikuti perkembangan perkara menyebutkan proses administrasi pengunduran diri telah berjalan. Namun, hingga Sabtu (11/7), Kejaksaan Agung belum menyampaikan secara rinci keputusan administratif lanjutan, termasuk penunjukan pejabat definitif yang akan mengisi posisi Jampidsus apabila proses tersebut telah berkekuatan hukum secara administrasi.
Di sisi lain, penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan perkara tersebut masih berlangsung. Sebelumnya, tim penyidik kepolisian telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan perkara, serta menyita berbagai barang yang akan menjadi bagian dari proses pembuktian.
Penyidik juga terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna melengkapi alat bukti.
Dengan demikian, pengunduran diri dari jabatan tidak serta-merta berarti seseorang menjadi tersangka ataupun dinyatakan bersalah. Status hukum merupakan kewenangan penyidik yang harus didasarkan pada hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, gelar perkara, serta prosedur hukum yang berlaku.
Apabila dalam perkembangan penyidikan penyidik menilai telah terpenuhi syarat formil dan materiil penetapan tersangka, maka status hukum dapat berubah melalui pengumuman resmi dari institusi yang menangani perkara.
Sebaliknya, apabila alat bukti dinilai belum mencukupi, proses penyidikan dapat terus berlanjut tanpa penetapan tersangka hingga ditemukan bukti tambahan.
Perkembangan perkara ini mendapat perhatian publik karena menyangkut salah satu pejabat tinggi di lingkungan penegak hukum.
Sejumlah pihak juga menilai transparansi proses hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
(Ls/*)
