Senin, 21 Juli 2025
Beranda blog Halaman 266

Perguruan Tinggi Punya Peran Penting Dalam Menjawab Permasalahan Bangsa

Penulis
redaksi
-
0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran penting dan strategis dalam menjawab permasalahan bangsa, selain juga meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi era globalisasi.

“Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, telah memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas lembaga, mahasiswa, dosen, dan lulusan melalui program-program link and match yang mendorong kerja sama dan kolaborasi antara perguruan dengan dunia usaha juga industri,” tutur Mendikbud.

Nadiem yang dikenal dengan beberapa kebijakan kontroversialnya pun berharap pendidikan tinggi di tanah air dapat menghasilkan SDM yang intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh.

“Karenanya, perguruan tinggi memikul tanggung jawab besar untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan baik dan mengedepankan keunggulan SDM,” ujar Nadiem dalam sambutannya saat melantik tiga pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah pembinaan Kemendikbud, Senin (22/3/2021).

Dua Rektor PTN dan satu direktur yang dilantik ialah Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn.,M.Sn. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar; Prof. Dr. drs. Adri Patton, M.Si. sebagai Rektor Universitas Borneo Tarakan; dan Dr. Ir. Darmawan, MP sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.

Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Mendikbud berpesan untuk menjaga integritas dan menjalankan serta menjamin fungsi unit kerja masing-masing. “Lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung, hanya akan tumbuh melalui gotong-royong dan kerja sama yang baik antara pimpinan dan jajarannya,” imbuh Nadiem.

Selain melantik tiga pimpinan perguruan tinggi, Mendikbud juga melantik 39 pejabat lain yang terdiri dari 1 pengawas, 1 pejabat fungsional utama, dan 37 pejabat fungsional madya, muda, serta pertama. (*/Nurali)

Wapres Ingin MES Menjadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Syariah di Tanah Air

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, KH. Maruf Amin, mengharapkan keberadaan Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bisa menjadi organisasi masyarakat yang diharapkan dapat konsisten menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah di tanah air.

Selain itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga berharap MES dapat menjadi motor penggerak dalam upaya meneguhkan komitmen masyarakat di dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang unggul dan berkelanjutan.

“Secara khusus, saya ingin meminta agar MES dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan usaha, termasuk usaha mikro dan kecil yang dapat didorong untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat,” kata Wapres saat melantik Pengurus Pusat MES periode 2021-2023 di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Menurut Wapres Ma’ruf, MES memiliki empat arah kebijakan program yakni pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri, pengembangan industri keuangan syariah nasional, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha daerah, dan pengembangan ekonomi syariah dari pedesaan.

Dari empat kebijakan tersebut, Maruf ingin keberadaan MES dapat meningkatkan kemitraan antarpengusaha. “Dengan kemitraan ini diharapkan usaha besar dapat memberikan pendampingan dan pembinaan kepada usaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan, membutuhkan juga memperkuat,” ujarnya.

Lebih jauh, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut juga menyambut baik visi, misi dan arah kebijakan MES yang sejalan dengak rencana kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun 2020-2024.

“Mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi dan keuangan syariah tentu tidak dapat dilakukan oleh satu-dua pihak saja, melainkan harus berjamaah melalui ta’awun atau gotong-royong,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir dilantik menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Harian PP MES dan Puan Maharani menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dilantik menjadi Ketua Dewan Pakar,

Selanjutnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi Ketua Dewan Penggerak, dan Presiden Direktur Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Penyantun.

“Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik sebagai pengurus MES periode 2021-2023. Saya yakin dengan komposisi kepengurusan saat ini MES bisa berbuat memajukan ekonomi syariah,” kata Wapres.

Mantan Rais Aam PB Nadhlatul Ulama ini pun mengimbau kepada para pihak terkait dapat mendukung keberlangsungan MES di dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah berjalan optimal.

“Agar implementasinya berjalan optimal, diperlukan dukungan dan sinergi dari semua pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, saya mengimbau kepada segenap pihak-pihak terkait agar turut memberikan dukungan kepada MES,” pungkasnya. (**/CP)

Presiden Jokowi Datang, Bupati Jombang yakin Vaksinasi Anti Covid Sukses

Penulis
redaksi
-
0

JOMBANG – Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Jombang, Senin (22/3/2021), pada acara pemantauan vaksinasi untuk pencegahan covid-19 memberikan keyakinan bagi Bupati Jombang, Hj.Mundjidah Wahab, bahwa pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jombang akan sukses.

“Alhamdulillah pelaksanaan pemberian vaksin yang dihadiri para kyai, tokoh agama, tokoh masyarakat serta dihadiri oleh Bapak Presiden akan memberikan keyakinan bahwa vaksin halal dan aman,” tutur Putri Pahlawan Nasional KH. Wahab Hasbullah ini.

Hj. Mundjidah Wahab juga membantah bahwa kedatangan Presiden adalah disebabkan Jombang masih zona merah. “Oh tidak. Bapak Presiden datang ke Jombang karena sudah diagendakan. Bahkan Jombang sekarang sudah zona kuning. Dan 9 kecamatan di Jombang sudah zona hijau,” tegasnya.

Lebih jauh Bupati Mundjidah mengatakan, pemberian vaksin ini juga diminta untuk dilakukan di pondok – pondok pesantren, oleh karena ustadz dan santrinya begitu banyak. Jadi vaksinasi harus dilakukan segera mungkin.

“Kami juga minta pada Kementerian Kesehatan melalui Bapak Presiden agar segera memberikan vaksinasi kepada para santri dan ustadz di pondok pesantren yang jumlahnya di Jombang sangat banyak,” pungkas Bupati asal Tambak Beras ini. (Amin/Iwan)

Vaksin Astrazeneca Halal, Ulama Minta Masyarakat Tak Ragu Ikut Vaksinasi

Penulis
redaksi
-
0

JOMBANG — Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Gus Hasib Wahab Hasbullah, menegaskan bahwa Vaksin Astrazeneca halalan thoyyiban untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Karena itu, Gus Hasib meminta masyarakat untuk tidak ragu menerima vaksin yang sempat ramai disebut tak halal.

Gus Hasib menyampaikan hal tersebut usai menghadiri acara pemantauan vaksinasi massal bersama Presiden Jokowi Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (22/3/2021). Gus Hasib juga ikut menerima vaksin bersama-sama para ulama dan santri serta ribuan warga Jombang.

“Vaksinasi ini dilihat langsung oleh Bapak Presiden. Dan Vaksinasi ini dinyatakan halal oleh tim ahli. Dan saya juga meyakini bahwa vaksinasi ini halal.” tegasnya seraya menegaskan seandainya pun vaksin astrazeneca ada kandungan babi, maka tetap boleh dipakai karena darurat.

“Sekarang ini kondisi darurat. Apabila memang ada bahan vaksin ini mengandung babi masih tidak masalah. Karena keadaan darurat supaya penyebaran covid-19 semakin dipersempit. ”

Gus Hasib juga menyatakan mendukung keputusan MUI untuk menggunakan vaksin sinovac dan menghimbau pada masyarakat untuk tidak khawatir soal hukum memakai vaksin.

Pengasuh Ponpes Bantul Ulum Tambak Beras Jombang Gus Hasib Wahab Hasbullah

“Pada masyarakat Muslim yakinlah vaksin ini halalan thoyyiban. MUI, pemerintah dan para kyai – kyai sudah mendukung pemakaian vaksin, jadi jangan khawatir,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung pemberian vaksin Astrazeneca bagi ulama dan tokoh agama di Pendopo Kabupaten Jombang. Presiden pun meminta vaksin astrazeneca bisa segera didistribusikan secepatnya di seluruh kabupaten-kota di Jawa Timur.

Dengan didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Presiden Jokowi langsung berinteraksi dengan para tokoh agama dan ulama yang sedang mengantre proses vaksinasi.

Sembari berbincang, Presiden ke 7 Indonesia ini juga memantau secara virtual pelaksanaan vaksinasi yang digelar di 21 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang yang diikuti dua ribu lebih orang.

“Saya titip pesan agar sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi ini bisa disampaikan. Saya ingin vaksinasi secara nasional bisa segera kita selesaikan pada tahun ini,” kata Presiden saat berbincang dengan sejumlah peserta vaksin melalui video daring.

Menurut Presiden, dirinya sudah melakukan pertemuan dengan para kiai sepuh dan MUI Jawa Timur terkait vaksin AstraZeneca. Vaksin sudah bisa digunakan secara luas dan bisa di distribusikan ke pondok-pondok pesantren diseluruh kabupaten/ kota.

“Para kiai sepuh menyampaikan pada saya vaksin AstrazeZeneca bisa digunakan, halal dan thoyib. Besok akan saya dorong lagi agar lebih banyak lagi vaksin yang bisa didistribusikan di Jawa Timur dan masuk ke kabupaten kota yang ada,” ujar Jokowi. (Amin/Iwan)

Kerahkan Pasukan TNI Hadapi Aksi Teroris Harus Persetujuan Presiden-DPR

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar memastikan pelibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diatur dalam Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentunya sangat penting dan memang dibutuhkan, khususnya saat menghadapi kejahatan terorisme berintensitas tinggi.

Boy melanjutkan, dalam Perpres tersebut juga diatur bagaimana pelibatan TNI dalam penindakan terorisme tersebut harus melalui persetujuan secara politik baik dari presiden dan DPR. Namun dalam konteks pencegahan, TNI dapat secara langsung terlibat.

Oleh karena itu, Boy mengungkapkan, bahwa Perpres tersebut kini sedang dalam proses harmonisasi dengan harapan Perpres tersebut nantinya tidak tumpang tindih dengan regulasi yang ada. “Kita sudah melalui proses harmonisasi, termasuk dibahas di Komisi III dan di Polhukam sendiri,” jelas Boy dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR, Senin (22/3/2021).

“Dalam hal kaitan pelibatan dengan TNI utamanya, kita bahas detail. Jadi, mudah-mudahan dengan aturan yang ada, tidak akan tumpang tindih,” kata mantan Kapolda Papua ini seraya menegaskan pelibatan TNI harus melalui persetujuan secara politik dari presiden dan DPR.

“Karena di dalam sana ada spektrum ancaman yang mana porsi kelak nanti TNI akan dilibatkan terutama dalam hadapi kejahatan terorisme berintensitas tinggi atau katakanlah memerlukan keterlibatan TNI secara nyata dan di dalam perpres tersebut diatur adanya persetujuan dari Presiden dan DPR,” ujarnya.

“Misalkan dalam sisi kegiatan-kegiatan pembinaan kepada masyarakat, dalam lingkup tugas teritorial, dalam kegiatan intelijen karena TNI memiliki perangkat intelijen dalam deteksi dini,” tambah Boy yang pernah menjabat Kadiv Humas Polri ini. (**/Husni)

Jafest 2021 Diharapkan Mampu Bangkitkan Gairah Industri Pariwisata di Jabar

Penulis
redaksi
-
0

BANDUNG — Ribuan industri pariwisata di seluruh Jawa Barat (Jabar) tutup dan kolaps terimbas dampak pandemi Covid-19 sepanjang 2020. Juga secara nasional, sektor pariwisata dipastikan paling terpukul akibat pembatasan berbagai aktivitas usaha maupun kegiatan masyarakat selama pandemi.

Akibat kondisi pandemi, tidak sedikit usaha pariwisata di Jabar yang kemudian merumahkan karyawannya karena tidak adanya pemasukan dari usaha yang dijalaninya. Dari lebih 2700 industri pariwisata yang beroperasi, tercatat sebanyak 67.000 tenaga pariwisata dirumahkan atau kehilangan pekerjaannya.

Oleh karenanya, sedikit apapun langkah untuk menggerakan sektor pariwisata, wajib didukung oleh pemerintah dan diharapkan mampu mengembalikan keadaan yang selama ini terpuruk menjadi normal dan kembali bergairah.

Istri Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang juga Ketua Steering Committee (SC) Jabar Culture & Tourism Festival (Jafest) 2021, Atalia Praratya Ridwan Kamil, mengemukakan hal itu pada launching Jabar Culture & Tourism Festival (Jafest) 2021 via Zoom Meeting, baru-baru ini.

Menurut Atalia, daerah Jabar memiliki potensi luar biasa baik pada sektor pawisata, seni, budaya, dan lainnya. Sayangnya, potensi tersebut sempat terhempas akibat pandemi Covid-19. Padahal, pariwisata selama ini menjadi andalan beberapa daerah di Jabar. Seperti Bandung raya, Bogor, Pangandaran, Cianjur, dan lainnya.

“Data yang kami terima, ada 2.768 usaha pariwisata yang terkena efek pandemi pada tahun 2020. Banyak usaha wisata yang tutup dan tidak bisa mendapatkan pendapatan akibat kondisi pandemi. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan,” jelas Atalia.

Karenanya, Atalia mengaku sangat mengapresiasi siapapun pihak yang mengadakan event terkait kepariwisataan. Salah satunya melalui gelaran Festival Kebudayaan & Pariwisata Jawa Barat atau Jabar Culture & Tourism Festival (Jafest) 2021 di empat daerah di Jawa Barat.

Jafest merupakan inisiatif para alumni perguruan tinggi se Jabar dan akan digelar pada 20-24 Maret 2021 di Bandung, Depok, Garut, Cirebon, dan Bogor. “Kita tentu menyambut baik kegiatan positif seperti ini,” kata Atalia.

Sementara itu, Ketua Umum IKA Unpad, Irawati Hermawan mengatakan, salah satu kegiatan Jafest adalah menggerakkan kembali seni tradisonal agar dikenal luas. Di antaranya melalui kegiatan Ulin Piadeueh. Program ini hasil kerja sama penyelenggara dengan TikTok, mengelar Kaulinan Challenge.

Nantinya, kelompok orang dalam kluster keluarga diminta akan mengunduh permainan perepet jengkol, untuk diupload ke TikTok. “Targetnya, 1500 video bisa terkumpul sepanjang penyelenggaraan Jafest. Bila ini tercapai, ini akan menjadi rekor dunia,” jelasnya. (***/Louis)

Pemerintahan Baru Bersatu Lawan Rezim Militer Myanmar Segera Terbentuk

Penulis
redaksi
-
0

YANGON – Sejak rezim militer Myanmar menggulingkan pemerintahan yang sah dan membubarkan parlemen pada 1 Februari 2021 lalu, Komite Perwakilan Parlemen Myanmar (CRPH) yang terdiri dari anggota parlemen hasil pemilihan umum 2020, telah melakukan pembicaraan khusus dengan kelompok etnis bersenjata, partai politik, dan komite protes untuk melahirkan pemerintahan Serikat Federal Myanmar.

Juru Bicara CRPH sekaligus anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Zin Mar Aung mengungkapkan, pembicaraan pembentukan serikat federal Myanmar sejauh ini berjalan lancar. “Kami sudah mencapai sekitar 80 persen,” ungkap Zin Mar seperti dilansir kantor berita Myanmar, Senin (22/3/2021).

“Kami sedang mendiskusikan bagaimana kami dapat bekerja bersama dalam situasi seperti ini. Kami berusaha agar satu suara bisa bersatu demi mengalahkan rezim militer penindas demokrasi,” kata Zin Mar Aung.

CRPH, lanjutnya, terus intens melakukan pembicaraan dengan berbagai kelompok etnis bersenjata baik secara individu maupun kolektif, untuk mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat pembentukan serikat federal.

Di antara mereka yang terlibat dalam pembicaraan tersebut adalah tiga kelompok etnis bersenjata utama di Myanmar, yang sejak awal mendukung rakyat melawan kudeta militer.

Yaitu, Karen National Union (KNU) Kachin Independence Army (KIA) di bawah Kachin State, serta Restoration Council for Shan Stae (RCSS), serta kelompok lain yang menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Nasional.

“Memang masih ada kecurigaan dari masa lalu. Tapi kami terus bekerja sama untuk menghapusnya dan membangun kembali kepercayaan. Dan perlahan kami mulai membangun beberapa kesamaan sekarang,” ujarnya.

Salah satu poin strategis yang perlu segera diselesaikan dalam komunikasi kelompok penentang rezim militer adalah, pembentukan tentara federal baru yang selaras dengan aspirasi negara secara keseluruhan.

“Upaya menuju serikat federal berarti kita harus membentuk tentara federal, yang harus dipandu oleh standar etika dan profesionalisme. Sebab tentara profesional sejati tidak akan pernah bertindak seperti preman,” ucapnya.

Sementara itu, kantor berita Reuters melaporkan, situasi di Myanmar kini benar-benar mengerikan, terjadi intimidasi, penangkapan dan bahkan pembantaian massal oleh pasukan militer yang tak lagi melindungi rakyatnya.

Dari hasil pantauan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), hingga Minggu 21 Maret, sedikitnya 248 orang tewas sejak kudeta militer Myanmar pada 1 Februari lalu. Hampir semua yang tewas adalah korban penembakan dan, dalam banyak kasus, ditembak di kepala.

Perlawanan terhadap rezim militer juga dilakukan para dokter dan petugas kesehatan di Mandalay Myanmar. Minggu (21/3/2021) mereka memulai demonstrasi anti-kudeta dengan aksi pawai damai saat fajar dalam upaya untuk meminimalkan risiko konfrontasi dengan pasukan keamanan.

Pantauan Reuters, Minggu (21/3), ratusan dokter dengan banyak dari mereka dengan jas putih, berbaris di jalan-jalan yang sepi pada hari Minggu, tepat saat langit mulai cerah. “Kegagalan rezim militer, tujuan kami adalah tujuan kami,” teriak mereka sambil berjalan di jalan-jalan besar Myanmar. (***/RTR/MN)

KLB Demokrat Untuk Perbaiki AD/ART 2020 dan Benahi Permasalahan Internal Partai

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jhoni Allen Marbun, menegaskan hasil KLB Deli Serdang adalah sah dan dilaksanakan untuk memperbaiki permasalahan internal partai yang terakumulasi sejak Kepemimpinan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2013 hingga Kongres ke-V Partai Demokrat 2020.

Menurut Jhoni, Kongres V 2020 memang dirancang untuk mewariskan kepemimpinan Demokrat kepada Ketua Umum kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga muncullah Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bermasalah di Kongres 2020.

Atas hal itu, para senior dan pendiri Demokrat menerima aduan dan keluhan permasalahan isi muatan AD/ART Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kemenkumham. Dimana, banyak ditemukan pasal dan ketentuan yang tidak sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

“Pertama, AD/ART Tahun 2020 memberikan kekuasaan absolut kepada Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum dengan mengamputasi hak-hak Anggota dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang. Kedua bahwa AD/ART Tahun 2020 membatasi kewenangan dan menghilangkan fungsi Mahkamah Partai,” ujar Jhoni Allen dalam keterangan persnya, Minggu (21/3/2021).

Permasalahan inilah yang kemudian menjadi landasan hukum perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 hasil KLB 2021 yang disampaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

Dengan pengajuan perubahan itu, Jhoni menyebutkan bahwa AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kemenkumham dapat dibatalkan. Pasalnya, menurut Jhoni, AD/ART tersebut telah bertentangan dengan Undang Undang tentang Partai Politik.

“Keputusan Menkum HAM Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tanggal 18 Mei 2020, Memutuskan: Menetapkan Point Keempat: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

“Keputusan Mencium HAM Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 yang ditetapkan tanggal 27 Juli 2020, Memutuskan: Menetapkan Point Kelima: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Selain itu, pada AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tercantum kewenangan Ketua Majelis Tinggi mengamputasi Kedaulatan Anggota sehingga tidak serta merta Kongres atau KLB dapat dilaksanakan karena masih harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.

“Oleh sebab itu, kewenangan Majelis Tinggi/Ketua Majelis Tinggi mengamputasi Kedaulatan Anggota. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 1,” pungkas anggota DPR RI ini. (***/Cok)

Istri Ketua DPRD Kabupaten Bogor Geluti Hobi Berkuda, Punya Tantangan Tersendiri

Penulis
redaksi
-
0

CIBINONG – Selain telah menjadi gaya hidup, memilih hobi olahraga berkuda atau Polo bagi kalangan perempuan tentunya ada tantangan tersendiri. Namun saat ini, tak sedikit perempuan di tanah air dari berbagai kalangan yang hobi menekuni olahraga berkuda.

Beberapa selebritis cantik di tanah air pun dikenal memiliki hobi olahraga berkuda, diantaranya Nabila Syakib, aktris senior Wulan Guritno, Nagita Slavina dan Anya Geraldine.

Olahraga berkuda juga ditekuni oleh Eva Marthiana, istri dari Rudy Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Dia sudah menggeluti  hobi olahraga berkuda sejak  hampir 3 tahun lalu.

Menurutnya, berkuda itu beda dengan golf, motor, ataupun tenis. “Olahraga  berkuda itu mengendalikan  mahluk hidup jadi tidak sama dengan olahraga yang menggunakan benda mati,” ujar Eva yang ditemui wartawan di Cibinong, baru-baru ini.

Ketua Ikatan Keluarga Istri Anggota Dewan (IKIAD) Kabupaten Bogor yang juga pengusaha ini, selalu menyempatkan diri olahraga pagi dan berkuda di Lapangan Polo Nusantara Club, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (21/3/2021).

Eva menjelaskan, bahwa menunggang kuda itu tidak mudah, karena ada beberapa teknik yang harus dikuasai supaya mampu mengendalikan kuda serta mengatur kecepatannya.

“Harus sering berlatih jika ingin mahir dalam mengendalikan atau menunggang kuda. Selain itu, kadang kadang kuda juga  akan berlaku aneh jika  kondisi kita sedang tidak mood atau sedang ada sesuatu,” ujarnya.

Eva yang setiap minggu latihan berkuda mengatakan,  olahraga berkuda tentu saja punya manfaat untuk  kesehatan fisik, menempa mental dan menguatkan otot.

“Bagi kalangan perempuan, olahraga berkuda cukup punya makna penting karena bisa membakar  kalori  dan  menguatkan otot otot,” tegas wanita paruh baya berparas cantik ini.

Biasanya, tambah Eva, dia melakukan olahraga berkuda bersama anak pertamanya  Dyva Khairinnisa Susmanto, yang sudah mahir dalam  menunggang kuda. “Berkuda sangat bagus bagi anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua,” tuturnya

Olahraga berkuda, sambung Eva, bisa punya manfaat untuk mengasah keseimbangan atau koordinasi tubuh. “Hal terpenting dalam melakukan olahraga berkuda adalah harus memahami karakter  dan emosi kuda yang akan ditunggangi,” tuntas Eva. (***/CP)

Gubernur DKI Bayar Hampir Rp 1 Triliun untuk Balapan Formula yang Belum Digelar

Penulis
redaksi
-
0
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA — Belum lagi hilang keterkejutan publik atas skandal pembelian lahan untuk program rumah DP Rp 0 Pemprov DKI yang ditaksir merugikan negara puluhan miliar Rupiah, publik kembali mendapat kabar kejutan yang tak kalah mencengangkan, yaitu pembayaran hampir Rp 1 triliun untuk rencana pagelaran balapan Formula E di Jakarta.

Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan dana fantastis hampir Rp 1 triliun atau Rp 983,31 miliar pada 2019-2020 untuk menggelar Formula E yang sampai kini belum juga direalisasikan.

“Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada Formula E Operation (FEO) adalah sebesar 53 juta pound Inggris atau setara Rp983,31 miliar,” kata Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo, Minggu (21/3/2021).

Pembayaran total tersebut memiliki rincian fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai 20 juta atau setara Rp 360 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020 fee yang dibayarkan senilai 11 juta pound Inggris atau setara Rp200,31 miliar, sementara, bank garansi yang dibayarkan senilai 22 juta pound Inggris atau setara Rp423 miliar.

Di sisi lain, Gubernur Anies memutuskan untuk menunda penyelenggaraan Formula E musim pertama 2019/2020 pada Juni 2020 buntut dari pandemi COVID-19. Penundaan itu dilakukan melalui Surat Nomor 117/-1.857.73 tanggal 9 Maret 2020 kepada Organizing Committee Jakarta E-Prix.

Atas penundaan itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara telah melakukan renegosiasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi senilai 22 juta pound Inggris atau setara Rp423 miliar. Renegosiasi itu telah disetujui oleh pihak FEO melalui surat tanggal 13 Mei 2020.

“Namun atas fee tahap 1 musim penyelenggaraan 2020/2021 yang telah dibayarkan kepada pihak FEO senilai 11 juta pound Inggris tidak dapat ditarik kembali. Pihak FEO menyatakan fee itu sebagai jaminan keuangan atas potensi kewajiban-kewajiban PT Jakpro sesuai perjanjian sebelumnya,” ucap Aryo.

Dengan adanya kondisi force majeur yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, BPK menilai Pemprov DKI belum optimal melakukan renegosiasi dengan FEO yang dapat mempertegas dan memperjelas keberlanjutan kerja sama dan status pendanaan yang telah disetorkan.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya telah menanggapi hasil audit BPK soal besaran anggaran yang telah digelontorkan untuk rencana penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut. Kata Riza, Pemprov DKI masih tetap ingin menyelenggarakan Formula E.

Rencananya, balap mobil internasional tersebut akan mulai digelar tahun 2022. “Formula E akan tetap dilaksanakan. Kita rencanakan nanti. Insyaallah kalau tidak ada halangan, di tahun 2022,” kata Riza, sapaan populer Wakil Gubernur Ahmad Riza.

Riza pun menjamin bahwa  commitment fee atau uang panjar yang dibayar tiap tahun kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) tidak hangus. Sehingga, DKI masih bisa melanjutkan gelaran Formula E jika telah siap. (***/Louis)

1...265266267...311Halaman 266 dari 311

Connect With Us

Copyright © 2021 kabarindo24jam.com
All Right reserved

HARUS BACA

Suara Pembaca