Sabtu, 19 Juli 2025
Beranda blog Halaman 274

Aspperwi Bogor Harapkan Sentuhan Khusus Pemerintah Daerah pada Usaha Wisata

2

BOGOR — DPW Asosiasi Perjalanan Pariwisata Indonesia (Aspperwi) Bogor Raya mengungkapkan bahwa usaha pariwisata di tanah air, termasuk di Kabupaten Bogor, saat ini sangat terpuruk akibat Pandemi Covid-19.

Aspperwi pun berharap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Bogor memberikan perhatian dan sentuhan khusus guna membangkitkan kembali ekonomi sektor pariwisata.

Selain kepada pemerintah daerah, Aspperwi juga berharap Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), memberikan solusi untuk membangkitkan kembali dunia pariwisata Indonesia dengan membuat kebijakan serta berbagai terobosan yang dapat menggeliatkan usaha pariwisata di tanah air.

“Para pelaku usaha wisata, termasuk kami di Aspperwi, kondisinya sangat terpuruk. Tentu kita membutuhkan sentuhan dari pemerintah, baik dari pusat maupun di daerah. Seperti memberikan keleluasaan dalam operasional usaha wisata,” kata Ketua DPW Aspperwi Bogor Raya, Ayi Atus Kusman, kepada kabarindo24jam, Selasa (2/3/2021).

Keleluasaan atau kelonggaran yang dimaksud, jelas Ayi, ialah kebijakan pemerintah dan aturan terkait waktu operasional usaha wisata yang disertai penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Selain itu, kita berharap Pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memberikan insentif khusus guna merangsang pelaku usaha wisata,” imbuhnya.

Aspperwi sendiri, tambah Ayi, saat ini terus berupaya menjaga semangat dan terus memotivasi para pelaku usaha wisata. Dan Aspperwi juga mendorong pelaku usaha wisata untuk melakukan kreatifitas dan inovasi usaha yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19.

Sementara itu, Aspperwi Bogor Raya, Senin (1/3) kemarin, mengadakan konsolidasi serta silaturrahmi anggota berbarengan dengan syukuran hari lahir ke 1 Aspperwi DPW Bogor Raya di Rumah Makan Bumi Dieng Wonosobo. Acara ini dihadiri oleh Penasihat Assperwi Bogor Raya Ugi Asrianto, Ketua DPW Bogor Raya Ayi dan jajaran pengurus.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Novie, kegiatan bertema “Bersama Aspperwi Kita Bangkitkan Pariwisata Indonesia” ini, bertujuan untuk menguatkan kebersamaan pengurus dan anggota sekaligus membahas strategi serta kiat menjalankan usaha di tengah pandemi Covid. 

“Termasuk kita sosialisasikan penerapan protokol kesehatan di tempat wisata yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kemenparekraf,” ujar Opi seraya menambahkan bahwa Aspperwi terus mendukung upaya pemerintah membangkitkan kembali ekonomi sektor pariwisata.

Sebagai informasi, pelaku usaha wisata yang tergabung di Aspperwi adalah pengusaha dan pengelola Biro Travel, Tempat Penginapan, Toko Oleh-Oleh (makanan, souvenir dan asesoris), Pengusaha Transportasi, Pengusaha Tempat/Obyek Wisata. (Louis)

GOW Kabupaten Bogor Siapkan Program Desa Binaan untuk Kaum Perempuan

0

CIBINONG — Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bogor berencana meluncurkan program ‘desa binaan’ yang tujuannya untuk memberdayakan peran kaum perempuan di tiap-tiap desa. Nantinya di tiap desa binaan kaum perempuan akan berperan dalam upaya melestarikan lingkungan, kesehatan keluarga dan peran serta dalam berbagai pelaksanaan program pemerintah.

GOW yang menaungi 58 organisasi perempuan nantinya akan menurunkan instruktur atau pembimbing ke setiap desa binaan untuk memberikan pelatihan dan pembekalan materi kepada kaum perempuan desa sehingga mereka siap berkarya dan berperan penting menunjang pembangunan dan kemajuan desa maupun kesejahteraan masyarakat.

“Program desa binaan ini sekarang sedang dikaji konsepnya untuk menentukan pola, mekanisme, materi dan sebagainya. Tapi soal waktu pelaksanaannya tentu kita menunggu, sebab saat ini kita masih dalam pandemi Covid-19,” jelas Ketua Umum GOW Kabupaten Bogor Lilis Hayatun Nafsiah kepada kabarindo24jam, Selasa (2/3/2021).

Lilis juga mengemukakan, guna mendukung pelaksanaan ‘desa binaan’ nanti, pihaknya saat ini memulai kegiatan verifikasi organisasi perempuan yang bernaung di bawah GOW. Tujuannya, selain untuk memastikan kelengkapan administrasi organisasi, juga untuk mendorong setiap organisasi melengkapi struktur kepengurusannya.

“Program verifikasi organisasi ini dimulai sejak awal Maret 2021 ini. Dan pengurus GOW melakukan jemput bola mendatangi semua organisasi yang bernaung di bawah GOW. Setelah verifikasi ini beres, kita berlanjut ke program menuju desa binaan,” tutur Lilis yang juga Ketua Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor.

Menurutnya lagi, dengan struktur pengurus dan administrasi organisasi yang lengkap, maka organisasi tersebut sudah siap menjalankan program internal maupun program eksternal bersama GOW. “Kita ingin semua anggota GOW siap kerja dan berbuat nyata, dan tentunya mampu bersinergi dengan pemerintah maupun pihak lain,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa sejak kepengurusan GOW periode 2019 – 2024 resmi dilantik Bupati Bogor Hj.Ade Yasin hingga saat ini, sudah banyak kegiatan yang digelar pihaknya. Mulai dari bakti sosial, pendampingan kegiatan organisasi di bawah GOW ke luar daerah, pelatihan dan sebagainya.

“Terakhir kita adakan kegiatan pelatihan publik speaking terhadap para aktivis dan tokoh perempuan di Desa serta sejumlah kegiatan workshop parenting terhadap para ibu agar mampu memberikan pendidikan anak dimasa Pandemi Covid 19 di akhir 2020 lalu,” jelas Lilis.

Dikatakan lebih lanjut, organisasi perempuan dapat berperan besar untuk kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bogor. Terlebih saat ini, Kabupaten Bogor dipimpin oleh seorang perempuan tangguh, yakni Bupati Hj.Ade Yasin. Maka itu, kaum perempuan harus lebih pro aktif berperan dan berbuat banyak hal.

“Dan saya sangat bersyukur karena perempuan Kabupaten Bogor pada kenyataannya bisa menujukkan kemampuan dan diperhitungkan. Selain Ibu Ade Yasin sebagai pemimpin daerah, ada empat perempuan yang menjadi kepala desa dan beberapa lain menjabat pejabat utama di Pemkab Bogor,” imbuhnya.

Sinergi Membangun

Lilis pun menegaskan, GOW siap bersinergi dengan seluruh instansi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain seperti kalangan pengusaha, pelaku UMKM dan lain-lain, untuk bersama-sama melakukan banyak hal dalam upaya membangun Kabupaten Bogor.

“Yaitu melalui Panca Karsa, program strategis Bupati Ade Yasin dalam memimpin serta mensejahterakan masyarakat. Sehingga target daerah termaju, nyaman, dan berkeadaban dapat terwujud sesuai harapan bersama,” imbuh Lilis yang juga politikus PPP ini.

Meski demikian, Lilis mengingatkan kepada kaum perempuan yang aktif di organisasi agar tetap menjalankan kodratnya sebagai ibu rumah tangga yang patuh dan hormat kepada suami serta bertanggungjawab mengurus keluarga di rumah. “Setelah urusan rumah beres, silahkan berorganisasi. Itulah perempuan sejati,” pungkasnya. (Nurali/Dedy)

Program Pemberdayaan UMKM, Gebrakan Menantu Presiden Jokowi di Medan 

0

MEDAN — Beberapa hari setelah dilantik Gubernur Sumatera Utara menjadi Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution, langsung melakukan gebrakan. Salah satunya, menjadikan kawasan cagar budaya Kesawan sebagai pusat kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Konsepnya nanti itu tempat wisata untuk menunjang perekonomian di masa pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi. Nanti kita peruntukkan bagi teman-teman UMKM,” kata Bobby usai perayaan HUT Pemadam Kebakaran ke-102 tahun di Lapangan Merdeka, Senin (1/3/2021).

Bobby menjelaskan, kawasan kesawan sebagai cagar budaya harus dikelola dan dijaga kelestariannya. Bobby telah meninjau langsung kondisi bangunan peninggalan penjajahan Belanda itu.

Bobby menargetkan percepatan penataan kawasan Kesawan akan dilakukan tahun ini. Beberapa lokasi yang akan dilakukan percepatan yakni Pajak Ikan Lama dan Taman Ahmad Yani.

“Itu kan banyak sudah kita lihat bentuk-bentuknya yang selama ini harusnya kita pertahankan, sudah banyak berubah dan ini kita akan kembalikan lagi. Benar-benar sebagai cagar budaya. Bangunan lama itu heritage kita kembalikan lagi,” tambahnya.

Suami Kahiyang Ayu, anak dari Presiden Jokowi itu juga menyadari bahwa ada banyak persoalan di kawasan Kesawan. Diantaranya adalah kepemilikan bangunan cagar budaya oleh perorangan.

Oleh sebab itu, tambah Bobby, Pemkot Medan telah melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilik bangunan bersejarah itu untuk dilakukan pemugaran besar-besaran.

“Pemerintah kota Medan ini tiedak bisa sendiri. Pemerintah Kota Medan harus dibantu oleh masyarakat. Kolaborasi lah, kita gak bisa maksa mayarakat tapi kita ajak, kita edukasi. Nanti kita perbaiki bangunannya baru kita masukkan UMKM,” imbuhnya. (Leo/Son)

Apresiasi Penanganan Covid, Bupati Bogor Ganjar Kades, Ketua RT-RW Penghargaan

0

BOGOR – Bupati Hj. Ade Yasin memberikan apresiasi khusus kepada seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas serta masyarakat Kabupaten Bogor, atas dukungannya dalam upaya penanganan Covid-19 pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro periode 9-22 Februari 2021.

Sebagai bentuk apresiasi, Bupati Ade Yasin memberikan Sertifikat Penghargaan kepada unsur dan mitra Pemerintah Desa. Kali ini, Bupati memberikan penghargaan kepada Desa Cilebut Barat, yakni Dasuki sebagai Kepala Desa Teladan dan Serma TNI AD Rajab Pardede sebagai Babinsa Teladan.

Selain unsur Forum Komunikasi Pimpinan Desa, Bupati Ade Yasin juga memberikan sertifikat penghargaan pada Ketua RW 18 Perumahan Bumi Cilebut Damai (BCD) Coky Pasaribu sebagai Ketua RW Teladan, Ketua RT 04/RW 18 Perumahan BCD Edi Bunbun sebagai Ketua RT Teladan.

Kepala Desa Cilebut Barat Dasuki mengemukakan, bahwa apresiasi itu disampaikan Bupati Bogor saat Zoom Meeting Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro Periode 9 –22 Februari 2021, yang dilaksanakan pada Senin (1/3/2021) pukul 09.00- 12.00 WIB.

Atas penghargaan yang diberikan Bupati, Dasuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPD Cilebut Barat, Babinkamtibmas Cilebut Barat, Babinsa Cilebut Barat, Puskesmas Cilebut, TP PKK Cilebut Barat, Kepala Dusun Se- Cilebut Barat, Satlinmas Cilebut Barat, dan Ketua RW/Ketua RT Se-Cilebut Barat.

Kemudian, Kades Dasuki, berterimakasih pada Karang Taruna Tugu Lonceng, Anggota Satgas dan Relawan Covid-19 Desa Cilebut Barat, serta seluruh masyarakat Desa Cilebut Barat atas kerja sama yang sudah terjalin dalam rengka Pemberlakuan PPKM Mikro di wilayah Desa Cilebut Barat.

“Semoga dengan diberikannya apresiasi di atas, Pemerintah Desa Cilebut Barat menjadi lebih baik dalam segala hal. Dan tentu ini menjadi motivasi bagi kami di desa Cilebut Barat untuk lebih semangat dan gigih menghadapi pandemi Covid,,” ujar Dasuki.

Sementara itu, Ketua RW 18 Coky Pasaribu mengungkapkan bahwa Pengurus lingkungan Perum BCD RW 18 begitu terjadi pandemi Covid 19 pada Maret 2020 bergerak cepat membentuk Gugus Tugas Covid-19 yang diketuai Edi Bunbun dan mendirikan posko protokol kesehatan (prokes) di gerbang perumahan BCD.

Pada Agustus 2020, posko Prokes berhenti lalu penanganan Covid diserahkan kepada masing-masing Ketua RT. Hingga kini, Gugus Tugas RW 18 masih proaktif melakukan pencegahan dan sosialisasi pencegahan Covid-19, termasuk membantu penanganan warga yang terpapar Covid-19.

“Karenanya saat PPKM Mikro diterapkan, kami tidak bingung lagi, tinggal menyesuaikan. Sebab pengurus RW bersama Satgas Covid RW 18 bersama para ketua dan pengurus RT masih aktif berbuat. Adapun pembiayaan bersumber dari gotong rotong warga dan dukungan dari para Ketua RT 01 hingga 06 di lingkungan Perum BCD,” pungkasnya.  (Nurali)

Berniat Memperbaiki Sistem Keuangan, Kepala Bapenda DKI Malah Dimundurkan

0

JAKARTA — Sistem pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai bermasalah. Atas hal itu, Mohammad Tsani Annafari–mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)–berniat membenahinya. Namun niat mulia itu ditentang, malahan dia diminta mundur dari jabatannya oleh pihak tertentu di Pemprov DKI.

Kepada wartawan, Minggu petang (28/2/2021), Tsani mengaku, pengunduran dirinya diminta langsung oleh Pemprov DKI Jakarta, bukan atas dasar keinginan sendiri. Namun Tsani tak mendetailkan siapa yang meminta mundur, Gubernur Anies Baswedan, Wagub Ahmad Riza atau Sekretaris Daerah?.

Tsani menjelaskan, permintaan untuk segera mundur dari jabatan kepala Bapenda itu datang setelah dirinya berencana membenahi sistem keuangan yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta ke Kantor Samsat untuk pengadaan kertas yang nilainya mencapai Rp 9,8 miliar setiap tahun.

“Masa kita rela tiap tahun kita ngeluarin duit Rp9,8 miliar untuk samsat buat nyetak kertas yang kemudian jadi komoditi saja,” kata Tsani yang meyakini apa yang dilakukannya semata untuk kebaikan bersama.

Rencana Tsani memperbaiki kelemahan sistem birokrasi di Pemprov DKI ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan diskusi tentang Transformasi Digital Pendapatan Daerah PKB dan BBNKB Provinsi DKI Jakarta 2021 yang dilaksanakan pertengahan pekan ini. “Saya bikin FGD lalu bicara samsat, kalau samsat tidak diperbaiki gimana?” ujarnya.

Namun, kata Tsani, agenda pembenahan sistem itu justru tidak disukai oleh sebagian orang. Dia tidak menjelaskan orang tak setuju dengan hal itu, tapi ia juga tidak menyebut nama instansi dari orang-orang yang tidak suka dengan pembenahan sistem itu.

Intinya, setelah mengadakan acara itu, dirinya diminta mengundurkan diri karena dianggap sebagai beban bagi Pemprov DKI Jakarta. “Ada kuping yang panas komplain ke pak gubernur, masak saya langsung diberhentikan? saya ini jadi beban organisasi kalau tetap jadi Kepala Bapenda, sehingga lebih baik mundur,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari secara mendadak mengundurkan diri jabatan tersebut. Padahal mantan penasihat ahli KPK ini belum setahun menjabat. Berita ini tentu saja membuat heboh publik Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) membenarkan hal tersebut. Namun Ariza enggan membeberkan alasan Tsani mengundurkan diri jabatan tersebut. Dia hanya mengatakan hal ini menjadi hak semua pegawai di lingkungan Pemprov DKI yang tidak bisa dicegah siapapun.

“Saya kira itu menjadi hak setiap orang, siapa saja kalau ingin mundur dan dalam pemerintahan di pusat, daerah kabupaten BUMN, BUMD bahkan swasta adanya rotasi adanya mutasi perpindahan dan sebagainya maupun pengunduran diri itu menjadi hak semuanya,” kata Ariza. (Cok)

Pemecatan Kader Dilawan Tokoh Senior, SBY Disebut Bukan Pendiri Partai Demokrat

0

JAKARTA — Tindakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memecat sejumlah tokoh kader Demokrat pada akhir pekan kemarin, menimbulkan reaksi negatif dan keras dari berbagai pihak, termasuk para pendiri partai yang merasa tindakan itu sewenang-wenang dan mengabaikan jasa para tokoh serta kader yang dipecat.

Buntut pemecatan itu juga membuat geram Politikus sekaligus pendiri Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun. Tokoh yang pernah menyumbangkan asetnya untuk dijadikan kantor di awal berdirinya partai itu, menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah berdarah-darah mendirikan partai, dan bahkan SBY disebut bukan pendiri Partai Demokrat.

“SBY sebenarnya bukanlah pendiri Partai Demokrat,” kata Jhoni dalam video berisi keterangan persnya yang diterima sejumlah media massa, Minggu (28/2). Dia pun mengisahkan, Demokrat didirikan oleh 99 pendiri di Jakarta. Kemudian muncul pendiri partai di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Lalu mereka saling bahu membahu bekerja demi meloloskan verifikasi KPU hingga Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004. Jhoni mengaku bersama pendiri dan senior serta semua kader di seluruh Indonesia bersusah payah meloloskan Partai Demorkat pada verifikasi KPU. 

Namun, SBY sama sekali tidak ikut berkeringat dan berdarah-darah melewati masa-masa itu. “Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan,” tuturnya.

SBY justri baru bergabung setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU. Kemudian SBY memasukan istrinya, Ani Yudhoyono sebagai wakil ketua umum. “SBY hanya menyumbang uang Rp100 juta untuk membayar hotel. Dan setelah mundur dari kabinet ibu Megawati, SBY baru muncul di acara PD di Hotel Kinasih Bogor yang saat itu saya ketua panitianya,” tutur Jhoni.

Yang sangat disesalkan dan juga memprihatinkan, SBY justru membawa paksa Partai Demokrat menjadi partai dinasti. Ketika SBY menjadi ketua umum pada KLB 2013. SBY menunjuk putranya Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai sekretaris jenderal. Bahkan kemudian, SBY menunjuk anaknya menjadi Ketua Umum DPP dan dia sendiri menjabat Ketua Majelis Tinggi

“Ini baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia, untuk pertama kali partai politik bapaknya SBY ketum anaknya sekjen. Dan sekarang dia memimpin majelis tinggi, dan anaknya jadi Ketua Umum. Sejatinya, SBY telah melakukan pengingkaran fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat,” imbuhnya.

Lawan Dinasti Politik

Sementara itu, tokoh senior Partai Demokrat Yan Rizal Usman menilai pemecatan sejumlah kader terkait desakan Kongres Luar Biasa (KLB) tidak sah. Yan mengatakan pemecatan kader yang tidak prosedural atau sesuai aturan organisasi membuat status pemecatan tersebut menjadi tidak sah.

Apalagi menurut Yan, status tersebut masih akan disengketakan di Pengadilan. Dengan sendirinya, status pemecatan pun masih belum berkekuatan hukum atau inkrah dan berpeluang membuat pembatalan pemecatan.

“Tidak sah karena masih berlanjut di Pengadilan atau belum inkrah. Kader yang dipecat harus melakukan gugatan di pengadilan untuk membatalkan pemecatan. Ujungnya, gugatan bisa jadi membatalkan kepengurusan AHY,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu malam (28/2).

Yan Rizal memastikan para pendiri dan senior Demokrat tetap berada dalam barisan kelompok Garis Lurus yang menghadapi kelompok pro-Partai Keluarga dan dinasti politik. Bahkan Yan menyatakan dirinya bersiap membela marwah partai dan harga diri kader, meski mendapatkan ancaman pemecatan serupa.

Yan pun menuding SBY banyak melakukan kebohongan dan manipulasi sejarah terkait pengakuan sebagai pendiri partai. Menurut Yan, SBY berbohong karena justru baru bergabung pada peringatan ulang tahun Partai Demokrat ke-2 di Wisma Kinasih Bogor. 

Sebelumnya diberitakan, pertikaian dua kubu di Partai Demokrat kian panas dengan tindakan pemecatan tujuh tokoh kader oleh Dewan Pimpinan Pusat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Dua di antaranya adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

“Partai Demokrat memutuskan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota partai terhadap Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan persnya, Jumat (26/2/2021). (***/Ali/Husni)

Din Syamsuddin Bukan Radikalis, Tapi Sikap Politiknya Dianggap Norak

0

JAKARTA — Sikap politik Din Syamsuddin beberapa tahun terakhir ini dinilai norak alias lebay. Bahkan, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dianggap mempunyai agenda politik tertentu. Din pun dinilai kepribadian dan perilakunya tidak radikal, melainkan sikap dan pernyataan politiknya yang cenderung radikal.

Hal itu dikemukakan pendakwah sekaligus intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Ustaz Sukron Makmun dalam video yang ditayangkan kanal Youtube Tagar TV, Minggu (28/2/2021). Sukron Makmun menyebut pemikiran Din Syamsuddin tidak radikal, tapi gerakan politiknya saat ini norak.

“Saya tahu betul pemikiran beliau tidak radikal, tapi gerakan politik beliau akhir-akhir ini agak norak. Justru ini yang bisa bikin citra beliau runtuh,” ujar Ustadz Sukron seraya menambahkan bahwa ia melihat hal tersebut dari sejumlah manuver Din yang aktif mengkritisi pemerintahan saat ini. 

Menurutnya, di tiap kesempatan selalu ada celah yang coba dikritisi oleh Din Syamsuddin. Lantaran hal itu, Ustadz Sukron menilai sikap Din tersebut belakangan justru telah menciderai kiprah positifnya selama ini di forum nasional dan intenasional yang sudah dibangun sejak lama.

Din Syamsuddin juga kerap dikenal bagian dari sistem. Dia dekat dan akrab dengan tokoh-tokoh elite politik negeri. Akan tetapi kini dia getol mengkritisi seolah-olah menganggap Pemerintah tak pernah berbuat apa-apa.

“Padahal dari dulu zaman Pak Harto dia juga aktif masuk sistem, setelah Pak Harto dia juga aktif di pemerintahan. Dan saat dia bagian dari sistem tak pernah tuh bisa mengubah secara signifikan. Sekarang seolah pemerintah salah, menurut saya tidak etis. Istilahnya agak norak,” ujarnya.

Pengurus NU Banten yang juga penulis buku ini pun menduga sikap Din yang agak norak itu ditengarai karena ada ambisi politik tertentu. Atau bisa jadi, tambah Sukron, karena Din Syamsuddin sudah terkontaminasi oleh kelompok pergaulannya.

“Sepertinya dia punya agenda politik tertentu, indikasi ke sana ada. Mungkin ada hal yang dia rasa belum terakomodir. Walaupun selama ini pemerintah sudah banyak sekali mengakomodasi beliau di berbagai posisi,” tutur pengurus NU Banten ini.

Seharusnya, menurut Sukron, seorang pembesar negeri seperti Din Syamsuddin dinilai tak perlu menjadi golongan yang gampang masuk angin. Di mana integritas yang akan membawanya pada sikap tak terpengaruh. “Karena seorang tokoh implikasinya luar biasa di tengah masyarakat,” katanya.

Terkait pelaporan yang dilakukan GAR ITB terhadap Din Syamsuddin soal kedisiplinan sebagai ASN atau PNS, Sukron tak sependapat. Menurutnya, secara pemikiran Din bukanlah seorang radikalis. 

Sebab Sukron tahu betul, jika Din selama ini aktif dalam dialog kiprah antar agama, kerukunan beragama, dan sebagainya, di level nasional maupun internasional. Ini merupakan salah satu bukti kalau dia bukan seorang radikal.

“Beliau jauh dari radikal, beliau juga alumni Amerika. Tetapi kalau secara politik, bisa dikatakan beliau sudah radikal,” pungkas Sukron Makmun. (***/Husni)

Wulan Guritno Tetap Seksi Setelah Hobi Berkuda 

0

Wulan Guritno, salah satu artis peran berparas cantik dan bertubuh seksi yang populer di dekade 2000 pada 2021 ini usianya sudah hampir memasuki kepala empat. Namun meski tak muda lagi, kecantikannya tak luntur dan tubuhnya masih kencang.

Padahal Wulan saat ini memiliki tiga anak, salah satuya anak perempuan yang sudah remaja. Karena itulah, Wulan mendapatkan julukan Hot Mom alias Mamah Seksi.

Pemain film yang juga dikenal sebagai sekaligus produser tersebut memang punya hobi berolahraga, seperti renang dan berkuda. Sehingga ia tetap memiliki penampilan seksi yang mencuri perhatian publik di berbagai kesempatan.

Nah seperti halnya penampilan Wulan Guritno saat berkuda, yang terlihat baru-baru ini. Di sela-sela aktivitas olahraga berkuda, Wulan pun sempat berfoto dengan deretan selebriti ternama Tanah Air.

Dengan gaya sensual, Wulan tampak pede pose bersama artis yang lebih muda, seperti Nagita Slavina , Nabila Syakieb , Syanaz Sadiqah hingga Anya Geraldine.

Namun menariknya, malah penampilan Wulan Guritno justru bikin gagal fokus netizen diantara semua seleb yang tampil dengan kostum Joki Kuda.

Wulan Guritno tampil mengenakan kaus dan celana ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh langsingnya yang pasti membuat mata kaum pria kepincut memperhatikannya. Wulan memang aduhai…

(CP/***)

Drama Gubernur Sulsel, Akhirnya Menjadi Tersangka Suap dan Gratifikasi

0

JAKARTA — Setelah menjalani pemeriksaan hampir sepanjang hari, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah akhirnya ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang jasa serta proyek infrastruktur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang dipublikasikan pada Minggu dinihari (28/2/2021).

Pengumuman Nurdin Abdullah sebagai tersangka disampaikan langsung ketua KPK Firli Bahuri yang juga memperlihatkan barang bukti hasil penyuapan. “NA dan Kontraktor AS kami tetap kami sebagai tersangka berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan saksi, ” Kata Firli.

Firli juga menyebutkan NA Menerima sejumlah uang dari sejumlah proyek infrastruktur Jalan yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan Nurdin Abdullah disebutkan telah berulang kali menerima fee dari proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Kasus tersebut berawal saat tim KPK menerima informasi  akan adanya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh Agung Sucipto kepada Nurdin Abdullah melalui perantaraan Edy Rahmat, pada Jumat malam 26 Februari 2021.

Kata Firli, sekira pukul 20.24 WIB, Agung bersama salah satu keluarga Edy berinisial IF menuju ke salah satu rumah makan di daerah Makassar. Setibanya di rumah makan tersebut, telah ada Edy Rahmat yang menunggu. ,”Dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER, sedangkan AS dan ER bersama dalam satu mobil milik AS,” tutur Firli.

Dalam perjalanan tersebut, sambung Firli, Agung Sucipto menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 kepada Edy Rahmat. Tak berselang lama, mereka berhenti dan IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari mobil milik Agung.

“Sekitar pukul 21.00 WiB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS dipindahkan ke bagasi mobil milik ER di Jalan Hasanuddin,” jelasnya

Selanjutnya, sekira pukul 23.00 WITA, Agung diamankan oleh tim penindakan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba. Sedangkan sekira pukul 00.00 WITA, Edy Rahmat beserta uang dalam koper sejumlah sejumlah Rp2 miliar turut diamankan di rumah dinasnya. “Pada sekitar Pukul 02.00 WITA, NA juga diamankan di rumah jabatan,” ucapnya.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Keduanya yakni, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER), selaku pihak yang diduga sebagai perantara suap sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah dan seorang kontraktor, Agung Sucipto (AS) selaku pemberi suap.

“Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama penerima yaitu saudara NA dan saudara ER. Sedangkan sebagai oemberi adalah saudara AS,” kata Firli

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (CP)

Turnamen Pra Musim PSSI Digelar, Pelatih Tim Nasional Kembali Optimis 

0

JAKARTA — Atmosfer sepakbola Indonesia kembali bergairah dengan dibolehkannya pagelaran turnamen pra musim Piala Menpora. Turnamen ini merupakan langkah pertama sebelum digelarnya kompetisi resmi Liga I PSSI. Kegembiraan pun menyelimuti para pecinta bola, termasuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Shin mengaku kini bisa bernafas lega, sebab sepakbola Indonesia mulai kembali bergairah setelah turnamen pra musim boleh dipertandingkan. Dengan begitu, menurutnya pemain-pemain lokal bakal bisa berkembang dengan rutin bermain.

Sebelumnya, Shin mengaku sulit menjalankan program-programnya termasuk mencari pemain untuk timnas, lantaran kompetisi resmi di Indonesia berhenti total akibat pandemi virus Corona.

Shin juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang membuat sepakbola profesional di Indonesia muncul lagi. Kini, sang pelatih bisa memantau pemain-pemain untuk skuad Garuda kebanggaan publik nasional.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang akan kembali menggulirkan liga Indonesia. Liga memang seharusnya berjalan, baru pemain-pemain bisa berkembang,” kata Shin Tae-yong dalam video di kanal YouTube PSSI, Minggu (28/2/2021).

Meskipun izin untuk event sepakbola di tahun 2021 ini baru sebatas turnamen pramusim Piala Menpora. Namun, Shin menyebut ini jadi awal yang bagus karena kompetisi resmi tentu bakal bisa segera bergulir.

“Tidak hanya pemain timnas, tapi pemain Indonesia lainnya secara keseluruhan akan meningkat kemampuannya. Liga atau kompetisi juga memberikan kebahagian bagi pecinta sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Gairah sepakbola Indonesia kembali menggelora muncul setelah PSSI mengumumkan bakal menggulirkan turnamen pramusim Piala Menpora 2021 pada pada 21 Maret hingga 25 April.

Turnamen pramusim ini dapat digelar menyusul munculnya surat izin dari kepolisian. Pelaksanaan Piala Menpora juga bisa menjadi indikasi kompetisi sepakbola profesional untuk musim 2021, baik Liga 1 maupun Liga 2, bisa menyusul di bulan-bulan berikutnya.

Namun, itu semua tergantung dari penilaian pihak kepolisian terhadap sukses atau tidaknya penyelenggaraan Piala Menpora 2021 yang berlangsung dengan protokol kesehatan (prokes) yang super ketat. (***/Cok)