Rabu, 16 Juli 2025
Beranda blog Halaman 304

Majelis Habaib Tolak Dakwah yang Kasar dan Arogan

0

BANDUNG – Para habib yang tergabung dalam Majelis Habaib Jawa Barat menyerukan kedamaian demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para habib juga menolak dakwah bernada kasar dan arogan. Hal itu terungkap dalam halaqah (pertemuan) para Habaib di Bandung, akhir pekan di penghujung bulan November 2020.

Inisiator Halaqah Majelis Habaib Jawa Barat, Habib Umar bin Husein Assegaf mengemukakan, dalam syiar Islam, para habib harus menggunakan cara-cara elegan dengan menghindari kata-kata kasar dan kurang santun. Apalagi Islam mengajarkan kebaikan dengan acara-acara baik.

“Demi kedamaian, marilah kalau kita mengajak kepada hal yang baik, caranya juga harus baik, santun, bijak. Kita tidak bisa mengubah seseorang dengan cara yang kasar, arogan. Tidak bisa. Selain menimbulkan antipati, akan hilang pesan bahwa Islam adalah rahmatan lilalamin, rahmat bagi alam semesta,” katanya.

Halaqah Majelis Habaib Jawa Barat, tutur Habib Umar, benar-benar murni muncul dari hati sanubari para habib, termasuk ulama dan mubalig di Jabar sebagai salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan ini juga, tutur Habib Umar, menjadi wujud pernyataan sikap bahwa para habib, termasuk ulama dan mubaligh di Jabar banyak yang tidak sependapat dengan cara-cara yang tidak elegan, baik dalam syiar Islam maupun menunjukkan perbedaan pandangan dalam berpolitik.

“Karena banyak juga masyarakat yang bertanya, apakah para habib sama caranya, sama sepak terjangnya dalam pembinaan keagamaan dalam memperlihatkan ketidakcocokan baik dalam politik atau apapun. Saya jawab tidak. Karena banyak habib, ulama, dan mubalig menyatakan tidak setuju dengan cara-cara tersebut,” tutur Habib Umar.

Melalui Halaqah Majelis Habaib Jawa Barat, mereka berkumpul untuk menyamakan visi dan misinya sekaligus menunjukkan sikap kepada masyarakat luas dalam menyikapi kegaduhan pascapulangnya Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air.

Majelis Habaib Jawa Barat mengajak semua pihak, terutama para habib untuk mensyiarkan akhlak mulia yang merupakan ciri khas dari dzurriyah Rasulullah Muhammad SAW dan mengimbau bersikap proaktif dalam merajut persatuan dan ukhuwah Islamiah secara baik dan damai.

“Mari kita sama-sama membangun bangsa Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki demi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang baldatun toyyibatun warobbun ghofuur,” kata Habib Umar.

Habib Syarif Muhammad Alaydrus menambahkan, para habib di Jabar tak ingin terjebak dan terbawa arus dalam friksi dan kelompok. Pihaknya pun tak ingin menjadi bagian dari masalah ataupun membuat masalah menjadi lebih kompleks.

“Kami ingin ikut ambil bagian memberikan solusi agar masalah ini tidak berkepanjangan dan semakin kompleks karena kami mengharapkan Indonesia ini damai. Karena, damai itu indah, sehat, dan dambaan semua insan,” kata Habib Syarif.

Halaqah Majelis Habaib Jawa Barat itu menyikapi peristiwa kerumunan massa pendukung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu Megamendung, Kabupaten Bogor pada Jumat 13 November 2020 dan resepsi pernikahan anak Habib Rizieq di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pusat beberapa waktu lalu. (HRP)

Kompolnas Rekomendasi Kriteria Figur Kapolri

1

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru, menggantikan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Menurut Kompolnas, konsep kepolisian yang demokratis sangatlah strategis dalam pemilihan calon Kapolri baru ini.

“Untuk mencapainya, ada kriteria yang strategis yang coba kita angkat dan gali yaitu melalui pendapat dan opini masyarakat, pendapat para purnawirawan dan mantan-mantan Kapolri,” kata Komisioner Kompolnas Yusuf  Warsyim dalam diskusi yang dihelat Setjen DPR RI di Gedung DPR, Kamis (26/11/2020). Lebih lanjut lagi, Yusuf merinci apa saja yang harus diperhatikan dalam seleksi pemilihan Kapolri.

Yang pertama yaitu terkait pelayanan yang ia lakukan sebagai anggota kepolisian kepada publik, yang kedua, kata Yusuf, para calon Kapolri harus melakukan tugas sesuai dengan kehendak hukum. “Jika ada yang melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan hukum. Nah yang ketiga harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam perjalanan karirnya,” katanya.

Poin keempat yang harus dipenuhi yaitu mengenai Hak Asasi Manusia serta perlindungan ekonomi sosial dan budaya. Untuk memenuhi kriteria ini, Polri harus bersinergi dengan masyarakat, tidak boleh ada jarak, apalagi ada konflik. Harus bersinergi. “Untuk mencapai sasaran yang strategis berbasis pelayanan, Polri harus berada lebih dekat lagi dengan masyarakat bahkan tidak boleh berjarak. Nah itu semua yang menjadi kriteria strategis untuk calon Kapolri kita kedepannya,” ujarnya.

Yusuf menegaskan bahwa calon-calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas sudah terjamin. Sebab, kata dia, pihaknya telah mengumpulkan informasi yang lengkap dari lingkungan kepolisian maupun masyarakat tentang kehidupan para calon Kapolri.

Meskipun begitu, dia mengatakan bahwa Kompolnas tetap mengikuti aturan atau hukum yang berlaku. Konstruksi hukum pemilihan Kapolri yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang selain Tap MPR RI nomor 7/2020.

Pertimbangan pemilihan Kapolri juga menjadi hak DPR. Setelah Kompolnas merekomendasikan nama kepada presiden, presiden akan mengusulkan nama yang dipilih presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan DPR. Yusuf pun mengatakan bahwa Kompolnas akan mempelajari seperti apa keinginan presiden. Dia berharap, keinginan presiden dan Kompolnas tidak bertentangan.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa calon Kapolri memang harus memenuhi syarat yang tertera dalam peraturan perundangan, seperti kepangkatan, senioritas, dan prestasi. Namun menurutnya, calon Kapolri akan lebih baik jika memiliki kedekatan dengan presiden agar bisa memiliki satu frekuensi mengenai kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh Presiden.

“Di antara mereka, yang memiliki kedekatan dengan presiden, yang punya hubungan yang harmonis,” kata Jazilul di Gedung DPR. Selain itu, lanjut dia, Indonesia membutuhkan Kapolri yang cepat dan tepat dalam bertindak, serta berpikiran matang dan bijaksana dalam menentukan keputusan saat menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban.

Politikus PKB yang juga Wakil Ketua MPR ini menuturkan, ada 15 nama yang masuk dalam bursa Kapolri. Hal ini bisa dilihat dari kepangkatan dan jenjang kariernya. Mengacu pada undang-undang, kata dia, calon Kapolri harus perwira tinggi yang masih aktif. Lantas siapa paling berpeluang?

Di bintang tiga antara lain ada Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, dan Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto.

Ada juga nama Komjen Boy Rafli Amar yang saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kemudian nama Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang saat ini menjabat Irjen Kemenkumham dan Komjen Pol Antam Novambar yang sekarang menjabat Sekjen KKP. Namun peluang Antam dinilai kecil karena baru saja dia dimutasi dalam rangka pensiun.

Di deretan bintang dua muncul nama Kakorbrimob Polri Irjen Pol Anang Revandoko, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Nama lainnya adalah Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri dan mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana yang kini menjabat Korsahli Kapolri. (ATA)

Putra Papua Jadi Wakil KSAD, Menantu Luhut Jabat Pangdam Udayana

0

JAKARTA – Luar biasa, TNI memberikan satu posisi penting kepada putra asli Papua yang menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab. Dia mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad). Hal itu tertuang dalam mutasi jabatan di lingkungan TNI sesuai dengan Skep Panglima TNI Nomor 911/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

Dengan jabatan barunya ini, Herman Asaribab yang merupakan Perwira Abituren Akabri Angkatan 1988 pertama mendapatkan kenaikan pangkat bintang tiga atau Letnan Jendral TNI AD. Jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih selanjutnya akan diserahterimakan kepada Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono yang saat ini menjabat sebagai Dansecapaad di Bandung, Jawa Barat.

Bintang terang juga menerangi menantu Menko Luhut Binsar Pandjaitan, yaitu Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang mendapat amanah baru menjadi Pangdam IX/Udayana. Mayjen Maruli sebelumnya adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Dia juga pernah menjabat sebagai Danrem Surakarta, Wadan Paspampres dan Kepala Staf Kodam Diponegoro Jawa Tengah.

Mayjen TNI Maruli Simanjuntak lahir di Bandung, 27 Februari 1970. Dia mulai aktif berdinas di TNI Angkatan Darat sejak tahun 1992. Ia diketahui berpengalaman dalam Infanteri (Kopassus) serta Detasemen Tempur Cakra.

Terdapat beberapa jabatan yang pernah diamanahkan padanya, antara lain Wadan Grup 1 Kopassus (Tahun 2010-2013), Dan Grup 2 Kopassus (Tahun 2013-2014), Asops Danjen Kopassus (Tahun 2014) dan Dan Grup A Paspampres (Tahun 2014-2016).

Dalam amanatnya terkait mutasi ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, bahwa pergeseran dan promosi jabatan dalam institusi TNI merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh pimpinan kepada prajurit yang memiliki kinerja dan prestasi menonjol. (HRP)

Polri Tegaskan Baliho Rizieq Shihab Mengandung Unsur Provokasi

0

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan, bahwa baliho yang menampilkan gambar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ditertibkan aparat TNI-Polri dan Satpol PP karena melanggar peraturan daerah (perda) tentang ketertiban umum.

Selain itu, berdasarkan keterangan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, alasan lainnya adalah baliho dinilai mengandung unsur provokasi. “Sudah melanggar perda karena tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/11/2020).

Menurut dia, Polri mendukung langkah Kodam Jaya menertibkan baliho ucapan selamat datang dan revolusi akhlak Rizieq Shihab yang disebut mengandung unsur provokasi.

Adapun dalam hal penertiban baliho, Argo mengatakan, Polri hanya bersifat membantu. “Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), berkewajiban hanya membantu karena ini ranahnya pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebelumnya Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebutkan, hingga saat ini sedikitnya 900 spanduk yang menampilkan gambar Pemimpin FPI Rizieq Shihab telah ditertibkan oleh aparat gabungan sejak akhir September 2020.

Menurut Dudung, upaya penertiban spanduk dilakukan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP karena lokasi pemasangan yang tidak pada tempatnya serta melanggar aturan daerah. “Itu (penertiban spanduk) sudah dua bulan lalu dilakukan TNI, Polri, dan Satpol PP. Awalnya yang turunkan Satpol PP, tapi Front Pembela Islam (FPI) minta dinaikkan lagi. Mereka siapa? Kalau pemerintah itu jelas organisasinya. Kok bisa takut sama mereka?” kata Dudung di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Herwin Budi Saputra menambahkan, spanduk bergambar Rizieq Shihab dinilai mengandung makna provokasi. “Memangnya ada apa dengan Indonesia sampai ada revolusi akhlak. Isinya provokasi,” kata Herwin.

Terkait hal itu, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mempertanyakan sikap Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho Pemimpin FPI Rizieq Shihab. (HRP)

Tokoh-Tokoh PA 212 Terlempar dari Kepengurusan MUI

0

JAKARTA –  Majelis Ulama Indonesia atau MUI resmi menetapkan kepengurusan baru periode 2020-2025 dalam Musyawarah Nasional X di Jakarta. Nama Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh yang akrab dengan gerakan aksi PA 212 hilang dari kepengurusan MUI yang baru.

Kepengurusan MUI 2020-2025 ini disusun tim formatur yang diketuai Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Miftachul Akhyar dipilih sebagai Ketua Umum MUI baru. “Ketua Umum KH Miftachul Akhyar,” kata Ma’ruf Amin, Jumat (27/11/2020).

Pengurus MUI 2020-2025 diisi beberapa nama lama, namun tokoh seperti Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak ada di struktur kepengurusan. Din Syamsuddin sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Din telah menyatakan tak akan menghadiri Munas MUI sebelum gelaran itu dilaksanakan.

Tengku Zulkarnain, yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, juga tak ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia.

Tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi dengan PA 212 juga tak lagi menjadi pengurus MUI 2020-2025. Bachtiar Nasir, yang duduk sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, tak mendapat posisi baru di kepengurusan teranyar. Bachtiar Nasir aktif memimpin GNPF MUI ketika kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah panas-panasnya.

Ada juga Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, yang tak diikutsertakan di kepengurusan MUI yang baru. Yusuf Martak yang dikenal kontroversial karena juga seorang pengusaha menjabat bendahara di kepengurusan MUI yang lama. (HRP)

Rais Aam PBNU Pimpin Majelis Ulama Indonesia

0

JAKARTA – Ulama kharismatik Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar terpilih menggantikan KH Ma’ruf Amin memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI). Miftachul Akhyar mendapat amanah menjadi Ketua Umum MUI periode 2020 – 2025, berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) X, yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis, (26 /11/ 2020).

KH Miftachul Akhyar adalah Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2018-2020. Kyai Miftah juga Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya. Ia kemudian diusulkan sebagai calon Ketum MUI periode 2020-2025.

Berdasarkan hasil rapat tim formatur Munas MUI X yang diterima wartawan, Wakil Ketua Presiden RI yang juga Ketua Umum MUI periode sebelumnya, Ma’ruf Amin terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim). Selain Ma’ruf Amin masih banyak nama tokoh yang masuk dalam susunan hasil rapat tim formatur Munas MUI X tahun 2020.

Berikut ini susunan kepengurusan resmi MUI periode 2020 – 2025,

Dewan Pertimbangan

1. Ketua Dewan Pertimbangan: Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin;

2. Wakil Ketua: Prof. Syafiq A Mughni;

3. Wakil Ketua: KH Zainut Tauhid Sa’adi;

4. Wakil Ketua: Prof. Dr. Hamdan Zulfa;

5. Wakil Ketua: Prof. Dr. Didin Hafiduddin;

6. Wakil Ketua: KH Anwar Iskandar;

7. Wakil Ketua: Habib Zen Umar bin Smith;

8. Wakil Ketua: Prof. Dr. H. Jimmly Asshiddiqy;

9. Wakil Ketua: KH Sadli Karim;

10. Wakil Ketua: KH Masdar Farid Masudi;

11. Wakil Ketua: KH Abun Bunyamin;

12. Wakil Ketua: Dr. H. Ahmad Heryawan Lc, M.SI;

13. Wakil Ketua: Prof. Dr. H Masykuri Abdillah;

14. Wakil Ketua: KH. Muhyidin Djunaidi, MA;

Sekretaris: Prof. Dr. Dadang Kahmad;

1. Wakil Sekretaris: KH. Zulfa Mustofa;

2. Wakil Sekretaris: Prof. Mukhtar Latif;

3. Wakil Sekretaris: Prof. Maman Abdurrahman;

Dewan Pimpinan MUI

1. Ketua Umum: KH. Miftahul Akhyar;

2. Wakil Ketua Umum: Dr. Anwar Abbas, MM, M.Pd;

3. Wakil Ketua Umum: KH. Marsyudi Syuhud;

4. Wakil Ketua Umum: Drs. H Basri Barmanda, MBA;

5. Ketua: KH Masduki Baidlowi;

6. Ketua: Dr. H Yusnar Yusuf Rangkuti;

7. Ketua: Prof. Dr. H Noor Achmad;

8. Ketua: KH Abdullah Jaidi;

9. Ketua: KH Afifuddin Muhajir;

10. Ketua: Dr. KH. Sodikun;

11. Ketua: Dr. H Lukman Hakim;

12. Ketua: Drs. KH Sholahuddin Alaiyubi;

13. Ketua: Prof. Amany Lubis;

14. Ketua: KH. Khalil Nafis;

15. Ketua: Prof. Dr. Jeje Zainuddin;

16. Ketua: Dr. Asrorun Niam Sholeh;

17. Ketua: Dr. Sudarnoto;

18. Ketua: Prof. Utang;

Sekretaris Jenderal: Dr. Amirsyah Tambunan;

1. Wasekjen: Dr. Fahrur Rozi;

2. Wasekjen: Abdul Ghani;

3. Wasekjen: Habib Ali Hasan Bahar;

4. Wasekjen: Rofiqul Umam Ahmad;

5. Wasekjen: Azrul Tanjung;

6. Wasekjen: Asrori S Karul;

7. Wasekjen: Ikhsan Abdullah;

8. Wasekjen: Arif Fakhrudin;

9. Wasekjen: M Ziyad;

10. Wasekjen: Isfah Abdul Azis;

11. Wasekjen: Dr. Badriyah Fayumi;

12. Wasekjen: Dr. H. Pasni Rusli;

13. Wasekjen: Dr. Abdul Ghofar Rozin;

14. Wasekjen: Prof. Dr. Valina Singka;

Bendahara Umum: Misbahul Ulum;

Bendahara: Dr. H Eman Suryaman;

Bendahara: Dr. Rahmat Hidayat;

Bendahara: Trisna Ningsih Juliani;

Bendahara: Jojo Sutisna;

Bendahara: Erni Yuliana;

=========================

Kilas Balik Kopdar Berkesan Dengan Pendiri KabarIndo24jam DPD  Jatim

1

Jombang. Pada tanggal 22 desember 2019 adalah momen indah yang diharapkan para kader team KabarIndo24jam untuk menegaskan terbentuknya struktur baru di DPD Jawa Timur. Yang di mana momen tersebut adalah peristiwa penting dari beberapa harapan yang diharapkan dari para kader team Kabarindo24jam untuk dapat segera bersilahturahmi dan bertatap muka secara langsung dengan pendiri kabarIndo24jam, Ibu Ariestia W Gallacher di Jawa Timur.

Beliau terbang dari UK (United Kingdom) menuju Bali sebagai transit pertama menginjakkan kaki di Indonesia. Setelah istirahat beberapa hari beliau langsung tancap gas menuju Jember dan tidak lama langsung bertolak ke Jombang.

Beliau tidak sabar untuk segera cepat-cepat sampai ke Jombang agar bisa bertatap muka dan silahturahmi dengan anggota dikarenakan keterbatasan waktu untuk stay di Indonesia.

Beliau ingin setiap waktunya digunakan semaksimal mungkin untuk berdiskusi, mengkordinasi, dan mengevaluasi pembentukan struktur baru agar bisa bermanfaat buat masyarakat, dan dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hadir dalam setiap pengawasan program kerja pemerintah yang disalurkan ke desa.

Hal ini agar hak-hak masyarakat yang sudah pemerintah anggarkan bisa diterima, dan tidak di salah gunakan atau keluar dari koridor, berupa penyimpangan.

Di Pacet, tepatnya di Villa Baugenville, seluruh kader dari kabarindo24jam DPD Jatim telah mempersiapkan berbagai materi diskusi sebagai bahan pembelajaran tentang pentingnya kehadiran kabarindo24jam di tengah-tengah masyarakat.

Dan menurut pendiri Kabarindo24jam, Ibu Ariestia, ” Kesadaran kita berorganisasi adalah bentuk kepedulian kita atas hak-hak masyarakat yang telah negara berikan. Jadi tolong kita harus komitmen untuk selalu mengawal hak-hak masyarakat.”

Karena inti tujuan dari dibentuknya Kabarindo24jam adalah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan.

Maka dari itu kabarindo24jam harus bisa menempatkan isu anggaran dan pengawasan dana desa sebagai instrumen strategis mendorong terciptanya Good Governance yang menjamin politik anggaran yang pro-rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif.

Maka dari itu, dengan role model transparansi lah yang akan menjadikan kabarindo24jam sebagai strategi perjuangan membangun arah organisasi.

Dan beliau juga menekankan kepada anggotanya, agar mau berjuang untuk menuntut dipenuhinya hak-hak masyarakat untuk bisa dilibatkan dalam seluruh proses pengawasan anggaran dana desa, mulai dari penyusunan, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya.

Di Villa Baugenville Pacet. Pendiri, pembina dan anggota struktur yang terbentuk terlihat sangat antusiasme mendengarkan setiap penjelasan dari masing-masing referensi, baik yang diusulkan pembina, maupun masukan yang  disampaikan oleh anggota.

Perlu diketahui, tidak hanya Ibu Ariestia W. Gallacher sendiri yang hadir di acara silahturahmi pembentukan struktur dan diskusi anggota KabarIndo24jam, dari Pusat Jakarta telah hadir Bung Louis M. Pasaribu, sebagai Ketua.

Dari Magetan, Pembina Pusat Bpk. Sarwono W. Basuki.

Pembina DPD Jatim, Bpk. Iwan Setiawan dari Jombang.

Penasehat DPD Jatim. Bpk Drs. Suwono dari Jombang.

Dan para anggota yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Suasana tatkala menjadi cair ketika banyak ide-ide baru muncul. Baik yang sifatnya berupa wacana,  maupun obyek yang harus dijadikan target untuk dikejar ke depannya.

Waktu pun berjalan, dan tidak terasa hari begitu cepat berlalu. Akhirnya sampai di ujung perpisahan bahwasanya Ibu Ariestia W. Gallacher harus segera balik kembali ke UK (United Kingdom). Beliau sudah mengobati kerinduan keluarga besar tim KabarIndo24jam dengan menyempatkan waktunya untuk mudik ke Indonesia.

Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.

MERDEKA.

( GagazSantoso )

Program Pemerintah KIS, KIP, dan KKS harus tepat sasaran

0

Kabarindo24jam. Setelah Pilpres periode pertama usai, mungkin dari kita masih bertanya-tanya, apa sih produk unggulan dari Presiden Jokowi yang menjadi skala prioritas bagi masyarakat yang tidak mampu? Produk dari program kerja yang bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kurang mampu yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kalau di jaman Presiden SBY, masyarakat diperhatikan negara dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), BLT sendiri adalah produk bantuan atau subsidi secara tunai yang pemerintah berikan kepada masyarakat untuk meringankan kebutuhan dasar mereka, khususnya pangan. Bantuan ini diberikan seiring kenaikan harga BBM yang sempat menjadi gejolak di tanah air. Bantuan BLT ini di rasa pemerintah kurang efisien karena tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.  Justru malah meningkatkan ketergantungan terhadap pemerintah. Selain itu program ini malam memicu permasalahan baru di masyarakat. Terutama ketika mereka menentukan siapa yang layak, dan siapa yang tidak layak mendapatkan BLT. sehingga program ini diganti dengan program lain yang serupa dengan mekanisme berbeda, yaitu, BTB (Bantuan Tunai Bersyarat), BTB sendiri diberikan kepada masyarakat miskin dengan tujuan memutus rantai kemiskinan dengan syarat tertentu. Yang mana salah satu syarat tersebut antara lain penerima BTB harus melakukan pemeriksaan kesehatan. BTB sendiri juga difokuskan untuk perbaikan kesehatan masyarakat miskin. Selain itu, BTB nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan BLT, dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut survey program BTB ini dapat menurukan angka kemiskinan saat itu. Dan program BLT, BTB adalah program kerja Presiden SBY. Lantas, program unggulan apa yang diprioritaskan Pemerintah Jokowi ? KIS, KIP, dan KKS.

KIS adalah program yang dikeluarkan presiden Jokowi yang bertujuan untuk membuat masyarakat sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah Presiden Jokowi dilantik sebagai Presiden ke 7, Presiden Jokowi telah resmi meluncurkan KIS bersamaan dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Sedangkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) ditujukan bagi keluarga miskin, rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya dari usia 7-18 tahun secara gratis.  Mereka yang menerima KIP akan diberikan dana dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bisa bersekolah langsung tanpa biaya.

Sedangkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yaitu merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat tidak mampu melalui kartu keluarga sejahtera yang disertai sim card untuk layanan Keuangan Tunai Digital (LKD) yang merupakan  penganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Program KIP sendiri ditujukan kepada 15,5 juta keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia 7-18 tahun baik yang telah terdafar, maupun yang belum terdaftar di sekolah atau madrasah. Dengan KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun secara drastis. Terus bagaimana caranya mendapatkan KIS ?

Untuk mendapatkan KIS seseorang harus memenuhi syarat.

  1. Masyarakat yang tidak mampu. PMKS/disability, psikotik/gangguan jiwa, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang namanya sudah terdaftar di BPJS dan penerima bantuan dari Pemerintah. Namanya sudah tercantum di sistem data terpadu PPLS 2011 yang sudah di data BPS tahun 2011, yang telah memegang kartu Jamkesmas.
  2. Untuk mengetahui apakah namanya sudah tercantum di data terpadu PPLS 2011, dapat dilakukan pengecekan secara langsung di Puskesmas setempat, atau BPJS di cabang setempat, karena data penerima bantuan Iuran ( PBI ) dari pemerintah untuk menjadi peserta BPJS kesehatan sudah ada di puskesmas setempat.
  3. Pemegang kartu Jamkesmas dapat mengantinya dengan kartu KIS setelah terlebih dahulu mendaftarkan di kantor cabang BPJS di daerah setempat.

Jika si calon peserta diketahui belum terdaftar di data terpadu PPLS, maka peserta dapat melakukan pengajuan diri untuk menjadi peserta BPJS PBI. Pemegang Kartu KIS, Persyaratan yang harus dipersiapkan sebagai berikut :

  1. Foto copy KK.
  2. Foto copy KTP
  3. Foto Kartu KIS orang tua dan menunjukkan aslinya.
  4. Surat keterangan tidak mampu dari desa.
  5. Akta kelahiran anak.

Semua berkas di bawa ke Disnakertransos untuk diusulkan menjadi peserta PBI. Untuk mendapat kartu KIP mekanisme nya bagaimana ?

  1. Program kartu KIP diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang memiliki anak usia sekolah, laporkan ke sekolah kemudian sekolah mendata anak didiknya yang memenuhi kriteria penerima KIP, lalu dikirimkan ke kabupaten/Kota.
  2. Tim pengelola Kabupaten/Kota melakukan rekap dari semua sekolah yang untuk diteruskan ke tingkat propinsi.
  3. Tim propinsi melakukan rekap data dari setiap kabupaten/Kota bagi penerima KIP, lalu diteruskan ke Kemdikbud.
  4. Tim Pengelola dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rekap data dari semua provinsi dan verifikasi data di sesuaikan dengan basis data dari Tim Nasional Percepatan Pembangunan dan Kemiskinan (TNP2K)
  5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SK Penerima KIP sesuai data yang sudah di verifikasi.

Terus, syarat mendapatkan kartu KKS mekanismenya bagaimana ?

Syarat mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu, seluruh masyarakat pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah. Dan kartu KKS dapat diperoleh dengan menukarkan KPS di Kantor Pos setempat dengan membawa kartu identas KTP dan Kartu Keluarga.-Sumber Rizqia Khoirunisa. Jadi, tinggal anda yang menilai. Sejauh mana perhatian pemerintah dengan diwujudkannya berbagai program prioritas yang diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi di masyarakat. Semoga Program kerja yang Pemerintah wujudkan ini bisa bermanfaat, dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Kehadiran Kabarindo24jam sebagai mitra Pemerintah, dan mitra masyarakat

0

Mungkin tidak banyak yang tahu, atau mungkin juga belum banyak yang mengerti bahwa kehadiran kabarindo24jam bukanlah organisasi yang hanya eksis di saat musim kontestasi politik saja.

Ada tujuan besar kenapa kabarindo24jam ingin menjangkau  keseluruhan daerah. Karena visi dan misi sang pendiri ( Ariestia W Gallacher ) ingin organisasi yang dibentuk bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Masih banyak agenda-agenda program kerja dari pemerintah yang harus dikawal, diawasi dan dipantau distribusinya.

Presiden Jokowidodo sudah menegaskan, untuk mendukung percepatan pembangunan desa, Presiden menyuruh jajaran kementerian agar fokus dan bekerja lebih giat lagi dalam mengimplementasikan program kerja yang sudah menjadi visi misi pemerintah.

Untuk itu presiden memberikan porsi perhatian yang lebih kepada jajarannya, terutama kementerian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi( Kemendesa )

Kementerian  desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ( Kemendesa ) telah menetapkan 4 program prioritas desa yang antara lain.

1 .Produk unggulan kawasan Pedesaan ( Prukades )

  1. Membangun embung air desa.
  2. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa ( BUMD )
  3. Membangun sarana olahraga di desa.

Jadi pemerintah dalam hal perhatian untuk desa, sangatlah detail dan berharap semuanya dapat tersalurkan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

Prinsipnya, prukades bertujuan untuk membuat kluster ekonomi di desa-desa, dan prukades juga memberi insentif supaya desa bisa lebih fokus mengurus perkembangan produk unggulannya.

Dan kehadiran kabarindo24jam, ingin agar program-program baik dari pemerintah ini sesuai dengan harapan presiden dan terkelola dengan baik, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Perlu juga di ketahui, banyak sekali harapan dari masyarakat agar pemberdayaan sumber daya manusia di desa agar disertakan pendampingan.

Baik itu sifatnya edukasi yang menyangkut pengetahuan, maupun edukasi mengenai tata kelola dan pengawasan.

Karena masih banyak sekali potensi-potensi bagus di desa yang belum terjamah dan terkelola. Yang menurut kami sangat layak dikembangkan kemasannya. Baik yang berhubungan dengan berbagai macam kesenian, maupun produk-produk unggulan UMKM yang berada di daerah-daerah.

( Gagazsantoso)

Stumble Guys CapCut for PC

MX Player Ativador Windows 7  gratis crackedo

INTOLERANSI entah sampai kapan selesai

0

Kabarindo24jam. Miris memang, tetapi seperti itulah kejadian yang sering terjadi akhir-akhir ini. Persoalan sebenarnya muncul di awal tahun 2000 an, yang setiap tahunnya mengalami keterulangan. Misalnya penutupan tempat Ibadah kelompok minoritas tertentu, pembubaran acara keagamaan tertentu, dan kasus ini tiap tahun terus terjadi dan berulang di berbagai tempat.

Dalam prakteknya, Intoleransi yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, setiap tahunnya cenderung memiliki pola yang sama. Setidaknya ada dua persoalan yang membuat praktik intoleransi masih berlangsung di Indonesia.

Pertama, aturan hukum dan kebijakan lain yang sering kali bertentangan.

Kedua, Ketidak tegasan aparat untuk menindak pelaku-pelaku Intoleransi. sehingga, mereka merasa dominan karena telah mendapatkan ruang.

Saat ini memang ada aturan yang menjamin hak atas kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan.

Namun, disisi lain, ada aturan dan kebijakan yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan namun, masih di pertahankan.

Pelaku tindakan Intoleran atau pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan paling banyak di lakukan oleh warga setempat yang di mobilisasi oleh Organisasi atau kelompok agama tertentu.

Mengutip dari berita Kompas.Ketua Satgas Nusantara yang juga Kapolda Metro Jaya Irjen (pol) Bpk.Gatot Eddy Prabowo, saat menghadiri acara Hari Toleransi Internasional yang di adakan di Hotel Sahid, Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jum’at (15-11-2019) Tahun lalu.

Bahwa Intoleransi di sebabkan tiga hal, apa saja ?

  1. GLOBALISASI.

Penyebab pertama, kata Gatot, Perkembangan situasi global yang membuat terkikisnya nilai-nilai ketimuran. Salah satunya adalah Toleransi.

” Memang ini tidak lepas kondisi Global, globalisasi, demokratisasi, dan ilmu pengetahuan.

Ini sangat berpengaruh di dalam perkembangan Toleransi di Negara kita. ” Kata Gatot

” Globalisasi membuat nilai ketimuran kita semakin tergerus.”

2. Demokrasi yang di dominasi “Low Class.

Penyebab kedua adalah Iklim demokrasi Indonesia yang kurang Ideal.

Menurut Gatot, Demokrasi itu sangat ideal jika kondisi sosial masyarakat kelas menengahnya Dominan. Akan tetapi kondisi Indonesia di dominasi masyarakat kelas bawah.(Low class)

Masyarakat kelas bawah ini di golongkan sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

” Dalam demokrasi, masyarakat yang low class cenderung ingin melakukan sebuah perubahan yang cepat, kritis, tetapi tidak rasional.” Kata Gatot

Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang di dominasi masyarakat kelas bawah itu kemudian di anggap sebagai kondisi yang sebebas-bebasnya. Terlebih lagi kondisi Indonesia amat majemuk dari sisi Agama, Suku budaya, etnis, dan sebagainya.

Lambat laun, perbedaan ini terus di cari celahnya sehingga muncul nilai Primordialisme.

Di sinilah muncul tindakan-tindakan Intoleransi terhadap sesama, kata Gatot.

3. Perkembangan MEDSOS.

Penyebab ketiga adalah cepatnya perkembangan medsos di Indonesia.

Melalui perkembangan medsos, paham Intoleran di sebarluaskan.

” Kalau dahulu orang mengajarkan paham radikal melalui cara pertemuan, cara diskusi. Tetapi sekarang pakai media sosial.” kata Gatot.

“Bagaimana caranya orang itu bisa Intoleran ? Ya belajar dari medsos. Bagaimana Orang itu bisa menjadi teroris ? Ya belajar dari medsos.

Menurut Gatot, perkembangan medsos harus menjadi tantangan bersama, semua pihak di harap memerangi Intoleransi, sebab selain sisi negatif, medsos juga punya sisi positif yang bisa di manfaatkan.

” Yang Negatif inilah yang perlu kita antisipasi, khususnya bagaimana kita membangun toleransi, baik lewat edukasi, maupun dengan cara lain.” ungkapnya. -sumber Kompas.

Menurut sebuah analisis, semakin sekuler seseorang semakin tinggi tingkat toleransi orang tersebut.

Tantangan menghadapi Intoleransi ini sebenarnya bukan untuk Indonesia saja, tetapi tengah menjadi gejala Global, jika di Indonesia Intoleransi muncul dan terjadi akibat Diskriminasi terhadap hak kebebasan beribadah, hak perbedaan keyakinan, atau perbedaan pilihan politik. Maka di sejumlah negara lahir dalam bentuk Islamphobia, Anti-semitisme, atau anti kaum imigran.

Sebagaian besar korbanya adalah masyarakat muslim.

Intoleransi juga menjadi efektif karena politisasi identitas atau bahkan politisasi kebencian terhadap kelompok yang berbeda.

Politisasi yang di maksud di sini adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan identitas Agama dan keyakinan.

Sudah seharusnya, kita bisa membuat upaya-upaya penguatan toleransi yang seharusnya di lakukan merata dan meluas. Kita harus mendorong kohesi sosial di antara masyarakat yang berbeda, merangkul semua, dan memastikan mereka aman dan tidak terpinggirkan.

Sebagai masyarakat Indonesia yang cinta damai. Kita harus cerdas dan berpola hidup intelektual, Karena tidak semua tindakan intoleransi di terima oleh masyarakat  kita. Mari di perkuat lagi persatuan dan dan kesatuan dengan ilmu pengetahuan, Karena bagaimanapun juga, Pengetahuan selalu menang melawan ketidak tahuan.