JAKARTA — Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong sekaligus menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan realisasi APBD dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga ikut memerintahkan jajarannya memberikan asistensi anggaran penanganan covid-19. “Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel,” kata Listyo dalam siaran persnya yang diterima, Kamis (22/7/2021).
Menurut dia, seluruh Kapolda harus berkoordinasi dengan Gubernur dan Kejaksaan Tinggi setempat. Kemudian, Kapolres berkomunikasi dengan Bupati, Wali kota, dan Kejaksaan Negeri. Khususnya, terkait dengan bantuan sosial (bansos) sembako dan bansos tunai pusat.
“Lalu komunikasikan juga mengenai pembuatan rumah isolasi oleh pemda setempat serta koordinasikan soal pengadaan dan distribusi obat-obatan untuk warga yang menjalani isolasi mandiri maupun warga yang terdampak pandemi,” papar dia.
Dia menyebut asistensi itu guna mempercepat distibusi bantuan kepada masyarakat. Dengan begitu, beban masyarakat di tengah pandemi covid-19 menjadi ringan. “Ini kami lakukan demi keselamatan masyarakat,” ujar mantan Kepala Bareskrim itu.
Listyo juga terus mengingatkan masyarakat tetap beraktivitas dari rumah. Publik juga wajib menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. “Kita senua berharap laju pertumbuhan covid-19 cepat turun sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto juga telah menginstruksikan seluruh jajaran Reskrim di tanah air untuk melakukan pengawalan dalam penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota. Sebab menurutnya, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal dalam penanganan pandemi Covid-19.
Komjen Agus meminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani kasus terkait. Dia menuturkan, pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga.
“Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik,” tegas eks Kapolda Sumatera Utara ini.
Bahkan, tegas Komjen Agus, Kapolri telah memerintahkan jajaran Reskrim dan kepala satuan wilayah untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Red) agar tidak ragu-ragu menyerap anggaran.
“Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam,” pungkasnya. (***/Loebis/CP)
