Sabtu, 25 September 2021

Kapolri Perintahkan Penyidik Kedepankan Rasa Keadilan dalam Tangani Kasus UU ITE

JAKARTA — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membawa perubahan dalam memimpin Polri. Salah satunya ialah dengan mengedepankan rasa keadilan dan mediasi dalam menangani perkara terkait Undang-undang (UU) nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Untuk itu, melalui Surat Edaran nomor SE/2/II/2921 tertanggal 19 Februari 2021, Kapolri mengirimkan pesan khusus kepada jajarannya, khususnya para penyidik, agar tidak harus melakukan penahanan apabila tersangka dalam suatu kasus terkait UU ITE telah meminta maaf.

“Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” kata Listyo dalam surat edaran tersebut.

Dalam keterangan pers yang dilansir dari Divisi Humas Polri, Selasa (23/2/2021), Kapolri justru menekankan bahwa para penyidik perlu mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam memonitor dan mengedukasi serta memberikan peringatan agar potensi tindak pidana siber di tengah masyarakat dapat dicegah.

Mantan Ajudan Presiden Joko Widodo dan Kepala Bareskrim ini menambahkan, penyidik perlu terus membangun komunikasi dengan para pihak yang berkonflik terutama korban setelah menerima laporan. Hal itu dilakukan guna memberikan fasilitas untuk mediasi agar kasusnya tidak berlanjut lagi.

Baca Juga :  Telegram Kapolri Sebagai Bukti Komitmen Polri Semakin Humanis

“Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil, harus hati–hati dan tidak gegabah” kata dia.

Soal penanganan kasus, Kapolri meminta agar kajian dan gelar perkara dilakukan secara komprehensif serta melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. “Mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada,” ucapnya lagi.

Mantan Kapolresta Solo dan Kapolda Banten itu mengingatkan, penyidik perlu berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga, dalam prosesnya lebih dikedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Hanya saja, Jendral Listyo mengecualikan pendekatan restorative justice itu dalam kasus-kasus yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, SARA, Radikalisme, dan Separatisme (pemberontakan). (CP)

- Advertisement -

Latest news

Elite PDIP Ancam Berikan Sanksi, Relawan Ganjar Mengecam

BENGKULU -- Merebaknya kabar di media massa tentang DPP PDI Perjuangan akan memberikan sanksi kepada salah satu kader terbaiknya, Ganjar Pranowo, terkait isu sebagai...

Diduga Terima Suap Rp 250 Juta, KPK Jadikan Bupati Kolaka Timur Tersangka

JAKARTA - Terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari (22/9/2021), Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan anak...
Baca Juga :  Formula E Habiskan Uang Triliunan Rupiah, Masa Demo Gubernur dan DPRD DKI

Telegram Kapolri Sebagai Bukti Komitmen Polri Semakin Humanis

JAKARTA -- Kebebasan berpendapat menyampaikan aspirasi merupakan hak dari semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan aspirasinya dengan bebas tanpa adanya batasan kecuali menyebarkan...

Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa siang (21/9/2021), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) terkait...

Anak Buah Ketangkap Polisi Lalu Bernyanyi, Bandar Kecil Akhirnya Terciduk

SIMALUNGUN -- Pengakuan atau nyanyian pemuda pengangguran pecandu sabu, Adi Sahputra alias Adi (27), akhirnya menyeret sang bandar sabu, Saf alias Memet (30), warga...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here