BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sudah menyiapkan 80 program khusus untuk pengembangan di wilayah Jabar Selatan dengan proyeksi biaya mencapai Rp 157 triliun. Program pembangunan itu akan berfokus pada tiga sektor dengan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Ferry Sofwan Arif, mengungkapkan, konsep pengembangan terpadu diharapkan dapat menghasilkan efek domino yang akan memberikan pengaruh positif antar wilayah yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah.
Menurut Ferry, ada tiga sektor di wilayah Selatan Jabar yang sangat potensial dikelola dan dapat mendorong laju perekonomian di sana pada masa mendatang, yakni agribisnis, perikanan, dan pariwisata.
“Jabar selatan memiliki potensi yang besar, namun disisi lain juga memiliki sejumlah keterbatasan. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Jabar selatan masih tersendat. Karena itu, program khusus itu disiapkan,” kata Ferry dalam siaran persnya, Kamis (12/8/2021).
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Ady Rachmat, memaparkan, ke 80 program terbagi dalam dua tahap, yakni tahap I (rampung 2024) dan tahap II (rampung 2030). Program ini terdiri dari sektor pariwisata (9 program), kelautan perikanan (8 program), agribisnis (4 program), dan infrastruktur (59 program).
Adapun untuk anggarannya, lanjut Ady, berasal dari sejumlah sumber pendanaan negara, yaitu APBN murni (Rp 4 T), APBD murni (Rp 270 miliar), APBN dan APBD (Rp 13 T), APBN dan BUMN/BUMS/Swasta (Rp 26 T), APBN, APBD, dan BUMN/BUMD/Swasta (Rp 5 T), kemudian BUMN/BUMD/swasta (Rp 107 T).
Perlunya percepatan pembangunan wilayah Selatan Jabar ini juga dinilai tepat oleh Deputi Kepala Bank Indonesia Jabar Bambang Pramono. Sebab investasi Jabar pada semester 1-2021 meski tertinggi secara nasional, namun masih terkonsentrasi di wilayah utara, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung.
“Investasi di wilayah Jabar selatan sangat kecil. Salah satu indikasi lemahnya investasi di wilayah selatan adalah kurangnya infrastruktur di wilayah tersebut sehingga perlu digenjot pengembangan infrastruktur,” katanya.
Di lain pihak, Kepala Pusat Kajian Sistem dan Kebijakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Suripno, mengatakan dalam pengembangkan sebuah wilayah harus dilakukan secara terintegrasi dan harmonis dengan perencanaan sistem transportasi, tidak bisa secara parsial atau terpisah-pisah.
“Dalam lampiran Raperpres Jabar Selatan ini tidak ada simpul nasional yang diusulkan, dan yang ada hanya jaringan jalan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut dapat diusulkan simpul nasional bisa terminal transportasi jalan tipe A dan Pelabuhan nasional termasuk jalan akses yang menghubungkan simpul tersebut dengan hinterlandnya,” katanya. (CP/***)
