Kamis, 2 Desember 2021

Kejaksaan Tinggi Dalami Dugaan Korupsi Dana BOS Pengadaan Soal Ujian Madrasah se Jawa Barat

BANDUNG — Menindaklanjuti temuan Inspektorat Jendral Kementerian Agama (Kemenag) atas audit anggaran 2018, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat saat ini tengah mengusut dugaan koruosi dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) pengadaan soal ujian tahun 2018 di lingkungan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Jawa Barat.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Riyono mengungkapkan bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran itu di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) terjadi di seluruh Jawa Barat. Hasil audit Irjen Kemenag dalam dugaan kasus itu kerugian negara mencapai Rp 16,6 miliar.

“Tim penyidik sedang mengusut dugaan korupsi penggunaan dana BOS khususnya dalam pengadaan soal-soal ujian di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan wilayah Kementerian Agama Jawa Barat,” kata Riyono dalam keterangan persnya, Jumat (23/4).

Temuan dugaan kasus korupsi ini diawali dengan penggunaan dana BOS untuk pengadaan soal ujian siswa yang seharusnya dikelola langsung oleh pihak sekolah malahan dikelola Kelompok Kerja Madrasah (KKM) tingkat provinsi.

Baca Juga :  Kecam Pembelian Mobil Dinas di Pemkab Bogor, Aktivis Minta Fokus Penanganan Covid-19

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan keputusan Menteri Agama nomor 451 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah pada Madrasah. “Tidak bisa dikelola pihak lain, kecuali sekolah,” katanya.

Hasil audit, ditemukan ada selisih nilai anggaran dana BOS tersebut, masing-masing, MI mencapai Rp 6,2 miliar dan MTs sekira Rp 10,4 miliar. Jumlah dugaan kerugian negara bisa lebih besar karena penyidikan pun berlangsung untuk anggaran tahun 2017.

“Kita melakukan penyidikan juga untuk tahun 2017-nya. Kami sedang memanggil para Ketua KKM tingkat provinsi kemudian ada yang tingkat kabupaten dan kota. Semoga dalam waktu dekat penyidik sudah bisa menentukan penyidikan kasusnya,” pungkasnya. (***/Theo)

Latest news

Bupati Bogor Janji Permudah Perizinan Setelah Ditegur Gubernur Jabar

BOGOR -- Bupati Bogor, Ade Yasin, berjanji akan mengawal kemudahan berinvestasi di wilayahnya, demi melakukan pemulihan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, dia menginstruksikan...

LIPPI Apresiasi Sikap Humanis Dirlantas Polda Metro Saat Amankan Aksi Demo

JAKARTA -- Aksi damai massa organisasi kemasyarakatan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (25/11/21) lalu, tercoreng oleh tindakan anarkis segelintir oknum yang...
Baca Juga :  Aktivis Bulak Sumur Terpilih Jadi Ketua Umum PB HMI Periode 2021-2023

Nurut Rais Aam, Pengurus Daerah Desak PBNU Percepat Muktamar

JAKARTA -- Munculnya wacana pengunduran waktu pelaksanaan muktamar Nadhlatul Ulama (NU) ke 34 terkait rencana Pemerintah menerapkan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang...

Disnakertrans Manggarai Timur Gelar Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan

MANGGARAI TIMUR -- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan di...

Momentum Hari Pahlawan, Kabinda Sumut Vaksin Veteran di Medan Deli

MEDAN -- Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan 10 November, Badan Intelijen Negara ((BIN) kembali melaksanakan vaksinasi massal terhadap pelajar dan masyarakat di kota Medan. Di...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here