Sabtu, 20 April 2024

Kepala Daerah Dipilih Langsung Presiden Menjadi Opsi Terbaik

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa dirinya lebih setuju jika kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota dipilih langsung oleh Presiden ketimbang melalui mekanisme pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Saya secara pribadi malah ingin mengatakan kalau bisa presiden pilihannya langsung. gubernur, wali kota, dipilih presiden,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (13/10). Eri beralasan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh presiden untuk mencegah konflik antarwarga karena beda pandangan politik pada setiap pemilihan.

“Sudah cukup saya merasakan jadi wali kota ini, antar warga ku saiki gegeran perkoro pilihan seng beda (sekarang ribut karena pilihan yang berbeda). Cukuplah, warga ini menjadi susah kayak begini gara-gara pemilihan dengan pilihan yang berbeda,” ujarnya.

Mantan birokrat atau ASN yang kini menjadi Politikus PDI Perjuangan itu mengklaim pelaksanaan pilkada tidak langsung justru akan banyak membawa manfaat. Menurutnya, kepentingan menyejahterakan masyarakat akan sesuai dengan agenda pemerintah pusat.

Baca Juga :  Istri Ketua DPRD Kabupaten Bogor Geluti Hobi Berkuda, Punya Tantangan Tersendiri

“Kalau toh sekarang, enak kan kalau aturannya dibuat. Dipilih dengan presiden. Jadi satu garis dengan kepentingan umat. Jadi saya berharap tidak hanya secara tidak langsung. Enak ditunjuk langsung ae. Musyawarah mufakat tunjuk langsung sudah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengangkat kembali wacana Pilkada tidak langsung sambil menyoroti meningkatnya kasus korupsi di kalangan kepala daerah yang menyakiti perasaan rakyat.

Menurut Bamsoet, Pilkada tidak langsung tetap demokratis dan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Di sisi lain, Pilkada secara langsung dinilai berpotensi menyengsarakan masyarakat karena membuka ruang korupsi.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya menolak wacana Pilkada lewat DPRD. Ia menyebut Pilkada tidak langsung menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. “Saya kira Apeksi enggak setuju. Ini langkah mundur,” kata Bima. (DED)

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini