Sabtu, 18 September 2021

KPK Pastikan Bekuk Pejabat Negara Pelanggar Rambu Penegakan Hukum

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi memberi peringatan kepada individu-individu yang memangku jabatan dan memiliki wewenang di pemerintahan agar tidak coba-coba menyalahgunakan kekuasaannya kalau tidak mau dibekuk KPK seperti menteri yang baru-baru ini terciduk.

Maka untuk penyelenggaraan negara dan daerah yang bersih, berulang-ulang Ketua KPK Firli Bagitu dan para pimpinan lain KPK menyampaikan peringatan khusus berisi rambu-rambu yang menjadi batas toleransi penegakan hukum.

Mantan Kepala Baharkam Polri dan Kapolda Sumsel ini menyatakan, jika ada menteri yang dibekuk oleh lembaga anti rasuah yang dipimpinnya, maka dipastikan dia telah melanggar sinyal atau rambu yang telah diperingatkan.

“Jadi para menteri atau pejabat yang tertangkap kemarin tak lain mereka yang melanggar rambu-rambu itu, hal ini penting dipahami,” kata Firli saat sesi diskusi secara daring di Jakarta, Senin (8/2/2021).

Firli juga mengungkapkan ada delapan rambu-rambu yang ditujukan untuk memastikan pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah berjalan baik dan sesuai target.

Dijelaskannya, rambu pertama ialah tidak kongkalikong atau sekongkol melakukan korupsi. Kedua, tidak menerima kick back atau manfaat dari program yang dilaksanakan. Dia pun mencontohkan bagaimana potensi itu bisa terjadi dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Dari beberapa besar anggaran program, terus program dikerjakan, ada prestasinya, tetapi setelah dilakukan program tersebut, ada uang kembali kepada pemberi program. Ini tak boleh dilakukan,” tegasnya.

Baca Juga :  Komjen Listyo Rendah Hati, Dukungan Jadi Kapolri Kian Meluas 

Berikutnya ketiga, tidak boleh ada unsur penyuapan. Keempat, tidak mengandung unsur gratifikasi. Kelima, tidak ada benturan kepentingan. Keenam, nihil kecurangan atau malaadminsitrasi.

Selanjutnya ketujuh, tambah Firli, tiada niat jahat untuk memanfaatkan kondisi darurat. Terakhir, jangan pernah ada pembiaran terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan kerja si pejabat.

“Kalau ada pemimpin kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu tadi, dan telah terjadi suatu tindak pidana, kami akan bekerja secara profesional, akuntabel, transparan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujarnya.

Jendral polisi bintang tiga ini juga memastikan anak buahnya dalam penanganan kasus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mengusung prinsip peradilan pidana, seperti persamaan hak di muka hukum. Karenanya, lembaga anti rasuah ini tak ingin berlama-lama mengusut suatu perkara.

Oleh sebab itu, apabila ditetapkan menjadi tersangka maka proses penyidikan akan dipercepat dan segera diajukan ke pengadilan. Menurut Firli, itu dilakukan karena pihaknya tidak ingin bermain dalam penetapan tersangka sebagaimana satu kasus yang disebutnya sudah enam tahun belum rampung.

“Tersangkanya telah diumumkan enam tahun yang lalu. Namun sampai hari ini kita belum mampu mengajukan ke pengadilan. Tentu kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama kalau itu dianggap kesalahan. Tetapi yang pasti, KPK bekerja dengan kepastian hukum, menimbulkan rasa keadilan, dan kemanfaatan,” pungkasnya. (CP/ ***)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Dua Pejabat BPN Diduga Terima Fee Mengurus HGU 50 M, KPK Jebloskan ke Sel

Kasus Suap Lelang Proyek, Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Dikirim ke Penjara

JAKARTA -- Setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada Rabu (15/9/2021) malam, KPK melangsungkan pemeriksaan terhadap tujuh orang dan...

Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

JAKARTA -- Lembaga non Government Pro Demokrasi (ProDEM) menduga proses penerbitan izin tanah yang dipegang oleh PT.Sentul City Tbk bermasalah. Bahkan, Sentul City dituding...

Calon Panglima TNI Hanya Jendral Andika dan Laksamana Yudo, DPR Tunggu Surat Presiden

JAKARTA -- Siapa sosok perwira tinggi (Pati) bintang empat yang ditunjuk sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI masih menjadi tebak-tebakan alias belum pasti,...

TWK Pegawai KPK Sah Secara Konstitusional, Putusan MK dan MA Diapresiasi

JAKARTA -- Berbagai elemen masyarakat menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bertentangan...

Spekulasi Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dihentikan

TANGERANG -- Menyusul musibah kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang-Banten, pada Rabu 8 September 2021, beragam spekulasi dan juga hoax seputar penyebab...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here