Kamis, 2 Desember 2021

Mantap! Kejaksaan Agung Bongkar Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah Dana Investasi BPJS Tenaga Kerja

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjawab sinisme dan sikap pesimis publik terkait kinerja dalam upaya pemberantasan korupsi. Pekan ini, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) menggebrak dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 43 triliun .

Untuk itu, Senin (18/1/2021) lalu melangkah dengan aksi penggeledahan kantor pusat BPJS di Jakarta Selatan, guna mendapatkan bukti-bukti data dokumen terkait dengan kasus tersebut. Selanjutnya, tim penyidik memeriksa sejumlah pejabat BPJS serta beberapa petinggi perusahaan terkait yang berhubungan dengan investasi dana BPJS pada Rabu (20/1/2021).

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan pada Jampidsus Kejagung telah memeriksa delapan orang sebagai saksi. Masih mengumpulkan keterangan, fakta hukum dan bukti untuk penajaman kasus,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam rilisnya, Jumat (22/1/2021).

Leonard memaparkan, delapan orang saksi tersebut antara lain, JHT selaku Presdir PT Ciptadana Sekuritas, PS — Presdir BNP Paribas Asset Management, KBW — Deputi Direktur Pasar Modal BPJS TK, SMT –Asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Pabrik Pengolahan Limbah Meresahkan, Warga Desak Bupati Bogor Bertindak

Kemudian MTT sebagai Presdir PT Schroder Investment Management Indonesia, SM menjabat Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS TK, WW selaku Direktur Utama PT Samuel Sekuritas Indonesia dan OB yang menjabat Direktur PT Kresna Sekuritas. “Dan hingga saat ini, telah memeriksa 15 orang saksi,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Penyidikan di Jampidsus Febrie Adriansyah pernah menerangkan, pengungkapan kasus BPJS Ketenagakerjaan ini bermula dari rangkaian penyelidikan yang panjang. Ditambahkannya, selama penyelidikan tersebut, timnya menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi.

“Terutama terkait dengan investasinya. Transaksinya luar biasa besar, sangat banyak, sampai 43 triliun Rupiah. Kita terus mendalami dan berupaya segera dirampungkan untuk ke Pengadilan,” kata Febrie seraya menambahkan bahwa sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan penyidik. (Hus/CP)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...
Baca Juga :  Terdakwa Penggelapan Dana Rp 33 Miliar Milik PT. JMC Dituntut 18 Tahun Penjara

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here