KUALA LUMPUR — Setelah terdesak oleh tekanan kubu oposisi serta munculnya kritik keras dari Raja Malaysia terkait kebijakan penanganan Covid-19, Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, mendadak berubah menjadi lunak dan bahkan mengiming-imingi anggota-anggota dewan oposisi.
Dalam konferensi persnya di Kuala Lumpur, Jumat (13/8/2021), tiba-tiba Muhyiddin mengharapkan dukungan para anggota parlemen dari kubu oposisi dalam pemungutan suara kepercayaan (vote of confidence) pada awal September mendatang. Bahkan, Muhyiddin menjanjikan Pemilu yang dimajukan pada Juni 2022.
Seperti diketahui pada pekan lalu, Muhyiddin tegas menolak desakan-desakan pengunduran diri dan mengatakan, ia akan membuktikan bahwa memiliki suara mayoritas di parlemen Malaysia. Pembuktian ini akan dilakukan lewat pemungutan suara kepercayaan.
Tetapi pernyataan politiknya pada Jumat (13/8), Muhyiddin secara tidak langsung mengakui bahwa ia tak memiliki suara mayoritas. Jumlahnya tak akan tercapai tanpa adanya dukungan oposisi.
“Kami telah mencapai kesepakatan untuk berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di luar koalisi (Perikatan Nasional) untuk menyetujui mosi percaya terhadap Perdana Menteri di Parlemen,” ungkap Muhyiddin lewat siaran televisi lokal Malaysia.
“Ini akan memungkinkan pemerintahan saat ini untuk terus mengendalikan pandemi hingga tiba waktu penyelenggaraan pemilu, untuk mengembalikan mandat kepada rakyat,” lanjutnya seraya menjanjikan peraturan bahwa Perdana Menteri hanya dijabat dua periode saja.
Dikutip dari The Straits Times, jika ia memenangkan pemungutan suara kepercayaan dengan 2/3 mayoritas, Muhyiddin berjanji untuk mengimplementasikan reformasi. Ini meliputi pembatasan masa jabatan perdana menteri hingga dua periode saja, dan membahas Undang-undang Anti Lompat Parti Malaysia (anti-hopping law).
Ia juga akan mengupayakan perwujudan UU penurunan usia pemilih menjadi 18 tahun, dan menyelenggarakan pemilu pada akhir Juli 2022. Namun hingga kini, pihak oposisi maupun partai lain di luar pemerintahan belum ada yang merespons ajakan dari Muhyiddin.
Sementara itu, Kelompok masyarakat sipil, Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (Wadah), meminta pemerintahan Muhyiddin Yassin bersikap terbuka mengenai jumlah dukungan anggota parlemen yang dimiliki saat ini.
Menurut Presiden Wadah Ahmad Azam Ab Rahman, keterbukaan tersebut penting untuk memastikan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
Selain itu, Wadah juga meminta pemerintah mempercepat sidang parlemen dan mengajukan mosi untuk menentukan dukungan anggota dewan terhadap pemerintah.
“Wadah mengimbau kepada seluruh anggota parlemen untuk menjunjung tinggi moral dan tidak terjebak dalam aksi ‘beli dukungan’ yang ramai diperbincangkan di berbagai media,” kata Rahman dalam keterangannya.
Rahman juga mengungkapkan polemik yang terus berlanjut juga akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas praktik demokrasi parlementer.
Sebagai informasi, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al Mustafa Billah Shah pada akhir Juli lalu menyampaikan kritik atas langkah pemerintah Muhyiddin Yassin mencabut undang-undang darurat Covid-19 atau Ordinan Darurat secara sepihak tanpa melalui Raja telah melanggar konstitusi.
Kritik terbuka Raja kepada pemerintahan Muhyiddin Yassin merupakan yang pertama kalinya sejak perdana menteri Malaysia itu naik ke tampuk kekuasaan sejak Maret tahun lalu.
Sejak itu, kursi Muhyiddin berada di jurang kekuasaan karena banyak anggota parlemen mencabut dukungan kepadanya. Diperlukan minimal 112 kursi anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan di Malaysia. (***/CP)
