Kabarindo24jam.com | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pihaknya sebagai lembaga negara memandang Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni sebagai pengingat. Maksudnya adalah, Pancasila juga merupakan fondasi moral dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
KPK menilai langkah pemberantasan korupsi merupakan wujud dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila. “Pemberantasan korupsi pada hakikatnya merupakan wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam pernyataan pers KPK yang dikutip, Selasa (2/6/2026).
Mengutip amanat pimpinan KPK Budi menjelaskan, tindakan korupsi sejatinya bertentangan dengan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan dalam kacamata KPK, mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.
Sebabnya korupsi dinilai bertentangan dengan nilai dasar Pancasila karena korupsi lahir dari penyalahgunaan kepercayaan dan pengabaian terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman setiap penyelenggara negara.
“KPK pun memandang bahwa memperingati Hari Lahir Pancasila tidak cukup hanya melalui seremonial, tetapi juga dengan memperkuat komitmen kolektif untuk menanamkan nilai integritas dalam setiap aspek kehidupan,” tutur Budi Prasetyo.
“Semakin kuat nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan sehari-hari, tentunya semakin kecil ruang bagi korupsi untuk tumbuh dan berkembang,” sambung Budi.
Dilaporkan, KPK menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi (1/6), di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam upacara tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan pidato dari Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
Tanak pun menggugah, bahwa hari Pancasila menjadi momentum refleksi nilai-nilai luhur dari Pancasila. Ia menyebut bahwa lima sila tidak sekadar relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
“Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” ucapnya.
Masih mengutip pidato BPIP, Tanak menegaskan, Indonesia ingin perdamaian tetap terus terjaga, maksudnya yakni hadirnya keadilan bagi seluruh manusia. “Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” imbuhnya. (Cok/*)
