Rabu, 26 Januari 2022

Pemerintah Kejar Peningkatan Pendidikan Vokasi daripada Tenaga Profesional

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, bahwa pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih didominasi pendidikan profesional. 

Padahal, era revolusi industri 4.0 menuntut semakin banyak lulusan berketerampilan terutama dari pendidikan vokasi ketimbang tenaga profesional. Namun demikian, di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, jumlah pendidikan vokasi di level pendidikan tinggi masih belum sesuai harapan.

“Tapi justru sampai sekarang belum ada gerakan yang masif bagaimana merombak format pendidikan tinggi. Sekarang ini terlalu banyak pendidikan profesional akademis untuk kemudian diubah menjadi pendidikan vokasional,” kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Di tahun 2019, jelasnya, angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT) 34,58% serta jumlah politeknik/vokasi di Kemristekdikti sebanyak 200 politeknik dan politeknik kementerian lain sebanyak 80 politeknik.

Kemudian pada 2024, APK PT diharapkan mencapai 50%. Dengan desain moderat yang dibuat pemerintah saat itu (2019), jumlah politeknik/vokasi di bawah Kemendikbud diharapkan naik menjadi 295 buah. Ada pun dengan desain optimistik, jumlah politeknik/vokasi di bawah Kemendikbud diharapkan meningkat menjadi 450 buah.

Baca Juga :  BKN Jadwalkan April 2021 Pembukaan Daftar CPNS Melalui Sekolah Kedinasan

Muhadjir juga menyebut permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia yakni masih terdapat ketidaksesuaian lulusan SMA/SMK/MA dengan dunia kerja. Isu link and match itu bahkan sudah mulai sejak lama dan belum terselesaikan hingga kini.

Dia pun menekankan bahwa tidak mungkin kebutuhan lapangan kerja hanya diisi oleh lulusan-lulusan profesional. Sementara di lapangan kerja di manapun akan menciptakan hirarki piramida yang pada puncaknya adalah tenaga lulusan profesional. 

Di bawahnya mesti diisi oleh tenaga terampil lulusan vokasional. Dan di paling bawah adalah tenaga clerical lulusan SMK. “Kalau tenaga profesional banyak sementara tenaga berketerampilan tinggi tidak ada, maka pasti akan disusul dengan pengangguran besar-besaran. Kalau semuanya ingin jadi dokter, maka tidak ada pasien,” ujarnya.

Oleh sebab itu pemerintah berupaya keras mereformat pendidikan tinggi menjadi lebih banyak pendidikan vokasi. “Satu hal yang juga harus kita perhatikan, terutama berkaitan dengan bagaimana para pakar, guru, ataupun dosen kependidikan dapat merumuskan teori-teori pendidikan yang memang applicable untuk Indonesia,” imbuhnya. (***/Ded)

Latest news

Penyebaran Covid 19 Terkendali, Pembelajaran Tatap Muka Harus Digelar pada 2022

JAKARTA -- Pemerintah dipastikan melakukan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Masa Pandemi Covid-19. Upaya itu dilakukan melihat...

Pendidikan Integrasi Siswa TNI AD – Polri Dimulai dari Jawa Barat

BANDUNG -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III Siliwangi, Mayjen TNI Agus Subiyanto dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Suntana memimpin upacara...
Baca Juga :  Pendidikan Integrasi Siswa TNI AD - Polri Dimulai dari Jawa Barat

Nadhlatul Ulama Perkuat Kampus UI untuk Pendidikan Karakter dan Kebangsaan

DEPOK - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi bagian dari instrumen pendidikan tinggi dalam upaya membentuk karakter moral dan pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Hal...

Pendidikan Tinggi Harus Fasilitasi Mahasiswa untuk Kembangkan Talenta

JAKARTA -- Perubahan dunia yang sangat cepat yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 dan disrupsi teknologi perlu disikapi dengan hati-hati. Untuk menghadapinya, diperlukan sikap...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here