JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, bahwa pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih didominasi pendidikan profesional.
Padahal, era revolusi industri 4.0 menuntut semakin banyak lulusan berketerampilan terutama dari pendidikan vokasi ketimbang tenaga profesional. Namun demikian, di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, jumlah pendidikan vokasi di level pendidikan tinggi masih belum sesuai harapan.
“Tapi justru sampai sekarang belum ada gerakan yang masif bagaimana merombak format pendidikan tinggi. Sekarang ini terlalu banyak pendidikan profesional akademis untuk kemudian diubah menjadi pendidikan vokasional,” kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Di tahun 2019, jelasnya, angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT) 34,58% serta jumlah politeknik/vokasi di Kemristekdikti sebanyak 200 politeknik dan politeknik kementerian lain sebanyak 80 politeknik.
Kemudian pada 2024, APK PT diharapkan mencapai 50%. Dengan desain moderat yang dibuat pemerintah saat itu (2019), jumlah politeknik/vokasi di bawah Kemendikbud diharapkan naik menjadi 295 buah. Ada pun dengan desain optimistik, jumlah politeknik/vokasi di bawah Kemendikbud diharapkan meningkat menjadi 450 buah.
Muhadjir juga menyebut permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia yakni masih terdapat ketidaksesuaian lulusan SMA/SMK/MA dengan dunia kerja. Isu link and match itu bahkan sudah mulai sejak lama dan belum terselesaikan hingga kini.
Dia pun menekankan bahwa tidak mungkin kebutuhan lapangan kerja hanya diisi oleh lulusan-lulusan profesional. Sementara di lapangan kerja di manapun akan menciptakan hirarki piramida yang pada puncaknya adalah tenaga lulusan profesional.
Di bawahnya mesti diisi oleh tenaga terampil lulusan vokasional. Dan di paling bawah adalah tenaga clerical lulusan SMK. “Kalau tenaga profesional banyak sementara tenaga berketerampilan tinggi tidak ada, maka pasti akan disusul dengan pengangguran besar-besaran. Kalau semuanya ingin jadi dokter, maka tidak ada pasien,” ujarnya.
Oleh sebab itu pemerintah berupaya keras mereformat pendidikan tinggi menjadi lebih banyak pendidikan vokasi. “Satu hal yang juga harus kita perhatikan, terutama berkaitan dengan bagaimana para pakar, guru, ataupun dosen kependidikan dapat merumuskan teori-teori pendidikan yang memang applicable untuk Indonesia,” imbuhnya. (***/Ded)
